Komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan negara sesuai amanat UUD 1945. Namun, hingga usia 71 tahun kemerdekaan RI segenap masyarakatnya masih belum mempunyai akses mengenyam dunia pendidikan formal selayaknya. Meskipun pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia dinilai sukses, akan tetapi jumlah anak usia wajib belajar yang hanya sampai sekolah dasar (SD) cukup besar.

Merujuk data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pada 2015-2016 terdapat sekitar 946.013 siswa lulus SD yang ternyata tidak mampu melanjutkan ke tingkat menengah (SMP).  Hal ini diperparah dengan data 51.541 orang jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke SMP ternyata tidak lulus. Artinya, ada 997.445 orang anak Indonesia yang hanya berijazah SD di tahun 2015 hingga tahun 2016.

Sementara menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mendata, masih ada sebanyak 4,1 juta anak usia sekolah di Indonesia, namun tidak mengenyam bangku sekolah. Kondisi ini jelas memprihatikan dunia pendidikan di Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Persoalan ekonomi menjadi faktor penghambat utama mereka untuk melanjutkan sekolah. Dari survey Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 73% kasus putus sekolah terjadi akibat faktor ekonomi. Padahal, dalam komitmen tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 bidang Pendidikan, setiap negara harus bisa memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalan pendidikan. Targetnya, tersedianya pendidikan dasar dan menengah secara universal yang inklusif, setara, dan berkualitas.

Budi Trikorayanto, Sekjen Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif (Asahpena) mengakui faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab masih banyaknya anak putus sekolah. Selain itu, juga karena faktor pemerintah yang belum berperan maksimal di bidang pendidikan non formal. Hal senada juga disampaikan Abduh Zen, Ketua Litbang PB PGRI dan Direktur Institute for Education Reform yang menilai, penyebab terbesar anak putus sekolah tebesar memang karena faktor ekonomi dan kemiskinan.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah mesti fokus untuk menyelesaikan problematika ini, melalui KIP misalnya.“Meskipun terkendala secara ekonomi, banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan KIP tu. KIP harus menggunakan ATM, nah didaerah-daerah tertentu untuk mengaksesnya masih sulit. Kemudian factor diluar ekonomi, faktor budaya misalnya membuat orang tidak berhasrat atau kebiasaan untuk sekolah,”kata Abduh Zen.

Dia menjelaskan, karena kompleksnya persoalan banyak masyarakat menilai sekolah tidak lagi menarik. Sehingga dia sering mendengar keluhan untuk apa sekolah. Oleh sebab itu, pemerintah harus fokus membenahinya dan jangan seperti pemburu yang menembak secara memberondong sembarangan di dalam hutan rimba.

Tanggung Jawab Swasta

Menurutnya, ini menjadi pekerjaan semua pihak agar pendidikan semakin merata dan menyejahterakan. Ya, tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kalangan swasta dan semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan dan memaksimalkan angkat pendidikan. Maka berangkah dari bentuk kepedulian dan mewujudkan akses dunia pendidikan yang layak, PT Antam Tbk di Pomalaa, Sulawesi Tenggara memfasilitasi ujian kesetaraan paket A, B dan C tahun ajaran 2017. Vice Presiden PT Antam Tbk, Tri Hartono mengatakan, perusahaan sangat prihatin masih banyak warga Kecamatan Pomalaa yang belum mengikuti ujian secara formal karena putus sekolah.”Sangat signifikan anak putus sekolah di Pomalaa, sekitar 437 anak dan ini angka yang paling banyak,"ujarnya di Kolaka.

Antam, kata dia, punya kepedulian dan terpanggil untuk menyelesaikan persoalan itu dengan bekerja sama pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBL) yang ada di daerah itu menggelar ujian kesetaraan. Tahun 2017, kata Tri, program ujian kesetaraan merupakan program yang pertama bagi Antam dan akan menyelenggarakan ujian paket A,B dan C ini dengan peserta 172 anak.”Ini sebagai langkah awal tahun ini dan rencananya, kegiatan ini akan terus berlanjut,”ungkapnya.

Tri menjelaskan, apa yang dilakukan Antam merupakan salah satu wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan dan merupakan salah satu program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) selain kesehatan, sosial, ekonomi, dan sosial budaya. Kabupaten Kolaka, kata Tri, kaya akan sumber daya mineral namun tidak cukup membantu Kabupaten itu untuk berkembang lebih jauh jika sumber daya manusia (SDM) tidak dibangun.”Antam juga sudah banyak berkontribusi terhadap dunia pendidikan dengan membangun beberapa fasilitas pendidikan serta memberikan bea siswa mulai tingkat sekolah dasar hingga pasca sarjana," jelas Tri.

Selain itu, Antam juga membantu pemerintah dalam meningkatkan fasilitas pendidikan khususnya di sekitar wilayah ring satu dengan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Tentunya diharapkan, dengan sarana dan prasarana yang mendukung dan ditopang pengajar yang bersahabat, kedepan dunia pendidikan Indonesia jauh lebih baik mencetak generasi penerus bangsa.