NERACA

Jakarta – Pemerintah tengah gencar dalam membangun infrastruktur, namun begitu ada kendala yaitu soal pendanaan. Alokasi dana subsidi BBM dalam APBN sengaja dipangkas yang kemudian dialihkan untuk bangun infrastruktur, akan tetapi hal itu belum juga cukup mengingat dana yang dibutuhkan hampir Rp1.000 triliun. Maka dari itu, berbagai opsi sedang dikaji oleh pemerintah, mulai dari pendirian bank infrastruktur hingga mengandalkan utang.

Akan tetapi, menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo, pembentukan bank infrastruktur memang dapat menjadi opsi dalam pemenuhan pembiayaan infrastruktur dalam negeri namun bukan menjadi opsi utama. "Bank infrastruktur itu opsi yang bisa dikaji, tapi kita juga bisa mendorong pembiayaan dalam bentuk lain seperti penerbitan obligasi yang sifatnya jangka panjang, termasuk PINA atau pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah yang memanfaatkan dana jangka panjang seperti asuransi dan dana pensiun," ujar Lukita usai menjadi pembicara kunci di acara Meeting Asias Infrastructure Needs di Jakarta, Selasa (21/3).

Lukita menuturkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur memang tidak bisa hanya mengandalkan dana jangka pendek dari perbankan karena secara karakteristik pembiayaan tidak cocok dengan infrastruktur yang sifatnya jangka panjang. "Asuransi dan dana pensiun itu salah satu opsi yang bisa digunakan, termasuk dana haji dalam bentuk sukuk. Jadi tidak harus selalu bank infrastruktur, tapi itu opsi yang bisa kita kaji lebih jauh," katanya.

Pembentukan bank infrastruktur mendapatkan dukungan penuh saat Menteri Keuangan masih dijabat oleh Bambang Brodjonegoro. PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebelumnya digadang-gadang menjadi bank infrastruktur namun hingga kini masih belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani disebut masih mempelajari rencana pembentukan bank infrastruktur tersebut.

Bank infrastruktur sendiri dianggap akan mempermudah dalam mencari pendanaan untuk pembangunan infrastruktur. Bank Infrastruktur dapat menerbitkan obligasi dalam jumlah besar apabila membutuhkan modal, layaknya Bank Dunia (World Bank) atau Bank Pembangunan Asia (ADB) yang bisa menerbitkan obligasi untuk membiayai proyeknya.

Peran Industri Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan peran industri jasa keuangan, khususnya pasar modal dalam pembiyaan pembangunan infrastruktur di Indonesia meningkat. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan Indonesia setidaknya membutuhkan dana sekitar Rp 1.000 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun ini. Dari total itu, 30 persen dipastikan dibiayai APBN.

Selain pembiayaan dari APBN, sebanyak 11 persen ditargetkan berasal dari APBD dan 22 persen dari BUMN. Selain itu, masih ada segmen pendanaan yaitu berasal dari sektor jasa keuangan. "‎Jadi sisa sumber pendanaan 37 persen kita harapkan dari sektor jasa keuangan. Di sektor ini ada perbankan, industri jasa keuangan non bank, dan juga dari pasar modal," katanya.

Nurhaida menambahkan, ketiga sektor keuangan tersebut harus bekerja bersama dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, karena nilainya yang besar dan terbatasnya pembiayaan dari industri perbankan. Dalam hal ini, pasar modal dianggap bisa menjadi alternatif pembiayaan yang cocok karena memiliki instrumen jangka panjang untuk pembiayaan infrastruktur.

"Pasar modal kami lihat cocok untuk pembangunan infrastruktur karena ada surat utang jangka panjang. Pasar modal itu bentuknya adalah perusahaan infrastruktur bisa menerbitkan obligasi. Kemudian perbankan bisa menerbitkan obligasi untuk bisa menyalurkan kredit. Ini intinya sektor keuangan bisa memberikan kontribusi bagi infrastruktur sebesar 37 persen," dia menjelaskan.

Sebab itu, lanjutnya, peran pasar surat utang atau obligasi penting sekali untuk dikembangkan. Hal ini karena surat utang merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan infra di Indonesia. bari