Potensi Pagelaran Wisata Politik

Oleh: Gregorius Dimas HP, Center for Event and Tourism Studies Universitas Prasetiya Mulya

Dewasa ini, Event politik di Indonesia masih saja menggunakan cara - cara konvensional seperti kampanye monolog tidak bermakna, penampilan dangdut seronok, pawai mengibarkan - ngibarkan bendera parpol tanpa aturan, membuat macet, mengganggu aktifitas harian masyarakat menggadai suara dengan lembaran rupiah. Tentu cara – cara seperti itu sudah tidak pantas digunakan dalam sebuah tatanan negara demokrasi yang semakin mapan. Disisi lain, masyarakat sepatutnya mulai bersahabat dengan banyaknya guliran pemilihan umum yang tidak akan pernah berhenti dari tahun ke tahun, masih menanti ribuan pasang calon silih berganti mengikuti kontestasi di 537 provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia.

Pasalnya dalam setiap kontestasi politik, mulai dari Pemilihan umum (pemilu) legislatif/pileg (DPR-RI, DPD, dan DPR-D), Kepala Daerah/pilkada (Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, Walikota & Wakil Walikota), hingga Presiden & Wakil Presiden/pilpres sangat berpotensi menghasilkan gesekan sosial yang berakibat pada pergolakan stabilitas keamanan. Dalam kacamata pariwisata, pergolakan disebuah wilayah sebagai akibat kontestasi politik dapat memberikan dampak tidak menguntungkan dari berbagai aspek. Bahkan, mampu menurunan nilai jual produk – produk wisata suatu wilayah. Seperti terungkap dalam penelitian Ingram (2013) dengan topik Dampak Instabilitas Politik, Studi Kasus Negara Thailand.

Disinilah, ceruk masalah sekaligus peluang para penggiat Industri Event di Indonesia. Menawarkan konsep baru dengan mengawinkan Wisata dalam wadah Kontestasi Politik. Terlebih, gelontoran dana pnyelenggaraan pemilu semakin besar dari tahun ke tahun. Dari laporan KPU di beberapa media massa dalam tercatat, pada tahun 2004 negara telah mengeluarkan 4,45 triliun, sedangkan pemilu tahun 2009 pendanaan telah mencapai 10,4 Triliun. Untuk tahun anggaran 2014, negara telah menyiapkan 12,87 Triliun, akan tetapi aktualisasi serapan hanya 10,14 Triliun (78,81persen). Jika dihitung per kepala mencapai Rp 54,61/orang untuk 185,82jt orang pemilih. Hajatan lima tahunan ini memiliki potensi nominal perputaran rupiah nan besar.

Potensi Rupiah

Perputaran ekonomi terbesar sejatinya ada dalam ranah pemilihan calon legislator (caleg). Pemilu legislatif 2014 dengan komposisi 6.708 caleg DPR, 23.287 caleg DPRD provinsi, 200.874 caleg DPRD kabupaten/kota, dan 929 caleg Dewan Perwakilan Daerah. Semua pihak terlibat pada kontestasi politik inipun tetap harus mengeluarkan modal dari pundi – pundi kantong mereka sendiri. Jumlahnya pun tidak main – main, Peneliti dari LPEM UI Teguh Dartanto mengungkapkan pada artikel Biaya Investasi Politik 2014 yang dimuat di kolom Tempo.

Menurut Dartanto, rentang kebutuhan biaya ideal calon punggawa politik untuk bertarung secara seimbang dengan investasi politik optimal. Caleg DPR-RI misalnya membutuhkan Rp750 juta-Rp 1,1 miliar, sebesar Rp250-500 juta per caleg DPRD Provinsi, dan Rp180-540 juta per caleg DPD-RI . Perlu diingat, investasi politik sebesar ini belum tentu menjamin caleg tersebut akan akan terpilih. Sebab, jika kurang dari angka tersebut, peluang terpilih menjadi lebih kecil (8%). Secara keseluruhan prediksi nilai ekonomi bergulir pada Pemilu 2014 cukup fantastis mencapai Rp 115 triliun.

Selain Pileg, masih ada pemilihan kepala daerah (pilkada). Berdasarkan keputusan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota sedianya dilakukan secara serentak. Pilkada serentak tiga periode waktu, yaitu tahun 2015, 2017, dan 2018. Periode pertama 9 Desember 2015 telah diselenggarakan di 269 daerah, Periode kedua-pun telah dilaksanakan pada 15 Februari 2017 di 101 daerah. Sedangkan periode ketiga tampaknya akan dilaksanakan tahun 2018 diikuti 167 kabupaten/kota.

Pengguliran rupiah dalam pilkada juga tak kalah menggiurkan. Disini negara telah mengucurkan 4,15 triliun melalui KPU, belum termasuk persediaan dana mandiri masing – masing kandidat. Ditaksir oleh Litbang Kemendagri dalam beragam media, biaya tiap paslon pada pilkada kabupaten/kota menembus angka Rp 30 miliar, sedangkan ditatanan provinsial mencapai Rp 20 - 100 miliar rupiah. Nominal sebesar itu bukan isapan jempol belakang, berkaca dalam pilgub DKI 2017 misalnya.

Dari data yang dihimpun beberapa media massa pengeluaran dana kampanye Anies – Sandi pada putaran pertama sudah mencapai Rp 64,4 miliar Proporsi terbesar berupa penyebaran bahan kampanye sebesar Rp 19,2 miliar (30 persen), tatap muka dengan masyarakat Rp 11,7 miliar (18 persen), dan rapat umum Rp 6,5 miliar (10 persen). Pun begitu dari sisi kompetitor, menurut tim Pemenangan Ahok-Djarot penggunaan dana telah mencapai Rp 53,6 miliar. Dengan formasi terbesar penyebaran bahan kampanye untuk umum dengan total Rp 24,5 miliar (45 persen) diikuti pertemuan terbatas Rp 9,2 miliar (17persen), pertemuan tatap muka Rp 7,3 miliar (13 persen), dan rapat umum Rp 5,3 miliar (9 persen).

Terdapat kemiripan pola proporsi penggunaan anggaran mulai dari yang terbesar sampai terkecil yaitu Penyebaran bahan kampanye, pertemuan tatap muka, dan rapat umum. Jika diakumulasi, rentang persentase anggaran yang disiapkan mencapai 58 – 67 persen. Tidak menutup kemungkinan rentang persentase serupa digunakan pada pemilihan umum legislatif mulai dari DPR-RI, DPRD, hingga DPD. Sebuah peluang menggiurkan, yang hendaknya ditangkap oleh para penekun event.

Terobosan Kontestasi

Event Politik adalah bagian dari strategi pertunjukan identitas parpol, etalase pameran keberhasilan, dan perkenalan inovasi produk politik. Hal ini tertuang dalam peraturan KPU nomor 7 tahun 2015 yang tediri dari kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai), hingga kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun). Metode kampanye yang sangat lekat dengan industri jasa kreatif event dan hospitalitas namun belum teroptimasi dengan baik.

Layaknya konsep MICE (Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition) yang lazim dilakukan di berbagai pameran otomotif bergengsi, masih ada celah platform Eksibisi (Exhibition) yang belum jamak dilirik. Sebuah wadah, yang diharapkan “netral” dan bisa dijadikan sebagai salah satu melting pot untuk menghimpun pemilih yang belum mampu ditangkap. Terlebih, pariwisata telah menjadi salah satu sektor prioritas pemerintah. Maka dari itu, sudah sangat pantas jika pesta demokrasi turut disajikan dengan format berbeda.

Perihal ini, lekas dibaca oleh KPUD Kabupaten Tasikmalaya. Menjadi pelopor Event Politik berbasiskan wisata dengan tajuk “Arena Wisata Politik”. Penyelenggarakan dilaksanakan selama empat hari mulai 31 Januari 2017, dikomplek Taman Kota Tasikmalaya diikuti 10 partai politik pendukung. Pagelaran menampilkan beragam kebudayaan daerah, seperti pertunjukan kesenian sisingaan, penampilan musik tradisional, pengobatan gratis, spot muda swa-photo, hingga promosi partai. Model seperti ini seyogyanya mulai direplikasi seluruh wilayah Indonesia.

Di masa depan, tidak hanya potensi rupiah yang dapat diraup para penggiat pagelaran. Event politik berbasiskan wisata diharapkan memberi value lebih dengan beragam aktifitas yang menghibur, mendidik, juga merangkul. Berkolaborasi dengan kecanggihan tekonologi yang mampu mengaktifkan ketiga indera sensori. Masyarakat bisa melihat, mendengar, menyentuh langsung hasil pekerjaan para politisi dan inovasi mereka dimasa yang akan datang. Suguhan kontemporer menarik mulai dari tampilan maket hasil pembangunan kota/daerah, tayangan 3-Dimensi proyeksi kota masa depan, visualisasi simulasi kebijakan, dan ditutup dengan debat antar kandidat.

Dalam pemilu 2014 saja masih ada 24,89 persen suara dalam pileg dan 30,42 persen pada pipres belum menggunakan hak suaranya. Sebuah persentase cukup signifikan untuk dirangkul para kontestan guna mengerek nominal suara yang mengantarkan mereka kepada kursi kekuasaan sekaligus tolak ukur keberhasilan penyelenggara pemilu di masa yang akan datang. Mengandai sebuah Inovasi Pemilu modern, dikemas inovatif kolaborasi antara kecanggihan teknologi dan kebudayaan arif yang mengakar. Tidak lagi berlandaskan pertarungan yang lekat dengan permusuhan, ketegangan, intimidasi, saling hujat hingga berakhir pada kobaran semangat kebencian.

BERITA TERKAIT

Proses Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya Harus Selaras

Fauzi Aziz, Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri Transformasi Indonesia memang tidak bisa lepas dari proses politik, proses ekonomi dan proses…

Bawaslu-KPK Sinergi Pengawasan Politik Transaksional Jelang Pilkada

Bawaslu-KPK Sinergi Pengawasan Politik Transaksional Jelang Pilkada NERACA Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

Potensi Korup di Desa

Membanjirnya anggaran negara ke desa pada hakikatnya bertujuan mulia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun pada kenyataannya, banyak aparat…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Kerja Konkret Jokowi Membangun Papua

  Oleh : Dodik Prasetyo, Pemerhati Ekonomi Pembangunan LSISI Selama 72 tahun Indonesia merdeka pada akhirnya masyarakat Papua dapat menikmati…

Memberi Pelayanan, Bukan Menjadi Pelayan

Oleh: Teddy Ferdian, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Ketika mendatangi suatu rumah makan, kita akan disambut dengan ucapan selamat datang dari penerima…

Tujuh Hasil Kerja Nyata 3 Tahun di Era Jokowi

  Oleh: Dhita Karuniawati, Mahasiswa IAIN Kendari Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan memasuki periode…