NERACA

Jakarta – Kelanjutan dan kepastian proyek Pabrik Semen Indonesia di Rembang ditentukan oleh pengumuman Kajian Lembaga Hidup Strategis, Kamis (30/3). "Ya betul. Nasibnya (Proyek Semen Rembang) akan ditentukan pengumuman KLHS besok (30/3)," kata Pengamat Lingkungan Hidup dari Center for Information and Development Studies (Cides) M Rudi Wahyono sebagaimana disalin dari Antara, kemarin.

Dikatakannya, hasil kajian KLHS, dianggap akan menjadi penentu nasib industri semen plat merah tersebut. Hal itu karena KLHS merupakan badan yang ditunjuk pemerintah pusat dan daerah memiliki menjadi dasar apakah sebuah proyek yang menyinggung lingkungan hidup akan diteruskan atau diperbaiki pemenuhan syaratnya.

Dia menilai, jika pada pengumuman hasil kajian, KLHS tidak menyetujui penutupan pabrik Semen Rembang, maka pabrik semen di utara Jawa tersebut harus ditutup. Namun, katanya, tentu penutupan pabrik semen tersebut mengancam ribuan tenaga kerja di pabrik dan berpotensi memberikan pengangguran baru di wilayah Rembang.

Selain itu, tegasnya, stok semen nasional pun akan berkurang dan memungkinkan Indonesia harus mengekspor semen dari negara lain demi menuntaskan pekerjaan rumah dalam sektor pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Oleh karena itu, dia memperkirakan bahwa hasil yang akan dikeluarkan oleh KLHS akan menguntungkan pihak Semen Indonesia. Sementara itu, tambah dia, posisi Jakarta yang belakangan didesak oleh beberapa pihak menyatakan bahwa pendirian pabrik merupakan kewenangan dari gubernur.

Namun Teten Masduki sebelumnya menyatakan bahwa hasil KLHS menjadi rujukan utama proyek ini. "Memang pemerintah pusat tidak bisa mencegah karena Gubernur punya kewenangan mengeluarkan izin. Penyelesaian memang harus tunduk pada hasil KLHS," kata Teten.

Wakil Sekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade secara terpisah juga mengkhawatirkan, pembangunan pabrik Semen Indonesia di Rembang jadi korban kepentingan politik kalangan tertentu. Dia menilai, proyek pemerintah yang telah menggelontorkan uang Rp4 triliun itu juga bisa mensejahterakan masyarakat di sana. Untuk itu, Andre menduga ada kepentingan politik disana.

"Jangan sampai pabrik semen Rembang dikorbankan karena kepentingan politik. Kami minta jangan ada politisasi, toh manfaat pabrik semen ini juga dirasakan oleh masyarakat," kata Andre.

Jadi, tambah Andre, apa pun hasil yang akan dikeluarkan oleh KLHS akan menentukan nasib banyak pihak. "Karenanya KLHS, harus bisa mengakomodir semua kepentingan bersama demi pembangunan yang sudah direncanakan, " kata Andre.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana, mengatakan, keberadaan pabrik semen di Rembang dapat berdampak positif menumbuhkan perekonomian dan lapangan pekerjaan. "Ada investasi yang masuk itu bisa mendorong peningkatan ekonomi rakyat," kata Azam, dalam keterangannya akhir pekan kemarin.

 Untuk itu, dia berharap ke depan operasional dan usaha pabrik Semen Rembang tidak lagi mengalami kendala seperti sebelumnya. Di sini, DPR akan terus memberikan dukungan agar pabrik Semen Rembang dapat beroperasi maksimal. "Kami mengapresiasi hasil sidang komisi amdal Semen Rembang tersebut. Berarti investasi yang telah ditanam tidak terganjal lagi. Ini semua untuk kesejahteraan. Rakyat di Rembang mayoritas juga mendukung," tambahnya.

Azam menambahkan, merupakan hal yang wajar jika ada beberapa hal hasil sidang komisi amdal pabrik Semen Rembang yang perlu disempurnakan. Faktor penilaian kelayakan bersyarat tersebut menurut Azam adalah bagian mengakomodasi keinginan yang kontra dengan Semen Rembang. "Waktu itu kan dianggap ada yang kurang amdal dan izin lingkungannya sehingga perlu dicabut. Kemudian sudah dilaksanakan Gubernur Jawa Tengah. Sekarang mana yang masih dikhawatirkan kalau pabrik semen beroperasi bisa dikemukakan," ujarnya.

Terkait dengan sikap kubu penentang keberadaan pabrik Semen Rembang yang keluar ruang sidang komisi amdal, Azam menilai hal itu menjadi kerugian untuk kubu tersebut. Mereka seharusnya kata Azam, bisa menyebutkan apa saja keberatannya terhadap aspek lingkungan hidup dengan beroperasinya Semen Rembang. "Mereka kan sudah datang dan hadir ke sidang komisi amdal Semen Rembang. Mereka dianggap berarti mengikuti. Kenapa keluar ruangan?," paparnya.

Untuk itu, jika memang masih ada pihak yang masih belum terima akan keberadaan Semen Rembang, dan tidak ada maksud menyinggung cara aksi unjuk rasa menolak pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah.