NERACA
Jakarta - Pengawasan penggunaan dana desa perlu lebih dioptimalkan seperti dalam pembangunan badan usaha milik desa yang diharapkan dapat benar-benar meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus meningkatkan ketahanan pangan di desa. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Arif Wibowo menginginkan jajaran Kementerian Desa dan pihak terkait dapat bersama-sama melakukan supervisi agar pelaksanaan amanat UU Desa dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan pembentukan regulasi tersebut.
Politisi PDIP itu mengemukakan terkait aspek ekonomi yang mendatangkan laba dengan penggunaan dana desa, hal tersbeut harus berkontribusi bagi kemajuan pertumbuhan dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, serta dapat memberikan dampak sosial yang lebih baik lagi.
Sementara itu, Anggota Badan Legislasi DPR Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, kepala desa juga bisa berinovasi dalam menggali anggaran secara otonom. "Desa diberikan kewenangan secara mandiri untuk mengelola pembangunan tata kelola desa. Didukung dengan anggaran dari pemerintah pusat," papar Syarif. Politisi Partai Nasem itu mengemukakan bahwa cara menggali potensi perekonomian desa secara mandiri itu diatur dalam naungan BUMDes.
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan prioritas dana desa pada 2017 untuk membangun sektor pertanian. "Dana desa merupakan model baru, tidak hanya di Tanah Air tetapi juga dunia. Desa diberikan kesempatan untuk mengelola keuangan sendiri. Jika dua tahun terakhir fokus pada infrastruktur jalan, pembangunan PAUD, pada tahun ini kita melihat perlu adanya pembangunan di sektor pertanian," ujar Eko di Jakarta, Kamis (16/3).
Dia menilai saat ini, sarana dasar di desa sudah mulai cukup sehingga fokus pada pemberdayaan ekonomi desa. Apalagi sekitar 80 persen wilayah di Tanah Air merupakan sektor pertanian. Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia Harryadin Mahardika berpendapat sebagian dana desa harus dimanfaatkan juga untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Harryadin Mahardika mengatakan pemerintah mesti bergerak cepat dalam kebijakan yang memperkuat kedaulatan pangan termasuk dengan mengoptimalkan dana desa. "Dalam 10 hingga 20 tahun lagi Indonesia bisa mengalami ketergantungan yang luar biasa terhadap impor," kata Harryadin dalam Halaqah Nasional Pertanian GP Ansor bertajuk "Daulat Petani Daulat NKRI" di Jakarta, Selasa (14/3) malam.
Sadari Dampak Negatif Internet, Jadilah Anak Muda Bertanggung Jawab NERACA Malang - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian…
NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Fitch kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada…
NERACA Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai surplus neraca perdagangan yang berlanjut pada Februari 2024 menopang ketahanan…
Sadari Dampak Negatif Internet, Jadilah Anak Muda Bertanggung Jawab NERACA Malang - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian…
NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Fitch kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada…
NERACA Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai surplus neraca perdagangan yang berlanjut pada Februari 2024 menopang ketahanan…