NERACA

Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Bidang Perekonomian RI mempertanyakan rencana hibah Korea Selatan senilai 5,5 juta dolar AS untuk membangun Integrated Box Office System (IBOS) di tanah air. Deputi V Kemenko Bidang Perekonomian Edy Putra Irawadi melalui keterangan resmi yang dikutip Selasa (21/3) menyatakan pihaknya akan bertanya kepada Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang berencana menerima hibah dari Korea lewat sistem IBOS yang mewajibkan industri bioskop untuk membuka semua data secara terbuka.

Di antaranya, data mengenai jadwal penayangan film, hingga jumlah penonton per bioskop per jam tayang dan per judul film. Apalagi, sesuai UU tentang Perfilman, lanjutnya, selama industri bioskop pun sudah melaporkan data mengenai jumlah penonton kepada menteri terkait. "Nanti akan saya tanya langsung, karena ini sangat membahayakan. Ini sudah merupakan intervensi. Untuk apa mereka mengontrol? Apa kepentingannya?" kata Edy yang juga Ketua Tim Kerja Logistik Nasional.

Menurut dia, sistem yang diprakarsai oleh Badan Ekonomi Kreatif itu dianggap berbahaya bagi masa depan industri perfilman Indonesia. "Rahasia industri perfilman tidak bisa dibuka sembarangan. Ini sangat berbahaya," tegasnya. Deputi yang membawahi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri tersebut, menegaskan kerahasiaan perusahaan tidak boleh dibuka sembarangan. Sesuai peraturan yang berlaku, perusahaan hanya bisa memberikan informasi dan data terkait tiga hal yakni, ketika terkait dengan urusan pajak. Dalam hal ini informasi dapat diberikan kepada Ditjen Pajak atau Pemda di wilayah masing-masing.

Kemudian, kepada aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, atau KPK jika diduga terlibat suatu kasus. Selain itu, khusus untuk badan publik, mereka juga harus patuh terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "Itupun harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dan ada beberapa informasi yang dikecualikan," ujarnya.

Edy menegaskan kerahasiaan perusahaan memang harus dijaga, tidak boleh sembarangan dibuka, terlebih kepada pihak luar negeri. Pihaknya mengingatkan, sebaiknya Bekraf fokus pada tugas dan fungsi Bekraf yakni membina para pelaku kreatif, agar produksi dan pemasaran ke-16 produk industri kreatif turut meningkat.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Kadin meminta Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) tidak terburu-buru menerima tawaran dana hibah 5,5 juta dolar AS dari Korea Selatan untuk membangun Sistem Box Office Terintegrasi (IBOS). “Bekraf tidak bisa menerapkan begitu saja. Harus dikaji dengan matang, harus ada feasibility study (studi kelayakan). Kalau memang tidak sesuai dan merugikan industri dalam negeri, tentu saja harus ditolak,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang UKM dan Industri Kreatif, Erik Hidayat.

Seperti disampaikan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf, dengan adanya sistem tersebut maka industri bioskop wajib membuka semua data secara terbuka. Di antaranya, data mengenai jadwal penayangan film, hingga jumlah penonton per judul film. Itulah sebabnya, lanjut Erik, kajian tersebut sangat penting. Di antaranya, untuk mengetahui apakah sistem tersebut bisa diterapkan di Indonesia atau tidak.

Selayaknya sistem maka harus bisa membuat semua kalangan merasa nyaman. Kalau ada pihak-pihak yang menolak, maka sebaiknya pemerintah pun menolak sistem tersebut. Selain itu, penerapan IBOS yang hanya dilakukan di Korea Selatan pun, harus menjadi pertimbangan. “Saya sudah melakukan riset tentang IBOS, ternyata hanya Korea Selatan yang menerapkan. AS tidak, Singapura juga tidak. Kalau hanya Korea Selatan, sedangkan negara-negara maju di bidang perfilman tidak menerapkan IBOS, untuk apa Indonesia menerapkan,” katanya.