Kaleidoskop Perekonomian dan Kebijakan Publik Indonesia

Gejolak ekonomi global yang ditandai dengan belum pulihnya ekonomi Amerika Serikat (AS) dan krisis utang di kawasan Eropa diperkirakan akan menggerus prospek ekonomi dunia termasuk Indonesia pada 2012. Dana Moneter Internasional (IMF) yang semula memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2012 akan mencapai sekitar 4,5 persen, pada Oktober 2011 merevisi proyeksi itu menjadi hanya 4,0 persen.

Khusus Indonesia, Institute for Development of Economic and Finance (Indef) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2012 hanya sekitar 6,1-6,3 persen. Perkiraan tersebut lebih rendah dibanding dengan proyeksi yang dikeluarkan IMF sekitar 6,3 persen, Bank Pembangunan Asia (ADB) sekitar 6,8 persen, Bank Indonesia (BI) antara 6,3-6,7 persen, dan pemerintah sebesar 6,7 persen.

"Angka ini turun dibandingkan dengan perkiraan pertumbuhan hingga akhir tahun 2011 yang kemungkinan mencapai 6,5 persen," kata Direktur Indef, Enny Sri Hartati seperti dikutip dari ANTARA. Menurut Enny, dilihat dari distribusi produk domestik bruto (PDB), penggunaan pada 2012 akan relatif sama seperti beberapa tahun sebelumnya di mana perekonomian akan ditopang oleh besarnya porsi sektor konsumsi rumah tangga.

Setidaknya dalam empat tahun terakhir sektor konsumsi rumah tangga telah menyumbang PDB lebih dari 55 persen yaitu 63,5 persen (2007), 60,6 persen (2008), 58,7 persen (2009) dan 54,9 persen pada semester I 2011. Sementara itu mengenai realisasi pertumbuhan ekonomi 2011, Enny menyatakan bahwa ekonomi mampu tumbuh rata-rata 6,5 persen.

"Namun yang menjadi masalah, pencapaian itu masih sebatas `angka-angka`. Dalam kondisi riil, tingkat pengangguran dan kemiskinan masih tetap tinggi," katanya. Tingkat pengangguran pada 2012 diperkirakan akan sedikit turun yaitu berada pada kisaran 6,3 persen. Tingkat pengangguran dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya tren penurunan dari 8,0 persen (2009), 7,3 persen (2010), 6,7 persen (2011). Namun penurunan tersebut belum cukup sepadan dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang berada di atas 6,0 persen pada 2010 dan 2011.

Sementara tingkat kemiskinan pada 2012 diperkirakan masih sebesar 11,7 persen. Data tingkat kemiskinan tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan dari 14,2 persen (2009), 13,3 persen (2010), dan 12,5 persen (2011). Sedangkan untuk kondisi moneter, Indef memperkirakan nilai tukar rupiah pada tahun 2012 akan berada di kisaran Rp8.900-9.100 per dolar AS. Perkiraan tersebut lebih tinggi dari asumsi dalam APBN 2012 sebesar Rp8.800 per dolar AS.

Selama triwulan I dan II 2011, nilai tukar rupiah mengalami apresiasi. Namun, volatilitas pergerakan nilai tukar rupiah mengalami peningkatan pada triwulan III. Beberapa faktor pendukung stabilitas rupiah tahun 2012, antara lain masih cukup stabilnya kondisi fundamental perekonomian Indonesia yang membuat aliran arus modal masih terus berlanjut.

Nilai cadangan devisa Indonesia di Bank Indonesia yang lebih dari 100 miliar dolar AS juga berkontribusi terhadap stabilnya rupiah tahun 2012. Selain itu, kinerja neraca pembayaran juga masih cukup baik dan berada pada posisi surplus, sehingga memberikan ekspektasi positif terhadap investor global di tengah ketidakpastian pemulihan kawasan Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Mengenai inflasi, Indef memproyeksikan inflasi pada 2012 pada kisaran 4,5 - 5,5 persen. Harga pangan yang tidak terlalu bergejolak dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan tekanan inflasi sepanjang 2011 relatif turun. Inflasi sempat meningkat seiring tingginya harga komoditas pada pasar internasional, seperti komoditas pangan dan emas. Namun pada akhir kuartal III 2011, harga komoditas turun karena bertambahnya pasokan komoditas dan kondisi perlambatan ekonomi dunia.

Krisis di Eropa

Gubernur BI Darmin Nasution menyatakan, Indonesia dapat memetik pelajaran dari krisis Eropa dan AS yang berakar dari permasalahan yang sama yaitu kecenderungan untuk berutang secara berlebihan dalam membiayai konsumsi. "Utang menjadi jalan pintas sehingga terus membesar dan menjadi beban yang mengancam kesinambungan fiskal, pola konsumsi berjalan tidak seimbang dengan kemampuan produksi sektor riil," kata Darmin.

Penyelesaian krisis utang di Eropa saat ini menghadapi tantangan berat dan kompleks. Krisis utang terus meluas, tidak hanya di negara-negara "peripheral" tetapi juga mengancam negara besar seperti Italia. Merosotnya kepercayaan terhadap ekonomi Italia tercermin dari imbal hasil surat utang Pemerintah Italia berjangka enam bulan yang melonjak ke 6,5 persen dibanding akhir Oktober 2011, sementara obligasi bertenor dua bulan telah mencapai 7,8 persen.

Melonjaknya imbal hasil untuk surat utang pemerintah juga terjadi pada obligasi negara Spanyol dan Prancis. Bahkan imbal hasil surat utang Pemerintah Jerman yang sebelumnya dipandang sebagai "safe instrument" juga meningkat. Sementara itu proses pemulihan ekonomi AS pascakrisis global 2008 juga masih diliputi ketidakpastian dan berjalan di tempat, meski bank sentral The Fed berkomitmen mempertahankan suku bunga rendah sampai pertengahan 2013.

"Merosotnya kegiatan ekonomi di Eropa dan AS dipastikan akan memperlemah laju pertumbuhan ekonomi global yang berpengaruh kepada negara-negara lain. Fokus kebijakan di seluruh kawasan saat ini diarahkan pada upaya memitigasi dampak perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian domestik," kata Darmin.

Menurut dia, BI menempuh sejumlah langkah strategis untuk membendung risiko gejolak ekonomi global dan mengatasi rambatan pelemahan ekonomi dari kawasan Eropa dan AS. "Sampai saat ini dampak gejolak ekonomi global terhadap perekonomian domestik masih terbatas, namun lambat laun ekonomi kita akan terpengaruh yang akan tercermin pada kinerja ekonomi tahun 2012," kata Darmin Nasution. Ia menambahkan, langkah strategis yang diambil BI adalah meningkatkan intensitas monitoring baik terhadap pasar keuangan maupun ketahanan perbankan dalam menghadapi gejolak pasar keuangan.

Monitoring ketat terhadap kondisi likuiditas di pasar antar bank sangat penting karena krisis keuangan pada umumnya diawali dengan tekanan nilai tukar dan keketatan likuiditas di pasar antar bank yang ditandai dengan melonjaknya suku bunga pasar.

BI juga menurunkan BI rate dari 6,75 persen menjadi 6,0 persen dalam dua kali rapat Dewan Gubernur BI. Turunnya suku bunga yang disertai dengan peluang peningkatan "credit rating" menjadi "investment grade" diharapkan dapat lebih memperbaiki kualitas arus modal ke Indonesia, menjadi ke arah yang lebih produktif dan jangka panjang.

Menurut Darmin, gejolak ekonomi global akan berpengaruh kepada perekonomian domestik melalui tiga jalur transmisi yaitu perdagangan, pasar keuangan, dan "imported inflation". "Transmisi melalui perdagangan bagi Indonesia relatif lebih terbatas dibanding Thailand dan Malaysia karena struktur ekonomi kita lebih berbasis permintaan domestik dan Asia semakin terintegrasi melalui peningkatan `intra regional trade`," kata Darmin.

Kebijakan Publik

Sementara itu untuk kebijakan publik sendiri, Agus Pambagio mengungkapkan seperti dikutip dalam DetikNews, menurut data BPS dan lembaga riset bergengsi yang ada menyatakan bahwa tahun 2011 daya beli masyarakat meningkat pesat. Pertanyaannya bagaimana ekonomi dan daya beli masyarakat bisa meningkat, jika pertumbuhan pembangunan infrastrukltur di tahun 2011 nyaris tidak ada.

Ekonomi memang tampak meningkat karena korupsi tumbuh pesat di kalangan pengambil kebijakan sehingga berbagai target penjualan apartemen, mobil, paket wisata, saham di pasar uang dan sebagainya tercapai. Dana hasil korupsi seharusnya tidak dapat dianggap sebagai tolok ukur naiknya daya beli masyarakat.

Pemerintah optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi selama tahun 2011 adalah 6,6% (Asian Development Bank). Namun menurut saya jika angka tersebut tercapai, bukan disebabkan oleh upaya keras pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dibuat tetapi sepenuhnya merupakan upaya rakyat secara mandiri, yang terkadang membahayakan konsumen. Sebagai contoh untuk memproduksi makanan dan atau minuman, mereka menggunakan bahan tambahan makanan yang bukan untuk pangan.

Tujuannya sederhana, supaya diperoleh keuntungan sebesar-besarnya demi untuk bertahan hidup. Jangan heran jika pangan yang beredar saat ini, khususnya yang dijual pedagang kaki lima, dibuat dari bahan yang membahayakan kesehatan, seperti boraks, formalin, pewarna tekstil, bahan-bahan busuk (ayam, ikan dan daging tiren).

Di tahun 2011 masih banyak kebijakan publik yang belum diselesaikan terkait dengan pengembangan infrastruktur, seperti kebijakan pembangunan bandara, kebijakan terkait denga pertumbuhan industri kreatif di sektor informasi dan telekomunikasi, kebijakan pangan, kebijakan transportasi masal, kebijakan penghapusan subisdi BBM, kebijakan per gas an untuk energi dan transportasi umum.

Kebijakan yang diterbitkan selama tahun 2011 umumnya tidak melalui proses konsultasi publik, jadi dapat dipastikan tidak akan mencapai sasaran secara utuh. Akan banyak menemui penolakan publik yang pada akhirnya akan sulit diterapkan dan tetap tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara nyata.

Di tahun 2012, pemerintah harus bekerja lebih keras untuk membuat berbagai kebijakan yang pada akhirnya bertujuan untuk kemakmuran dan ketenangan publik. Partai politik penguasa Senayan harus memberikan dukungan dan pengawasan nyata kepada pemerintah. Jangan hanya melakukan protes yang tidak bermutu dan pada akhirnya bertujuan untuk menjarah proyek-proyek APBN demi biaya politik.

Kedua, segera buat aturan hukum terobosan supaya hambatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi dapat dihindari.

Ketiga, selesaikan berbagai kendala antara kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga berbagai pengelolaan sumber daya alam (SDA) di daerah dapat di optimalkan demi kemakmuran rakyat.

Related posts