Jakarta – Tiga menteri sepakat berkoordinasi menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Mereka adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

NERACA

Ketiga menteri tersebut menyatakan komitmen mereka saat menghadiri apel siaga Toko Tani Indonesia (TTI) untuk menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN) di area penggilingan Gapoktan Sri Tani, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (18/4).

"Kami berterima kasih penopang Jakarta adalah Karawang. Sedih kalau Jakarta harus beli jagung dari Amerika dan Argentina. Oleh karenanya kami minta Banten, Jawa Barat, Lampung, dan daerah perbatasan bisa selesaikan masalah pangan di Jakarta," ujar Mentan Amran Sulaiman.

Amran juga secara simbolis meluncurkan pengiriman perdana 110 ton beras dari Jawa Barat dan Lampung ke TTI di Jabodetabek. Pasokan bahan pangan akan dilakukan terus-menerus oleh 406 Gapoktan. Bahan pangan yang didistribusikan tidak hanya beras, tetapi juga bawang merah dan cabai dari tujuh provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Lampung, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Barat ke 1.000 TTI di wilayah Jabodetabek.

Selain itu, Mentan juga melakukan pelepasan 573 pendamping gapoktan, TTI serta para pengemudi Go-Jek Indonesia untuk mendistribusikan pangan dari TTI ke konsumen di Jabodetabek.

Pada kesempatan yang sama, Mendag Enggartiasto menyampaikan stabilitas harga dan seluruh produksi petani baik gula, beras, jagung akan diserap oleh pemerintah melalui Bulog sebagai komitmen untuk menjaga keuntungan petani.

Selain itu, atas kesepakatan Kementerian Pertanian, Mendag juga memaparkan penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk tiga komoditas, yakni gula pasir, minyak goreng kemasan, dan daging sapi/kerbau.

"Seluruh produksi dalam negeri dan hasil panen petani akan terserap. Kami telah tetapkan atas kesepakatan Menteri Pertanian kebijakan HET untuk komoditas gula sebesar Rp 12.500 per kilogra,, minyak goreng kemasan sederhana Rp 11.000 per liter dan daging beku dengan harga maksimal Rp 80.000 per kg," tegas Enggar.

Sementara itu, Menteri Desa dan PDTT Eko Putro mengatakan, kewajiban setiap desa memiliki embung untuk menyimpan air hujan dan mengaliri lahan sehingga selain bisa memenuhi pangan demi perbaikan gizi, juga sebagai pendapatan untuk budi daya ikan. "Embung juga bisa dijadikan sarana pariwisata, untuk budi daya dan jualan sehingga bisa menimbulkan aktivitas ekonomi dan mengakselerasi pendapatan,"ujarnya.

Apel siaga ini bertujuan menggerakkan TTI sebagai penyedia pangan murah bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi bulan Puasa dan Idul Fitri 2017.

Keberadaan TTI sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat karena harga bahan pangan yang dijual jauh lebih murah dibanding harga pasar, misalnya beras hanya Rp 7.900/kg dan berlaku di seluruh TTI, jauh dari harga pasar sekitar Rp 8.500/kg hingga Rp 9.500/kg.

Begitu juga komoditas lain yang dijual di TTI seperti bawang merah, cabai, daging sapi, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, terigu dan lainnya yang dinilai membantu masyarakat, khususnya ibu rumah tangga untuk menghemat pengeluaran selama puasa dan lebaran.

TTI sudah dikembangkan sejak 2016 dengan jumlah 1.320 unit di 32 provinsi dan ditargetkan ada 1.000 TTI pada 2017 yang fokus di wilayah Jabodetabek. Pasokan pangan juga tersedia tidak hanya selama HBKN, tapi akan dilaksanakan sampai akhir tahun ini dan terus berkelanjutan.

Kementerian Pertanian mencatat kondisi ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok selama HBKN yang cukup dan aman, khusus stok daging sapi/kerbau impor di Bulog sekitar 40.000 ton, stok daging sapi impor di importir sekitar 15.000 ton, dan stok sapi siap potong di "feedloter" sekitar 14.000 ekor atau setara 22.000 ton.

Sebelumnya Kementerian Perdagangan  telah menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) komoditas gula, minyak goreng, dan daging guna menjaga stabilitas harga ketiga bahan pokok tersebut. HET untuk komoditas gula sebesar Rp  12.500 per kg, minyak goreng kemasan sederhana Rp 11.000 per liter, dan daging beku dengan harga maksimal Rp 80.000/kg.

“Masyarakat dapat memperoleh komoditas pangan tersebut di ritel modern mulai 10 April 2017,” ujar Enggartiasto.

Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut, Kemendag juga memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dengan distributor gula, minyak goreng, dan daging yang ditandatangani di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (4/4).

Dalam MoU tersebut, kata Mendag, dicapai kesepakatan harga jual gula dari produsen sebesar Rp 11.900 /kg franco DC dengan kemasan 1 kg, dan Rp 10.900/kg loco pabrik yang dikemas ukuran 50 kg untuk dikemas ulang dalam kemasan 1 kg oleh masing-masing ritel. Adapun kebutuhan per bulan sebanyak 11.520 ton per bulan. Sedangkan batas waktu pembayaran yang ditetapkan selama 14 hari.

Untuk daging beku, harga jual dari distributor sebesar Rp 75.000/kg dan dijual di ritel Rp 80.000/kg. Rata-rata kebutuhan sebanyak 122,5 ton per bulan. Batas waktu pembayaran yang ditetapkan 14 hari. Sementara itu untuk minyak goreng, harga jual dari produsen Rp 10.500/liter dan dijual di ritel Rp 11.000/liter.

Kebutuhan komoditas ini sebanyak 9, 22 juta liter per bulan, di antaranya akan dipenuhi dari Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) 2,10 juta liter dan Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) 1,80 juta liter (menyesuaikan dengan kapasitas packing line). Batas waktu pembayaran yang ditetapkan 14 hari.

Mendag mengatakan, penetapan HET ini dipastikan tidak akan membuat dunia usaha merugi. "Penetapan HET ini dimaksudkan untuk membuat titik keseimbangan harga yang baru untuk kepentingan konsumen dan rakyat, tanpa merugikan pelaku usaha," ujarnya.

Mendag juga memastikan pelaksanaan kebijakan HET akan dikawal Komisi Pengawas Persaingan Usaha. "KPPU akan mengawal pelaksanaan kebijakan HET serta akan memberlakukan sanksi tegas apabila terjadi tindakan yang mengarah ke persaingan usaha yang tidak sehat," ujarnya.

Kemendag juga memastikan pasokan cukup dan harga stabil menjelang puasa, Lebaran, dan Idul Adha. "Kami menjamin suplai akan tersedia dan harga akan tetap stabil menjelang puasa, Lebaran, hingga Idul Adha," ujar Enggartiasto seperti dikutip Antara.

Ulah Kartel Cabai

Pada bagian lain, Menteri Pertanian merasa geram dengan ulah kartel, salah satunya komoditas cabai yang merugikan petani dan konsumen karena meraup keuntungan hingga Rp 2 miliar per orang.

"Kami sedih, petani kerja luar biasa tapi tidak menikmati keuntungan signifikan, hanya dinikmati segelintir orang. Kami cek tadi satu orang untung cabai kemarin saat harganya naik Rp 2 miliar per orang satu bulan. Satu grup kalau dihitung-hitung Rp 50 miliar," ujar Amran.

Menurut dia, mengatakan, ulah kartel yang menaikkan harga cabai secara tidak wajar menjadi penyebab kerugian di dua pihak, yakni petani yang tidak mendapat untung karena harga terlalu rendah dan konsumen yang terimbas mahalnya harga cabai.

Dia pun heran cabai rawit yang merupakan bagian kecil dari pangan bahkan dikartelkan hingga mencapai Rp 160.000/kg di tingkat konsumen saat harga cabai sempat melonjak. Setelah tiga pengepul ditetapkan tersangka, harga cabai rawit pun turun menjadi Rp 40.000/kg.

"Kami sudah keliling 400 kabupaten seluruh Indonesia tapi masih saja harga cabai bertengger di atas Rp 100 ribu. Setelah tertangkap kalau tidak salah empat orang tersangka, langsung turun Rp 40.000," ujarnya.

Amran juga mengeluhkan panjangnya rantai pasokan bahan pangan hingga menyebabkan disparitas harga terlalu tinggi mencapai 300% dari tingkat petani ke konsumen. Dia mencontohkan harga bawang merah di tingkat petani di Temanggung berkisar Rp 8.000/kg, namun di tingkat konsumen di Jakarta mencapai Rp 30.000/kg.

"Di Temanggung, harga bawang Rp 8 ribu, tetapi di Jakarta Rp 30.000, naik 300% dari tingkat petani sampai konsumen. Tidak ada negara yang seperti negara kita untungnya naik 300%. Ini yang harus diselesaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka permainan harga cabai yang dijerat pelanggaran UU No 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. bari/mohar/fba