Pemerintah Tawarkan 3 Proyek Unggulan Rp208 T - Bappenas-BPKM Bersinergi

Bappenas-BPKM Bersinergi

Pemerintah Tawarkan 3 Proyek Unggulan Rp208 T

NERACA

Jakarta

Bappenas dan BKPM bersinergi meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastuktur di Indonesia sebesar 20 % dari 2010 lalu yang bernilai Rp 208 triliun. Ada tiga proyek utama yang diidentifikasikan melalui kemitraan dengan swasta 16 proyek akan ditawarkan dalam ajang Indonesia International Infrastructure Conference & Exhibition (IIICE) 2011, tanggal 12-14 April 2011.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Gita Wiryawanmengatakan, tiga proyek utama tersebut yakni, PLTU Jawa Tengah, Umbulan Water Supply Jawa Timur, dan jalur kereta api Bandara Soekarno-Hatta ke Manggarai. “Bisa tiga aja yang laku sudah Alhamdulillah. Ini sangat penting karena kalau bisa terealisasi dapat memberikan sinyal positif,”kata Gita di kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (23/2).

Gita mengatakan, saat ini untuk proyek PLTU2X 1.000 MW Jateng sudah ada tujuh investor asing yang berminat, antara lain Shenghua China dan CNTIC dari Cina, Marubeni, Mitsui, Itochu dan J Power dari Jepang serta Korea Electric Power Corporation dari Korea.

Deputi Bidang Sarana dan Prasana Bappenas Dedi S Priyatna menambahkan, proyek senilai US$3 miliar akan diketahui pemenang tendernya sebelum tanggal 12 April. “Sekarang ini sedang face to face dengan peserta tender dan 15 Maret pengajuan tekhnikal proposalnya,” ucapnya.

Sementara itu, Deputi Kepala BKPM Bidang Perencanaan Modal, Himawan Hariyoga mengatakan, selain PLTU Jateng, progam unggulan dari 16 proyek proyek infrastruktur yang akan ditawarkan antara lainUmbulan Water Supply di Jawa Timur, Tanah Ampo Bali Cruise Terminal (Bali), dan jalan tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi.

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), berikut ini perkiraan proyek-proyek PPP pada 2011, Southern Bali Water Treatment Facility dengan estimasi investasi US$59,1 juta. Purukachu-Bangkuang Coal Railway senilai US$2.100 juta, Maros Water Supply US$12,9 juta, Tanah Ampo Cruise Terminal senilai US$36 juta, Bandung Solid Waste Management senilai US$86 juta dan lain sebaginya.Total proyek tersebut diperkirakan mencapai US$32.367juta.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Suryo B. Sulistyo mengatakan, IIICE 2011 dirancang khusus untuk menitikberatkan pada 33 Provinsi di Indonesia sebagai titik fokus utama dalam pengembangan infratruktur di Indonesia. “IIICE 2011 adalah satu-satunya forum tempat berkumpulnya semua pemain utama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia,” kata Suryo B Sulisto.

Pada acara ini Gubernur dan pejabat senior di bidang infrastruktur dari tiap-tiap provinsi akan menampilkan berbagai proyek yang siap ditenderkan dalam “Provinces of Indonesia - Project Pavilion”. Acara ni menggabungkan pembahasan yang relevan dan pameran nyata untuk menciptakan suatu landasan unik dalam rangka mewujudkan roadmap infrastruktur secara efektif dan melaksanakan proyek dengan sukses di Indonesia.

Seperti diketahui, pemerintah mengalihkan penanganan proyek yang dibiayai melalui skema kerja sama pemerintah-swasta (public-private partnership/ PPP) dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sementara posisi Bappenas mengumpulkan dan mengkaji proyek yang diusulkan dalam skema PPP tetap dipertahankan. Fungsi ini berlaku sebelum daftar proyek PPP dipasarkan dan berjalan secara teknis di BKPM. Wakil Menteri PPN/ Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, pihaknya belum mengetahui akan seperti apa mekanisme penanganan proyek PPP ke depannya.

Namun, Lukita menegaskan bahwa proyek-proyek PPP yang sudah dimasukkan dalam PPP book tidak boleh berhenti.Konsep yang ada dan yang dijalankan saat ini akan tetap dipakai sembari membangun konsep baru dengan koordinasi BKPM. ”Yang ada sekarang dijalankan dulu dan tidak boleh berhenti. Konsep yang ada tetap dijalankan,” imbuhnya.

Ke depannya, lanjut Lukita, pihaknya akan menawarkan beberapa konsep yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan pola penanganan PPP. Tujuan perubahan pola penanganan PPP berkoordinasi dengan BKPM guna mempercepat investasi asing melalui proyek-proyek unggulan di Indonesia. **ruhy

Related posts