Oleh: Ambara Purusottama

School of Business and Economics

Universitas Prasetiya Mulya 

Perekonomian Indonesia telah mengalami perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Hantaman ketidakpastian perekonomian global tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian nasional. Belajar dari pengalaman pahit di masa lalu, Indonesia menjelma menjadi salah satu Negara yang memiliki daya tahan terhadap guncangan. Akan tetapi pertahanan kokoh tersebut membuat Indonesia menjadi sulit untuk bertumbuh lebih cepat. Situasi ini lebih disebabkan kakunya kebijakan dan peraturan yang dibuat pemerintah.

Rasio hutang terhadap PDB menjadi cerminan kakunya bangsa ini. Data Kemenkeu (2016) menyebutkan bahwa rasio hutang Indonesia tergolong rendah, yaitu 27%. Kekakuan tersebut bukan tanpa dasar karena jika dibandingkan dengan Negara-negara tetangga yang memiliki perekonomian yang setara, rasio hutang Indonesia merupakan yang terendah. Sebagai pembanding, rasio hutang Filipina terhadap PDB mencapai 36%, Thailand 44 %, dan bahkan Malaysia yang mencapai 56%. Jepang menjadi acuan Negara di kawasan Asia yang memiliki rasio hutang yang lebih dari 100%.

Gencarnya pemerintahan Jokowi-JK menggalang investasi langsung masuk ke Indonesia membutuhkan dukungan infrastruktur yang mumpuni. Menggalang investasi tidak cukup dengan hanya mengandalkan perbaikan dan percepatan perijinan. Pengadaan infrastruktur guna mengundang para calon investor menjadi salah satu daya saing yang harus dimiliki. Akan tetapi masyarakat seringkali lupa bahwa pengadaan infrastruktur membutuhkan biaya yang sangat besar. APBN dinilai tidak lagi cukup karena ruang belanja pemerintah yang terbilang sempit.

Hutang menjadi salah satu instrumen pembiayaan untuk mengakselerasi perekonomian. Bagi Indonesia, situasi ini memang diperlukan untuk menutupi kekosongan akibat realisasi pajak yang sulit tercapai. Kekosongan tersebut membuat pemerintah memutar otak karena belanja infrastruktur pemerintah sudah terlanjur berjalan. Program pengampunan pajak yang dijalankan pemerintah tahun lalu memang memberikan pemasukan yang cukup bagi pemerintah. Akan tetapi program pengampunan pajak tidak dapat dilakukan terus menerus atau hanya bersifat sementara.

Paradigma negatif akan hutang harus diluruskan. Saat ini keberadaan hutang hanya dilihat dari sisi gelapnya saja. Dalam ekonomi, hutang bukanlah sesuatu yang haram untuk digunakan melainkan merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat membantu mengakselerasi ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Permasalahan yang sering ditemukan adalah ketidakmampuan dan kurangnya pengetahuan akan pengelolaan hutang. Selama hutang bisa dikelola dengan baik maka akan dapat memberikan manfaat positif, begitu juga sebaliknya.

Membangun kokohnya perekonomian bangsa ini tidak harus dilakukan dengan kekuatan sendiri. Bantuan dari pihak luar akan banyak membantu karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Seringkali kita menyalahkan konsep yang sejatinya merupakan sesuatu yang positif karena ketidakberdayaan dalam menjalankan konsep tersebut. Konsep hutang merupakan sesuatu yang positif karena prinsip mutualisme yang diusung atau saling menguntungkan. Konsep tersebut juga membantu meningkatkan kualitas tata kelola diantara keduanya.