NERACA

Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat menilai tol laut yang dioperasikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kurang efektif menurunkan harga. Daerah yang masuk dalam trayek tol laut dinilai masih menikmati harga komoditi yang lebih mahal dari daerah yang tidak dilewati. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono saat rapat kerja dengan Menteri BUMN yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani di komplek DPR, Jakarta, Kamis (23/3).

“Kalau Ibu (Sri Mulyani) ngecek ke Kemendag, harga komoditi yang dilewati tol laut bila dibanding dengan yang tidak dilewatin, lebih mahal yang pakai tol laut," ungkap Bambang. Bitung, Sulawesi Utara menjadi daerah yang disorotinya. Bambang membeberkan harga semen di Bitung lebih mahal Rp5 ribu dari harga di Surabaya. Padahal, menurut dia, daerah itu dilewati tol laut.

Sementara, harga semen di Tarakan, Kalimantan Timur, yang belum dilewati tol laut, hanya berbeda seribu rupiah dari Surabaya. "Ini bukti tidak ada kontrol dari pemerintah tentang pemanfaatan tol laut. Tol laut sudah pakai subsidi, tapi penjualan komoditinya tidak dipantau oleh Kemendag (Kementerian Perdagangan). Jadi buang-buang duit APBN kita," ucap Bambang.

Serupa dengan nasib tol laut, kapal ternak juga dinilai tidak efektif menurunkan harga. Padahal, PT Berdikari (Persero) sebagai BUMN logistik sudah ditugasi pemerintah untuk mengangkut sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Jakarta guna menstabilkan harga daging sapi. Namun, dia beranggapan BUMN mengalami kesulitan permodalan sehingga sulit memanfaatkan kapal ternak. "Jadi kuota yang diberikan ke Berdikari malah dipakai oleh pedagang yang tidak menjual harga komoditi sebagai stabilisator pasar. Kami lihat ini tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah," kata Bambang.

Namun begitu, pendapat berbeda sempat diutarakan oleh Kepala Balitbang Kemenhub Agus Santoso. Menurut dia, dalam dua tahun terakhir harga barang mulai dari pangan hingga semen di Papua telah turun 20-30 persen sejak adanya tol laut. Namun, penurunan tersebut hanya terjadi di wilayah pinggiran. Sementara harga di pedalaman Papua masih relatif lebih tinggi.

"Kami dari research and development dalam dua tahun terakhir. Kami telah melakukan survei, meliputi pantai Papua dan juga pegunungan. Kita dapati penurunan harga di pantai Papua terjadi dengan tol laut 20-30 persen. Namun manakala ketika peneliti ke pedalaman pegunungan ditemukan disparitas harga masih tetap," ucapnya.

Oleh karena itu, perlu optimalisasi tol udara untuk menekan harga barang di pedalaman. Dia mengatakan tol udara ini berbeda dengan penerbangan perintis. "Tol udara ingin mengembangkan dedikasi penerbangan untuk menurunkan disparitas harga belum tercapai di pedalaman," kata dia. Menurut dia, penerbangan efektif untuk menurunkan harga. Penetapan jenis pesawat juga menjadi salah satu hal penting dalam mewujudkan tol udara. "Kemudin tipe pesawat terbang karena tidak sembarang tipe cocok manuver di pegunungan," ungkap dia.

Tak sekadar itu, untuk mewujudkan tol udara perlunya menggandeng Perum Bulog. Pasalnya, peran tengkulak juga masih besar dalam menentukan harga di pedalaman Papua. "Bulog kami ajak karena ternyata dari penelitian kami walaupun ada tol laut sampai di sana ada yang memegang rule dalam distribusi pedagang atau tengkulak ekstremnya masih men-drive harga di lapangan," tandas dia.