NERACA 

Jakarta - Pemerintah mengungkapkan masih rendahnya penyerapan anggaran menyebabkan terhambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat. Termasuk kebutuhan dasar rakyat. Masalahnya ini terkait dengan tata kelola dan keterlambatan distribusi anggaran.

"Kita menyadari masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi, salah satunya terkait kinerja penyerapan dan penyaluran anggaran yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang masih belum optimal," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo kepada wartawan di Jakarta,28/12

Lebih jauh Mantan Dirut Bank Mandiri ini mengakui masih adanya permasalahan dalam penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bahkan beberapa diantaranya masih ditemukannya beberapa pengembalian dana ke kas negara, terutama pada pendidikan dan penyaluran BOS. "Contoh lain adalah masih banyaknya retur atau pengembalian ke rekening kas negara atas penyaluran Beasiswa Miskin," tambahnya

Menurut Agus, tak tersalurkannya beasiswa miskin ini mengakibatkan berkurangnya efektivitas dan akuntabilitas penyaluran BOS. “Padahal Beasiswa Miskin juga memberi kontribusi kesejahteraan rakyat. Namu sayang, hal ini masih rendah pada tingkat penyerapan anggarannya,” terangnya.

Agus Marto berharap dengan publikasi penyerapan anggaran tersebut kepada public. Maka masyarakat diharapkan dapat mengukur seberapa besar kontribusi yang diberikan APBN 2012 terhadap perekonomian nasional.  "Melalui berbagai kebijakan maupun program-program yang dituangkan dalam angka-angka APBN, masyarakat dapat menilai, misalnya seberapa besar sumbangan APBN terhadap perumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Disisi lain, kata Agus, besarnya penyerapan anggaran bisa menjadi tolok ukur terhadap semua sector bisnis dan pengentasan kemiskinan. “seberapa jauh dukungan APBN kepada dunia usaha, seberapa besar APBN mengalokasikan dana dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan, upaya meningkatkan lapangan kerja, dan lain sebagainya," imbuhnya

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan APBN baru bisa mendorong perekonomian nasional pada triwulan IV atau di akhir tahun. "Dana APBN Rp 245 triliun tidak begitu spending dalam mendorong perekonomian khususnya pada triwulan I sampai III, hal ini dikarenakan beberapa proyek pemerintah sering terhambat pada periode tersebut," ujarnya

Hatta merepons terkait sindiran pengusaha terhadap kontribusi APBN untuk mendorong perekonomian Indonesia sangat minim. Masalahnya, lokomotif ekonomi lebih banyak dari kalangan pengusaha swasta dan BUMN.

Tapi, kata Hatta hampir 90-95% APBN langsung dapat dicairkan di triwulan IV, namun dicairkan akhir tahun, maka dorongannya tidak terlalu kuat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Diakui Hatta ada beberapa kendala sehingga APBN tidak menyumbangkan ekonomi di triwulan I hingga III, ini karena banyak proyek baru mulai dan selesai di akhir tahun."Ada tiga hal yang harus kita selesaikan agar APBN dapat mendorong ekonomi lebih besar," ujar Hatta.

Pertama katanya, desain proyek harus dirubah, ini sering terjadi karena permintaan sponsor. "Kedua proses tender yang begitu panjang, kalau dalam proses lelang ada satu pihak yang tidak setuju, proses diulang lagi, harus nunggu hasil pemeriksaan KPPU dan panjang lagi," ujarnya.

Pemerintah tidak menginginkan suatu proyek yang menggunakan dana APBN berjalan lambat. "Kalau pemerintah bisa mempercepatnya kenapa tidak kita bantu, tetapi tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya. **sahlan/cahyo