KOTA SUKABUMI

Ada Empat Perkara Perdata Menimpa PNS Sepanjang 2016

NERACA

Sukabumi - Sepanjang tahun 2016 kasus perdata yang menimpa pegawai negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi tergolong sedikit, hanya empat kasus. Sedangkan yang berhubungan dengan pidana hanya satu kasus yang saat ini masih berjalan, dan itu juga sudah dilimpahkan ke pihak kejaksaan.

Hal itu diungkapkan oleh kepala Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi Een Rukmini usai menggelar rapat koordinasi bantuan hukum bagi aparatur pemerintah daerah Kota Sukabumi, di salah satu Hotel kawasan Suryakencana Kota Sukabumi, Senin (27/3).

Een mengatakan, jika PNS yang terkena kasus perdata, pemkot akan langsung memberikan bantuan hukum, bahkan mendampingi sampai kasus itu sampai ke Mahkamah Agung. Sedangkan jika berkaitan dengan menyangkut pidana, pihaknya hanya menyediakan pengacara yang profesional melalui Korpri. Pasalnya, jika menyangkut dengan kasus pidana, kata Een, pihaknya tidak bisa bergerak langsung."Kalau perdata itu bisa kita dampingi sampai selesai, kalau pidana kita hanya sebatas menyiapkan advokasinya saja,” tuiturnya.

Satu kasus perdata, lanjut Een, bisa menghabiskan waktu antara 8 tahun sampai 9 tahun. Kasus perdata yang sedang dilakukan pendampingan kebanyakan kasus masalah aset, salah satunya mengenai aset terminal."Prosesnya panjang tidak semudah yang dibayangkan. Dan untuk pidana yang saat ini masih berjalan dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan terkait masalah di lembaga BPBD," bebernya.

Een berharap, dengan adanya kegiatan ini, bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait isu-isu aktual yang strategis khususnya yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan."Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan, pemahaman kepada Aparatur Pemerintah Kota Sukabumi khususnya yang berada pada bidang pendidikan, kesehatan maupun OPD lainya,” pungkas Een. Arya