Target Ratio Kewirausahaan 2017 Capai 4%

Target Ratio Kewirausahaan 2017 Capai 4%

NERACA

Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menargetkan ratio wirausaha di Indonesia mencapai 4% pada awal 2017. Target itu diharapkan akan tercapai dengan kerjasama semua pihak, pemerintah pusat, pemda, kampus dan mahasiswa, BUMN dan pihak lainnya.

Kementerian Koperasi dan UKM telah merilis ratio wirausaha tahun 2016 di tanah air mencapai 3,1% meningkat dari ratio sebelumnya 1,67%. Ini berarti, ratio kewirausahaan Indonesia sudah melampui batas minimal ratio kewirausahaan sebuah negara, yaitu 2%.“Dalam kurun waktu dua tahun  dapat dicapai ratio kewirausahaan 3,1% mudah-mudahan tahun depan naik menjadi 4%. Kita malu dengan penduduk Indonesia 250 juta orang, tapi jumlah kewirausahaan masih kecil. Kita ingin rationya paling tidak sama dengan Malaysia yang mencapai 5%, tidak perlu seperti Jepang dan Amerika Serikat yang sudah mencapai lebih dari 10%,” kata Puspayoga saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM KUKM, di Denpasar, Bali, Selasa (21/3) yang diikuti 800 peserta. 

Dia mengemukakan, target 4% tersebut sangat mungkin dicapai jika ada kerjasama semua pihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mahasiswa dan kampus, serta pihak terkait lainnya. Mahasiswa dan kampus merupakan sasaran yang paling potensial untuk menumbuhkan kewirausahaan. Pemda juga diminta merancang program-program yang mendukung kewirausahaan sehingga terjadi sinergi yang optimal.“Kita datangi kampus-kampus untuk meningkatkan ratio ini. Selama ini saya sudah mendatangi banyak kampus, yang belum akan kita kunjungi,” lanjut Puspayoga.

Dia mengatakan, pelatihan SDM yang dilakukan pemerintah akan efektif jika diikuti dengan pembiayaan. Oleh karena itu, pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah kemudahan pembiayaan seperti KUR, Kredit Ultra Mikro dengan plafon maksimal Rp10 juta, KITE (Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor), kemudahan biaya ekspor. Kebijakan itu dikeluarkan pemerintah dengan tujuan membantu biaya produksi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sehingga berdaya saing kuat.

Puspayoga secara khusus meminta agar sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas sebab pariwisata berkembang otomatis akan menumbuhkan wirausaha atau pelaku usaha baru dari berbagai sektor produksi mulai dari kuliner, kerajinan, penginapan. Dia mencontohkan homestay yang dikelola oleh pelaku UKM maupun koperasi mulai menjamur di daerah-daerah wisata.

Menanggapi target ratio kewirausahaan 4%, Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS optimistis bisa tercapai. Dia menilai, upaya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia selama dua tahun ini terbukti berhasil.

Ratio wirausaha yang baru dilansir dihitung berdasarkan data jumlah pelaku usaha yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) hasil Sensus Ekonomi Penduduk 2016. Data BPS menyebutkan jumlah pelaku usaha bidang non pertanian sebanyak 26,7 juta orang, dengan perincian jumlah penduduk yang usahanya tidak menetap sebanyak 18,9 juta dan yang usahanya menetap sebanyak 7,8 juta.“Dengan jumlah penduduk Indonesia 252 juta jiwa, maka dari data BPS tersebut kami menghitung bahwa ratio wirausaha Indonesia mencapai 3,1%,” jelas Prakoso.

Prakoso mengatakan, disebut wirausaha memiliki kriteria yaitu punya usaha menetap dan  mempunyai tenaga kerja minimal satu orang. Ratio ini telah melampaui populasi penduduk sebagai syarat minimal suatu negara akan sejahtera menurut David Mclelland.

Prakoso mengakui, sektor pariwisata menjadi andalan untuk meningkatkan jumlah wirausaha sebab multiplayer effect-nya sangat luar biasa. Karena itu, dia menegaskan pelatihan, magang dan berbagai peningkatan kompetensi lainnya akan terus dilakukan, termasuk juga program Wirausaha Pemula (WP)."Data BPS juga menunjukkan terjadi peningkatan kelas pelaku usaha dari pemula menjadi usaha mikro naik 12%, pelaku mikro ke usaha kecil naik 9% sedangkan dari pelaku usaha kecil ke menengah sekitar 1%,” pungkas Prakoso. Mohar/Rin

 

BERITA TERKAIT

Kanwil Kemenkumham Sumsel Sosialisasikan Pendaftaran Merek Kolektif

NERACA Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menyosialisasikan pendaftaran merek kolektif yang merupakan…

Jokowi Apresiasi PPATK Atas Pengakuan Efektivitas APU PPT

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak…

KPK Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Pemprov Lampung

NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. "Kehadiran…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Kanwil Kemenkumham Sumsel Sosialisasikan Pendaftaran Merek Kolektif

NERACA Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menyosialisasikan pendaftaran merek kolektif yang merupakan…

Jokowi Apresiasi PPATK Atas Pengakuan Efektivitas APU PPT

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak…

KPK Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Pemprov Lampung

NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. "Kehadiran…