Sistem dan Birokrasi Pemda DKI “Bobrok” - TERKAIT PENEMUAN 101 TRANSAKSI MENCURIGAKAN

Jakarta - Kinerja birokrat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta benar-benar dinilai "bobrok" dan sangat memalukan citra pegawai negeri sipil (PNS). Ini terungkap dari temuan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), bahwa dari 783 laporan keuangan transaksi mencurigakan (LKTM), ternyata PNS di Pemprov DKI yang paling banyak terindikasi tindak pidana korupsi.

NERACA

Dalam laporanmya, PPATK menemukan sebanyak 101 laporan keuangan yang mencurigakan (12,9%). Menyusul berikutnya adalah PNS di Kalimantan Timur sebanyak 96 LKTM (12,3%) dan Sumatera Utara sebanyak 84 laporan serupa (10.7%).

Penyimpangan yang dilakukan PNS tersebut jelas terkait dengan sistem dan birokrasi Pemprov. DKI sangat lemah alias "bobrok". “Sistem yang ada ada dari dahulu sampai saat ini ternyata “bobrok”. Buktinya, masih banyak celah yang bisa dibobol. Sehingga mereka sangat leluasa untuk bermain” ujar ekonom Indef Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika kepada Neraca, Senin (26/12).

Menurut Guru Besar FE Unibraw itu, banyaknya laporan mencurigakan PNS di DKI Jakarta menunjukkan sistem birokrasi di Pemda DKI yang amburadul. Sehingga sampai kapanpun akan sulit diberantas. “Yang jelas hasil analisa PPATK tersebut merupakan bentuk tamparan bagi Pemda DKI dan daerah lainnya. Karena menunjukan sistem birokrasi di pemda tersebut amat buruk,” tambahnya.

Lebih jauh lagi Erani menambahkan 101 LTKM di Pemda DKI itu menjadi contoh praktik kotor dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Masalahnya, tidak ada sanksi keras terhadap modus operandi penyelewengan alokasi anggaran negara atau daerah.

Oleh karena itu kata Erani, guna meminimalisir praktik korupsi di pemerintahan daerah. Sebaiknya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu memetakan ulang sistem reformasi birokrasi yang mampu menata ulang pemerintahan berbasis tata kelola yang bersih dan baik.

Yang jelas, menurut dia, reformasi tak hanya menyangkut remunerasi. Tapi juga menyertakan sistem pengawasan yang ketat dan intensif dalam setiap pelaksanaan fungsi birokrasi. “Sangat tak layak seorang PNS yang telah disumpah mengabdi pada negara dan rakyat, hidup bak raja-raja kecil dan menelikung dana kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.

Sementara itu pengamat ekonomi Prof. Dr. Didiek J. Rachbini mengaku tak terkejut dengan munculnya 101 LTKM temuan PPATK yang melibatkan PNS di Pemda DKI Jakarta. Alasanya Jakarta sebagai ibukota negara adalah pusat segala pelayanan publik. “Di ibukota pelayanan publik diberikan kepada kalangan swasta, dalam bidang perpajakan, ekspor impor dan sebagainya, jauh lebih banyak daripada di daerah,” katanya kemarin.

Kalau diambil prosentasenya, lanjut mantan Rektor Universitas Mercu Buana (UMB) itu, tentu dengan jumlah pelayanan publik yang lebih banyak, maka akan terjadi peluang tindak pidana korupsi tentu lebih banyak pula.

Terkait kepala daerah yang tak serius mengubah sistem birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, Didik menilai memang kepala daerah sekarang ini tak bisa menjadi panutan. Apalagi korupsi yang merajalela seperti sekarang ini. “Mereka masih muda saja sudah korupsi, bagaimana kalau kelak mereka menjadi pejabat eselon satu atau eselon dua?,” ujarnya

Menurut Didiek, pemerintah sebaiknya secepatnya mengurangi jumlah pegawai negeri. Selain dengan moratorium, mereka juga dikurangi dengan cara-cara yang manusiawi, misalnya dengan membuka program pensiun dini.

Proses Rekrutmen

Yang jelas, kata anggota Komisi II DPR F-PKB, Malik Haramain, masih banyak PNS yang melakukan indikasi korupsi di Pemda adalah bukti agenda reformasi birokrasi gagal. Reformasi tidak hanya menyangkut perbaikan administrasi birokrasi, tapi juga menyangkut pemberantasan korupsi.

Salan satu pemicu korupsi, kata Malik, mulai dari proses rekrutmen PNS. Karena sistem rekrutmen sejauh ini memang tidak beres. Ketidakberesannya terlihat paling tidak di dua hal. Pertama, prosesnya penuh dengan transaksi antara calon PNS dengan yang merekrut. Kedua, pengawasan kepada PNS tidak jalan.

Lebih jauh kata Malik, PNS senior mengajarkan dan memerintahkan PNS junior untuk melakukan manipulasi. Tidak mungkin korupsi yang dilakukan dalam skala besar dan rutin tanpa campur tangan atasannya. Disisi lain, desentralisasi rekrutmen PNS yang diserahkan ke kabupaten/kota tidak menyelesaikan masalah. “Tes yang dilakukan oleh perguruan tinggi sudah bagus, tapi tidak dipakai oleh pemerintah daerah. Makanya harus diambil langkah untuk melakukan rekrutmen PNS hanya di tingkat pusat,” imbuhnya.

Sedangkan Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengungkapkan hasil riset time serries analytical, kecenderungan sampai tahun 2014, LTKM yang terkait korupsi oleh aparat pemda akan menunjukkan peningkatan. "Dan diperkirakan akan mengalami peningkatan sebanyak 2,8 kali lipat dibandingkan keadaan sampai tahun 2010. Hal ini dengan asumsi bahwa tidak ada upaya pencegahan yang dilakukan oleh instansi terkait," tuturnya.

Riset analisis strategis pada semester II/2011 yang dilakukan PPATK selama periode Juli 2011 sampai dengan Desember 2011, fokus utamanya pada riset atas dugaan tindak pidana korupsi oleh aparatur negara pada pemerintahan daerah.

Riset dilakukan dalam periode Juli 2011 sampai dengan Desember 2011 dan data yang dipergunakan pada periode ini adalah LTKM dengan kategori high selama periode Januari 2006 sampai dengan Juni 2011 yang berjumlah 10.702 LTKM dan data hasil analisis proaktif yang disampaikan kepada aparat penegak hukum yang berjumlah 1.000 HA proaktif. iwan/munib/agus/cahyo

Related posts