NERACA

Jakarta---Proyek infrastruktur pembangunan jalan tol Depok-Antasari (Desari) siap mulai dibangun April 2012. Diperkirakan proyek ini selesai dalam 2 tahun dan bisa beroperasi pada 2014. “Pembangunan ruas tol tahap I segera terlaksana di April 2012. Panjang tol ini diperkirakan 12 km, membentang dari Antasari hingga Sawangan,” kata Direktur Operasi PT Citra Marga Nusaphala Persada, Hudaya Ariyanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/12)

Menurut Hudaya, biaya investasi proyek ini diperkirakan membengkak dari Rp 2,5 triliun menjadi Rp 4,7 triliun. Tarif ruas tersebut juga telah ditetapkan, Rp 1.180 per km.

"Biaya investasi di Depok-Antasari naik jadi Rp 4,7 triliun, dari sebelumnya Rp 2,5 triliun," tambahnya

Diakui Hudaya, penghitungan besaran tarif tol sudah disesuiakan. Karena sebelumnya dirasa tidak memenuhi kelayakan proyek. "Tarif jadi Rp 1.180 per km, dan pada saat dibuka 2014 IRR atau kelayakan proyek menjadi baik," tuturnya.

Hudaya menambahkan, pembebasan ruas tol tahap I masih minim. Namun perseroan bersama pemerintah telah melakukan negosiasi dengan masyarakat sekitar. "Sudah ada musyarawah dari hasil terakhir," paparnya.

Tahap I menjadi prioritas perseroan, dengan luas tanah yang dibebaskan seluas 108 ha. Biaya investasi tanah tahap I ini mencapai Rp 1,46 triliun. Dana diperoleh dari land capping Rp 978,37 miliar, sedangkan sisanya Rp 978,37 miliar. Sedangkan biaya konstruksi mencapai Rp 1,45 triliun.

Sedangkan tahap II membentang dari Sawangan hingga Bojong Gede dengan panjang 9,5 km. Luas tanah yang dibebaskan pada tahap ini 7,1 ha dengan biaya Rp 358,76 miliar.

Biaya tanah diambil dari ekuitas Rp 284,77 miliar dan didanai terlebih dahulu olhe BLU. Sisanya, didapat dari land capping Rp 73,98 miliar. "Tahap II kita lihat dulu traffic yang Antasari-Sawangan. Kalau sudah oke, kita jalan yang berikutnya," imbuhnya

Ditempat terpisah, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Susilo menilai mutu dari infrastruktur RI semakin lama makin berkurang akibat terkena korupsi. Korupsi terjadi di tingkat birokrasi sehingga anggaran yang tersedia selalu terpangkas sebelum sampai ke pembangunan. "Birokrasi menjadi catatan khusus bagi Kadin, karena iklim usaha tidak tumbuh secara signifikan. Ini menjadi korupsi pembangunan luas, sehingga anggaran infrastruktur jadi hilang. Korupsi mutu pembangunan yang luas. Kita lihat banyak jembatan ambruk ini merupakan korupsi mutu." katanya

Suryo menilai bahwa birokrasi kita masih jauh tertinggal dari negara-negara Asia. "Masih tertinggal oleh negara-negara lain atau kawasan timur. Di Indonesia proses memakan waktu yang berbulan-bulan, terutama usaha kecil dan menegah jadi merugi dan menyusahkan" ujarnya

Kadin berharap pemerintah dan birokrasi dapat menciptakan iklim investasi yg kondusif, sehingga dapat meredam dampak buruk krisis Eropa. "Pemerintah dan birokrasi diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yg kondusif, sehingga dapat meredam dampak buruk krisis Eropa,"katanya. **sahlan/cahyo