Indonesia-Bosnia Herzegovina Tingkatkan Perdagangan - Niaga Bilateral

NERACA

Jakarta – Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Bosnia dan Herzegovina sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara, seperti disampaikan dalam keterangan pers dari Direktorat Eropa III Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, yang disalin dari Antara. "Kita telah mengundang pelaku usaha di Bosnia dan Herzegovina untuk menghadiri Trade Expo Indonesia 2017," kata Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kemlu RI Muhammad Anshor.

Pernyataan tersebut disampaikan Muhammad Anshor dalam Forum Konsultasi Bilateral (FKB) pertama antara Kemlu RI dengan Kemlu Bosnia dan Herzegovina (BiH) yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri RI pada Kamis (13/4).

Menurut dia, beberapa upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan hubungan dagang antarkedua negara, antara lain dengan mendorong kontak antara pelaku usaha Indonesia dengan pelaku usaha Bosnia Herzegovina. Kedua negara pun telah menandatangani nota kesepahaman antar Kamar Dagang dan Industri (KADIN) pada 2004.

Forum Konsultasi Bilateral antara Indonesia dan Bosnia Herzegovina itu merupakan yang pertama kali diselenggarakan sejak penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Jakarta pada 15 Desember 2004.

Untuk itu, ujar Muhammad Anshor, forum tersebut dimanfaatkan pemerintah kedua negara untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan domestik, kerja sama bidang politik, ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan dan sosial budaya. "FKB difokuskan juga untuk meninjau perkembangan hubungan dan kerja sama bilateral serta hal-hal pending," lanjut dia.

Muhammad Anshor juga menyampaikan penghargaan Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Bosnia Herzegovina atas kerja sama yang erat di berbagai forum internasional. Dalam pertemuan ini, Delegasi RI dipimpin oleh Dirjen Amerika dan Eropa Muhammad Anshor, sementara Delegasi BiH dipimpin oleh Asisten Menlu untuk Urusan Bilateral dan Diplomasi Ekonomi Amer Kapetanov.

Selama berada di Indonesia, Amer Kapetanovi telah melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Wamenlu AM Fachir. Selain itu, Amer Kapetanovi bertemu dengan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Ketua Umum KADIN beserta Asosiasi Eksportir Kopi dan Minyak Sawit.

Hubungan bilateral Indonesia-Bosnia Herzegovina dimulai sejak Pemerintah RI memberikan pengakuan atas kemerdekaan negara tersebut pada 20 Mei 1992. Hubungan diplomatik kedua negara dibuka pada 11 April 1994.

Sebelumnya, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam perdagangan internasional pada 2017 mulai dari target pertumbuhan ekonomi, usaha peningkatan ekspor, hingga kebijakan dari negara lain terhadap Indonesia, kata pejabat Kementerian Perdagangan.

"Perkembangan ekonomi kita dalam beberapa tahun terakhir cukup lambat, dan kami berharap dapat meningkatkannya pada 2017-2018 dengan proyeksi kurang lebih 5,1 hingga 5,3 persen," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Ari Satria sebagaimana disalin dari Antara.

Dia mengatakan selain proyeksi pertumbuhan ekonomi, Kementerian Perdagangan juga menargetkan angka ekspor Indonesia pada 2017 sebesar 5,63 persen untuk produk non-migas.

Pangsa pasar juga akan mulai meluas hingga ke wilayah Afrika karena banyak potensi perdagangan yang dapat dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara di Afrika melalui erjanjian pasar bebas (FTA) bilateral antara Indonesia dengan negara terkait.

"Negara-negara tujuan ekspor terbesar kita adalah Amerika Serikat, China, Jepang, India, dan Singapura. Selain ASEAN sebagai target perdagangan terdekat, pasar di luar ASEAN juga masih sangat luas dan dapat kita maksimalkan potensinya, salah satunya di Afrika Untuk awalnya kami akan berfokus pada Afrika Selatan, Kenya, Mozambik dan Nigeria," katanya.

Selain perluasan pangsa pasar melalui FTA di beberapa negara Afrika, dia juga menyinggung aspek logistik dalam perdagangan internasional yang sering menjadi permasalahan bagi industri kecil dan menengah untuk lebih aktif dalam ekspor.

"Untuk ASEAN tarif logistik mahal itu dikarenakan jasa pengiriman yang aktif adalah milik asing. Pemerintah bersama kementerian terkait telah mengeluarkan 14 paket kebijakan ekonomi dan sedang berdiskusi untuk kebijakan yang ke-15, kebijakan terbaru itu membahas sisi logistik dimana kita akan mewajibkan ekspor komoditas tertentu untuk menggunakan jasa pelayaran logistik nasional," ujar pria yang pernah menjabat sebagai Atase Perdagangan itu.

Dia berharap kebijakan yang masih dalam tahap penelitian itu juga dapat meningkatkan industri pelayaran logistik nasional. Tantangan lain yang dia sebut dihadapi oleh Indonesia adalah kebijakan perdagangan luar negeri dari negara lain.

BERITA TERKAIT

Sinergi Indonesia-Korea Tingkatkan Inovasi UKM

Sinergi Indonesia-Korea Tingkatkan Inovasi UKM NERACA Jakarta - Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Ekonomi Makro Hasan Jauhari mengungkapkan…

BEI Suspensi Perdagangan Saham MNCN

Mengendus adanya transaksi yang mencurigakan melalui Nomura Sekuritas Indonesia, PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) mengajukan penghentian sementara (suspensi) perdagangan…

Aksi Nyata Indonesia Mendukung Palestina

  Oleh: Agung Widjayanto, Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Konflik Israel – Palestina atau bagian dari konflik Arab -…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Indonesia-Tanzania Tingkatkan Relasi Perdagangan

NERACA Jakarta – Dubes RI untuk Tanzania Ratlan Pardede melakukan pertemuan dengan Presiden Zanzibar Ali Mohamed Shein pada Jumat (24/11)…

Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Terus Dijaga

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (Bapok) menghadapi Hari Besar Keagamaam Nasional…

Dunia Usaha - HIMKI Tentang Wacana Dibukanya Kran Ekspor Log dan Bahan Baku Rotan

NERACA Jakarta - Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Soenoto mengatakan sampai saat ini masih ada pihak-pihak yang…