Menjaga Pilkada Aman

Dalam waktu dekat ini DKI Jakarta akan melaksanakan pesta demokrasi yang populer dikenal dengan pemilihan Gubernur dan  Wakil Gubernur Putaran ke-2 untuk periode 2017-2022 pada Rabu (19/4/2017). Karena itu, kondisi hiruk-piruk politik mulai meningkat sejak beberapa bulan lalu.   

Semakin dekatnya Pilgub DKI Jakarta, tensi politik memang terlihat semakin meninggi dan memanas di antara para pendukung masing-masing kandidat. Namun, masa tenang sudah diberlakukan agar ketegangan antara pendukung petahana (Ahok-Djarot) dan calon pendatang baru (Anies-Sandiaga) tidak sampai memicu bentrokan pada saat Pilkada berlangsung.

Siapapun yang akan memenangi Pilgub-Pilwagub tidak hanya menguasai politik dan kekuasaan, tetapi juga ekonomi.  Apalagi DKI Jakarta dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat besar sekitar Rp 70 triliun, semua kekuatan politik dan ekonomi mempunyai kepentingan untuk menguasai DKI Jakarta. Tidak hanya itu. DKI Jakarta adalah barometer Indonesia.  Jika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, maka akan memberi pengaruh negatif di seluruh Indonesia.  Karena itu, tidak cukup hanya mengandalkan aparat keamanan dan pertahanan, diperlukan partisipasi masyarakat dalam rangka pertahanan semesta. Kita tetap perlu menjaga DKI Jakarta yang kondusif dan damai dalam Pilgub - Pilwagub akan memberi sinyal positif kepada dunia internasional. 

Adalah partisipasi masyarakat  turut membantu keamanan dan ketertiban sangat dibutuhkan. Meski sudah ada Polri, TNI dan Satpol PP, tetapi dalam realitanya partisipasi masyarakat masih sangat  diperlukan, bahkan merupakan kunci sukses untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Ini mengingat dinamika sosial dalam pesta demokrasi  sangat tinggi dan faktor emosionalitas masyarakat mudah disulut untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki bersama, semua pihak dituntut mampu mengendalikan dan meredam benih-benih bentrokan fisik secara dini.

Faktor lain adalah kesiapsediaan aparat keamanan dalam menjaga situasi keamanan. Peran aparat kepolisian yang bisa dibantu TNI sangat penting dalam memastikan warga menggunakan hak pilih dengan aman, tertib, dan independen. Aparat keamanan harus bisa memastikan warga datang ke tempat pemungutan suara (TPS) nanti tanpa ada tekanan.

Di sisi lain, peran para tokoh agama dan tokoh masyarakat perlu terus ditingkatkan. Kita tidak ingin para tokoh itu malah menjadi salah satu faktor yang memicu emosi warga sehingga muncul bentrokan fisik antarpendukung pasangan di lapangan.

Oleh karena itu, kita berharap agar pada masa tenang nanti tidak ada pengerahan massa besar-besaran, seperti yang dikabarkan akan digelar pada Pilkada berlangsung nanti. Meski dibungkus dengan kegiatan keagamaan, rencana pengerahan massa itu sangat kental dengan nuansa politis. Acara seperti ini sudah seharusnya tidak perlu terjadi.

Terakhir, peran para kandidat sangat penting untuk menjaga pilkada serentak berjalan secara damai. Para calon kepala daerah harus lebih mengedepankan visi, misi, dan program kerja dalam menarik simpati pemilih. Kita tidak ingin para calon pemimpin daerah itu membakar emosi rakyat dengan isu-isu berbau SARA.

Dalam konteks ini, para calon kepala daerah tidak hanya siap untuk menang. Mereka juga harus siap untuk kalah. Artinya, ketika kalah, tidak perlu melakukan pengerahan massa menolak hasil pilkada. Ada jalur hukum yang bisa digunakan jika kandidat merasa ada kecurangan selama pelaksanaan pilkada.

Oleh karena itu, aparat keamanan tidak akan mampu menjaga keamanan dan ketertiban di DKI Jakarta dalam pesta demokrasi, jika masyarakat DKI tidak terlibat dalam deteksi dini, menjaga, merawat, membina dan melindungi lingkungan masing-masing dari berbagai kemungkinan yang mencoba mengganggu suasana kondusif, tertib, aman dan damai.

Masyarakat pemilih diharapkan datang ke TPS sesuai jadwal yang ditetapkan KPU dengan membawa persyaratan yang sudah diumumkan sebelumnya. Kesadaran masyarakat untuk memilih calon Gubernur dan Cawagub yang ideal, kreatif dan dapat bekerja sesuai amanah yang diembannya dapat dilakukan dalam bilik suara secara rahasia, jujur, bebas sesuai hati nurani pemilih. Semoga!

 

BERITA TERKAIT

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…