Oleh: Ambara Purusottama

School of Business and Economic

Universitas Prasetiya Mulya

Percepatan pembangunan infrastruktur saat ini sedang digeber dimana-mana. Pemerintah bergerak cepat yang tidak lain agar dorongan perekonomian menjadi lebih baik dan tentunya mencapai target ekonomi yang diinginkan. Situasi perlambatan perekonomian global tidak lagi dijadikan penghalang. Potensi ekonomi domestik yang demikian besar diyakini pemerintah dapat menjadi jalan keluar dari ketergantungan terhadap asing yang terjadi selama ini. Pembangunan infrastruktur menjadi syarat mutlak untuk menggenjot perekonomian ke tingkat yang lebih tinggi.

Situasi perekonomian Indonesia sungguh memperihatinkan. Biaya logistik di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi. Tahun 2015 Kementerian Perindustrian menjelaskan bahwa biaya logistik di Indonesia melalui kajian yang dilakukan LIPI mencapai 25%-30% terhadap PDB. Angka yang hampir sama juga dilakukan oleh LP3EI KADIN, 24%. Melihat data lainnya, kontribusi biaya logistik terhadap biaya produksi masih sangat tinggi dengan kontribusi mencapai 14,08%. Meskipun potensi pasar yang sangat besar, tidak mengherankan jika berbisnis di Indonesia kurang memiliki daya tarik.

Data menyebutkan Biaya logistik Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Di kawasan ASEAN, biaya logistik masih kalah dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand dimana sudah berada di angka 14% dan 18%. Singapura sementara ini memimpin biaya logistik yang hanya 11% dari PDB di kawasan Asia Tenggara. Amerika Serikat dan Jepang menjadi pemimpin efisiennya biaya logistik global dengan hanya 9% dari PDB. Melihat perbandingan angka-angka tersebut, Indonesia sangat jauh tertinggal. Akan tetapi Indonesia masih memiliki peluang untuk memperbaikinya.

Implikasi terdekat dari biaya logistik yang tinggi akan membuat biaya produksi meningkat. Dalam berbisnis peningkatan biaya produksi tersebut harus diimbangi dengan harga jual yang sesuai, sudah termasuk laba. Jika diasumsikan dengan produk yang sama maka konsumen di Indonesia harus mengeluarkan uang yang lebih banyak dibandingkan dengan membeli produk di negara lain. Belum lagi persoalan pemerataan pembangunan yang menyebabkan ketimpangan harga antar wilayah di tanah air. Sudah sejak lama pembangunan lebih difokuskan pada wilayah tertentu.

Beberapa program pemerintah untuk mendorong dan pemerataan ekonomi tidak akan berjalan optimal tanpa diimbangi dengan infrastruktur yang memadai. Program berbasis tol laut yang dicanangkan pemerintah saat ini memang memberikan dampak yang cukup bagi perekonomian dimana kesetaraan mulai memperlihatkan hasil. Akan tetapi efektivitas program tersebut tidaklah cukup karena tidak memadainya ketersediaan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur menjadi persoalan yang harus diprioritaskan demi tercapainya tujuan yang diharapkan.

Pemerintah mencurahkan segala kemampuan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Meskipun beberapa kali pemerintah menemui hambatan anggaran namun berbagai cara dilakukan agar pembangunan infrastuktur tetap dapat berjalan. Rasionalisasi anggaran yang dilakukan tidak sampai mengganggu anggaran infrasturktur dan lebih difokuskan pada pengeluaran operasional. Agar penyelenggaran negara tetap dapat berjalan, pemerintah menggiatkan pemasukan non-reguler salah satunya dengan program pengampunan pajak yang baru saja selesai.