NERACA

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk berani bersikap progresif dengan menanamkan investasi dalam jumlah besar di Arab Saudi guna kelancaran ibadah haji dan umroh bagi jemaah dari Indonesia. "Dinamika politik di Arab Saudi juga sangat progresif. Arab Saudi adalah negara monarki absolut, tapi di bawah kepemimpinan Raja Abdullah dan Raja Salman, Saudi lebih progresif," kata Fahri Hamzah di ruang Komisi VIII Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (23/3).

Fahri Hamzah mengatakan hal itu saat melantik Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Nur Achmad dari Fraksi Partai Golkar yang menggantikan teman dari fraksi yang sama Deding Ishak. Menurut Fahri, Raja Salman kemungkinan akan digantikan oleh putranya yang juga progresif yang telah mengkampanyekan visi dan misi Arab Saudi hingga tahun 2030.

Dalam hal ibadah haji dan umroh, Pemerintah Indonesia harus berani masuk ke Arab Saudi dengan membawa uang besar yang dikelola BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), katanya. Kalau Pemerintah Indonesia tidak masuk ke Arab Saudi dengan membawa uang besar, sekitar Rp90 triliun, katanya, maka Indonesia tidak memiliki aset apa-apa di Arab Saudi, sementara negara lain sudah punya hotel berbintang di sekitar Masjid Haram di Mekkah dan di sekitar Masjid Nabawi di Madinah.

"Indonesia yang setiap tahun memberangkatkan kuota haji paling besar ke Arab Saudi, tidak memiliki satu hotel pun di Mekkah atau Madinah," katanya. Fahri menegaskan dengan dana Rp90 triliun dan prinsip "bussines to bussines" melalui visi Arab Saudi yang baru, Indonesia dapat memiliki hotel maupun kampung Indonesia di Arab Saudi.

Kampung Indonesia, kata dia, seperti miniatur Indonesia ini dapat menjadi etalase Indonesia yang dapat dilihat oleh warga Arab Saudi maupun jemaah haji dari seluruh dunia. Fahri juga berharap Komisi VIII dapat mengingatkan Pemerintah untuk meningkatkan BPKH agar lebih cepat bergerak, sehingga jemaah mendapat fasilitas lebih baik saat beribadah ke ke Mekkah.