NERACA

Jakarta – Niat baik tidak selalu selamanya berjalan dengan baik dan malah sebaliknya menjadi bumerang. Pengalaman pahit inilah yang dirasakan Kementerian Hukum dan HAM yang sejatinya mau melindungi masyarakat terkait aturan persyaratan memiliki tabungan sebesar Rp 25 juta bagi pemohon pembuatan paspor, malah menuai kritikan tajam dari masyarakat. Alhasil, melihat besarnya resistensi tersebut akhirnya Kemenkum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membatalkan persyaratan tersebut.

Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno menyampaikan, pihaknya melihat banyak masyarakat yang merasa keberatan setelah persyaratan tersebut diberlakukan. ”Alasan menghilangkan syarat kepemilikan tabungan Rp 25 juta dikarenakan analisa pantauan kami melalui media intelijen, analis kami melihat, masyarakat maupun media cenderung belum bisa menerima kebijakan ini dengan baik,"ujarnya di Jakarta, Senin (20/3).

Artinya, masyarakat perlu didengar aspirasinya dan kalau ini memberatkan masyarakat, kemudian kebijakan tidak boleh berdiri kokoh dan harus menyesuaikan. Aturan itu sebelumnya hanya ditujukan bagi orang-orang yang diduga kuat tenaga kerja ilegal. Terkait pencegahan keberangkatan TKI ilegal, menurut Agung, proses administrasi pembuatan paspor akan lebih diperketat.

Selain melampirkan persyaratan umum seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran, setiap WNI yang akan membuat paspor diwajibkan melampirkan Surat Rekomendasi Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. Syarat lain, surat telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Sarana Kesehatan (SARKES) yang ditentukan oleh Kementérian Kesehatan.

Selain itu, lanjut Agung, pihaknya juga akan memperketat pada tahap wawancara. Petugas akan menggali informasi kepada pemohon. Kasus yang selama ini kerap terjadi, pemohon tidak mengakui akan bekerja di luar negeri, melainkan mengaku hanya melakukan kunjungan ke luar negeri untuk berwisata, kunjungan keluarga, umroh, haji non-kuota, ziarah, magang. Saat mewawancarai pemohon, petugas akan memperhatikan seluruh karakteristik diri pemohon.”Profiling, gesture atau body language, dimana Petugas harus memperoleh keyakinan terhadap maksud dan tujuannya ke luar negeri," kata dia.

Sebelumnya, lahirnya aturan kepemilikan tabungan sebesar Rp 25 juta bagi pemohon pembuatan paspor merupakan upaya perlindungan warga negara di luar negeri. Dalam surat edaran nomor IMI-02177.GR.02.06 tahun 2017 tentang pencegahan Tenaga Kerja Indonesia non-prosedural, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memberikan syarat bagi pemohon paspor. Pemohon harus memiliki tabungan atas nama pemohon dengan jumlah minimal sebesar Rp 25 juta.

Menurut Agung, ketentuan tersebukan bukan mendiskriminasi dan justru melindungi masyarat. Gunanya untuk pastikan orang yang ingin buat paspor motifnya asli. Pasalnya, pada Maret 2017 telah terdapat 900 orang TKI non-prosedural yang dipulangkan dari Johor, Malaysia, melalui Tanjung Pinang, Riau. Sedangkan sejak Januari hingga Maret 2017, telah terdapat 2.200 orang TKI non-prosedural yang telah dipulangkan.

Menurut Agung, dari jumlah itu, para TKI yang dipulangkan tidak berada dalam kondisi yang baik, baik fisik maupun psikologis. "Mereka tereksploitasi. Kerja tanpa gaji, gaji mereka lebih rendah dari yang ada di Indonesia. Mereka ditakut-takuti. Kalau ini yang terjadi yang rugi adalah indoneisa, belum lagi orang yang dipulangkan dari peti mati," ucap Agung.

Selain itu, Agung mengatakan, Kementerian Luar Negeri rata-rata menangani 600 WNI di seluruh dunia. Dari jumlah itu, 90 persen merupakan TKI non-prosedural. Bila tidak mengikuti prosedur untuk berangkat ke luar negeri, Agung mengatakan pemerintah akan kesulitan memberikan perlindungan karena adanya perbedaan yurisprudensi. Terlebih bila terancam hukuman mati."Sampai tahun 2016 ada 32 orang WNI yang dihukum mati. Itu semunya non prosedural dan ada 300 lebih yang terancam hukuman mati," ujar Agung.

Terdapat enam lembaga pemerintah yang berperan dalam memberika perlindungan kepada WNI. selain Ditjen Imigrasi, ada Kemenlu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan Kementerian Agama, serta Polri. bani