Dari 150, Pertamina Bangun 9 Lembaga Penyalur BBM

 

 

 

NERACA

 

Jakarta – Hingga 17 Maet 2017, PT Pertamina (Persero) telah membangun dan mengoperasikan sembilan lembaga penyalur dari 150 lembaga yang ditargetkan tahun ini. Pembangunan lembaga penyalur ini untuk merealisasikan program BBM satu harga yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina M. Iskandar mengatakan sebelumnya terdapat 148 titik yang menjadi prioritas untuk dibangunkannya lembaga penyalur. Namun dalam perkembangannya, sampai dengan Maret 2017 terdapat dua tambahan titik prioritas. Sehingga total yang akan dibangun selama 2017 menjadi 150 penyalur. 

Adapun dari 150 target penyalur yang akan dibangun tersebut, Iskandar menyebutkan sudah ada sembilan penyalur yang sudah beroperasi. "Dari 150 titik yang sudah dilakukan cek dengan Pemda, ‎yang sudah operasi di 17 Maret ini ada sembilan lokasi," kata Iskandar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, di Komplek Parlementer, Senayan, Jakarta, Kamis (23/3). Iskandar menyebutkan, sembilan penyalur itu berlokasi di wilayah MOR I, MOR IV, MOR V, MOR VI, MOR VII, dan MOR VIII. Sementara, MOR II dan III sampai dengan saat ini belum ada penyalur yang beropersi.

Dengan demikian sejak akhir Februari 2017, warga di daerah tersebut yang sudah dibangun penyalur tersebut bisa menikmati premium seharga Rp6.450 per liter dan solar Rp5.150 per liter. Sebelum dibangun penyalur, warga membeli BBM premium pada kisaran Rp8.000 sampai Rp15.000 per liter premium. Sementara solar pada kisaran Rp7.000 sampai Rp18.000 per liter.

Sekadar informasi, pada 2017 pemerintah menargetkan pembangunan SPBU mini di 22 lokasi dalam 14 provinsi. Kapasitas tiap SPBU Mini sebesar 5 kiloliter per hari yang akan tersebar di Sumatera Barat, Kepulauan Natuna, Provinsi Bengkulu, Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Selanjutnya di 2018 akan dibangun Lembaga Penyalur Daerah Terpencil di 45 lokasi yang akan terus ditingkatkan hingga target terpenuhi di 2020. Pertamina optimistid bisa merealisasikan BBM satu harga di 2017, sesuai amanat pemerintah.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan telah menyiapkaan peta jalan (roadmap)untuk penerapan BBM satu harga di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM menyatakan untuk telah menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk membangun Agen Premium Minyak Solar (APMS) di 22 lokasi. "Kita sudah punya roadmap. 2017 akan bangun 22 lokasi," kata Wirat.

Setelah itu, pada tahun selanjutnya yakni pada 2018 pemerintah akan memberikan penugasan lagi untuk 45 lokasi. Lalu, pada tahun 2019 memberikan penugasan untuk 29 lokasi dan pada 2020 12 lokasi. "Pada 2018, 45 lokasi. Tahun 2019 29 lokasi. Tahun 2020 12 lokasi. Itu yang ditugaskan membangun yang mendapat penugasan. Misalnya yang mendapatkan tugas penyalur Pertamina ya Pertamina," jelas Wirat.

Sementara itu, Menteri ESDM, Ignasius Jonan menjelaskan bahwa pada lokasi tertentu yang belum terdapat penyalur, maka Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan memberikan penugasan baru kepada badan usaha penerima penugasan untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian BBM. "Lokasi tertentu adalah lokasi yang belum terdapat Penyalur JBT dan JBKP yang akan ditetapkan oleh Dirjen Migas. Selain itu, badan usaha wajib menunjuk penyalur baru dan penyalur tidak dibebani biaya distribusi jika belum ada lokasi tersebut," jelas Jonan.

Selain itu, Jonan juga menetapkan badan usaha penerima penugasan memberikan insentif berupa margin fee lebih tinggi kepada penyalur di wilayah tertentu. Hingga 2020, Jonan menargetkan 108 penyalur di lokasi tertentu.

BERITA TERKAIT

Wujudkan Pendidikan Tinggi untuk Semua, Pemerintah Siapkan Pinjaman Lunak

    NERACA Jakarta – Pemerintah tengah mengkaji pinjaman sangat lunak untuk mahasiswa sebagai solusi pendanaan pendidikan di perguruan tinggi.…

OIKN Klaim Tak Ada Penggusuran dalam Proyek IKN

  NERACA Jakarta – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menegaskan, tidak ada penggusuran yang dilakukan oleh OIKN kepada…

BI : Kewajiban Neto PII Indonesia Naik di Triwulan IV-2023

    NERACA Jakarta - Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada akhir triwulan IV-2023 mencatat kewajiban neto 260,3 miliar dolar…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Wujudkan Pendidikan Tinggi untuk Semua, Pemerintah Siapkan Pinjaman Lunak

    NERACA Jakarta – Pemerintah tengah mengkaji pinjaman sangat lunak untuk mahasiswa sebagai solusi pendanaan pendidikan di perguruan tinggi.…

OIKN Klaim Tak Ada Penggusuran dalam Proyek IKN

  NERACA Jakarta – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menegaskan, tidak ada penggusuran yang dilakukan oleh OIKN kepada…

BI : Kewajiban Neto PII Indonesia Naik di Triwulan IV-2023

    NERACA Jakarta - Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada akhir triwulan IV-2023 mencatat kewajiban neto 260,3 miliar dolar…