NERACA

Jakarta---Kementerian Keuangan mengungkapkan realisasi hasil pengelolaan aset (HPA) mencapai Rp993,6 miliar hingga 28 Desember 2011. Padahal target HPA awalnya hanya Rp583,1 miliar. Tapi pada semester I realisasi HPA ternyata mencapai Rp556 miliar. "Karena itu pada APBNP 2011 target HPA dinaikkan menjadi sekira Rp965,69 miliar," kata Direktur Hukum dan Humas Kemenkeu Purnama T Sianturi kepada wartawan di Jakarta,29/12

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menaksir realisasi HPA hingga akhir 2011 ini bakal mencapai Rp1,12 triliun karena ada tambahan penerimaan sebesar Rp127 miliar dari konversi piutang menjadi penyertaan modal. Intinya, berusaha menertibkan aset negara senilai Rp1.338,7 triliun hingga Juni 2011 lalu. “Adapun aset yang ditertibkan itu adalah persediaan sebesar Rp49,56 triliun, aset tetap sebesar Rp1.265,09 triliun, dan aset lainnya Rp24,05 triliun,” tambahnya.

Sementara barang milik negara (BMN) per 1 Januari 2011 mencapai Rp1.287,58 triliun. Dengan demikian BMN telah mengalami kenaikan sebesar Rp51.123 triliun, atau 3,97 persen. Lalu sampai 20 November, sisa satuan kerja (satker) yang belum digarap adalah 119 satker, dan diharapkan rampung hingga akhir tahun ini. Di mana dari target 687 satker, sebanyak 568 sudah selesai.

Sedangkan Kementerian Luar Negeri, BMN usai inventarisasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menjadi Rp16,18 triliun dari sebelumnya Rp4,21 triliun. Sementara di Kementerian Pertahanan menjadi Rp230,29 triliun dari sebelumnya Rp128,21 triliun.   

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan akan menerbitkan program guna menyelesaikan aset negara yang tidak sehat senilai Rp62 triliun. Aset bermasalah tersebut kini sudah menjadi piutang negara. Dengan besarnya nilai tersebut, Kementerian Keuangan akan menerapkan program khusus guna menyelesaikan aset bermasalah. "Jadi itu tantangan kita, tapi yang paling penting kita tahu dulu angkanya besar. Kalau sudah angkanya besar jadi kita punya program untuk selesaikan itu," ujarnya

Adapun aset tersebut, jelas Agus, masing-masing berasal dari instansi kementerian lembaga ataupun BUMN sudah berusaha untuk menagih tetapi tidak bisa ditagih. "Oleh karena itu dialihkan tagihannya ke Kementerian keuangan. Nah kita melajutkan upaya untuk penagihan," jelasnya

Agus mengemukakan jika pada prinsipnya penagihan yang nantinya dilakukan akan dilakukan dari cara kekeluargan hingga secara hukum. "Penagihan itu dimulai mungkin melakukan upaya yang halus, upaya restrukturisasi, sampai dengan upaya tindakan hukum," tambahnya.

Sekadar informasi, aset senilai Rp62 triliun itu adalah aset bekas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), aset dari BUMN yang dialihkan untuk ditagih, selain itu juga terdapat aset eks-China. **cahyo