NERACA

Jakarta - Utang luar negeri Indonesia per akhir Februari 2017 sebesar 321,7 miliar dolar AS atau naik 2,7 persen (year on year/yoy)) dibandingkan Februari 2016, dengan masih mengalirnya penarikan utang pemerintah, menurut laporan statistik Bank Indonesia, yang dikutip Selasa (18/4).

Per akhir Februari 2017, dalam ULN Indonesia, utang publik atau pemerintah naik 10,3 persen (yoy) menjadi 162 miliar dolar AS, sedangkan utang yang ditarik swasta turun empat persen (yoy) menjadi 159,7 miliar dolar AS, ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam statistik tersebut, di Jakarta.

Namun, jika dibandingkan Januari 2017, utang pemerintah di Februari 2017 bertumbuh lebih rendah karena di Januari, utang pemerintah tumbuh 12,4 persen (yoy). Sedangkan utang swasta, menurut BI, menunjukkan stagnasi penurunan karena pada Januari 2017 sudah terkoreksi empat persen (yoy).

Pertumbuhan tahunan ULN 2,7 persen (yoy) di Februari 2017 menunjukkan perlambatan, karena di Januari ULN Indonesia tumbuh 3,6 persen (yoy). "Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik yang tumbuh melambat, seiring dengan ULN sektor swasta yang tetap menurun," kata Tirta.

Tirta menjabarkan melambatnya ULN Indonesia disebabkan ULN untuk pengambilan jangka panjang yang pada Februari 2017 hanya tumbuh 0,8 persen (yoy). Pertumbuhan itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Januari 2017 yang sebesar 2,1 persen (yoy). Secara nominal, ULN jangka panjang pada Februari 2017 sebesar 278,1 miliar dolar AS atau 86,4 persen dari total ULN.

Berbeda dengan utang jangka panjang, ULN berjangka pendek tumbuh 17 persen (yoy), naik dibandingkan dengan pertumbuhan Januari 2017 yang sebesar 14,7 persen (yoy) terutama karena meningkatnya utang dagang sektor swasta. Secara nominal, ULN berjangka pendek sebesar 43,6 miliar dolar AS atau 13,6 persen dari total ULN.

Tirta mengatakan perkembangan ULN pada Februari 2017 tetap sehat, namun Bank Sentral terus mewaspadai risikonya terhadap perekonomian nasional. "Bank Indonesia terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta," ujar Tirta.