Jakarta - Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 secara bulat menyepakati agar program pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information-AEOI) dan pelaksanaan prinsip penghindaran Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) sepenuhnya diimplementasi mulai September 2017 dan paling lambat September 2018.

NERACA

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang menghadiri pertemuan tersebut menegaskan Indonesia sebagai negara anggota G20 siap berpartisipasi dalam implementasi tersebut.

Lebih jauh, Sri Mulyani menekankan bagi Indonesia  kerjasama perpajakan internasional sangat penting.  untuk mengatasi penghindaran pajak. Dia menambahkan, dengan dilakukannya Tax Amnesty di RI tampak bahwa banyak wajib pajak  yang selama ini tidak mendeklarasikan aset dan pendapatan yang disimpan di luar negeri. Oleh karena itu, kerjasama pertukaran informasi penting bagi tercapainya aturan dan implementasi perpajakan yang adil antar negara.

"Tidak ada lagi tempat aman untuk para penghindar pajak di dunia," demikian pernyataan Kemenkeu dalam siaran pers-nya, Minggu (19/3).  

Pada kesempatan itu Menkeu juga mengingatkan kewajiban pajak atas perusahaan-perusahaan ekonomi digital. Menurut dia, kewajiban pajak “digital economy” harus adil dan bagian terbesarnya harus dinikmati oleh negara yang menjadi lokasi kegiatan transaksinya, bukan dimana perusahaan tersebut terdaftar.

Indonesia berharap dengan implementasi program kerjasama tersebut, tidak ada lagi ‘loophole’ bagi praktik-praktik penghindaran pajak internasional serta tidak ada lagi negara yang menggunakan perbedaan sistem pajak untuk melakukan inovasi instrumen keuangan yang bertolak belakang dengan semangat BEPS dan AEOI.

Selain itu, Indonesia juga menyatakan perlunya kerja sama perpajakan yang lebih erat antar negara mitra dagang demi mencegah kebocoran perpajakan yang timbul akibat aliran uang melalui perdagangan internasional.

Pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 berlangsung di Baden-Baden, sebuah kota kecil di negara bagian Baden-Württemberg, di barat daya Jerman, 40 km dari Strasbourg Prancis. Pertemuan berlangsung  17-18 Maret 2017. Pertemuan juga dihadiri oleh institusi internasional antara lain FSB, FATF, UN, ECB, IMF, World Bank, European Commission, African Development Bank, APEC, BIS, OECD, NEPAD.

Pertemuan G-20 saat ini memiliki suasana agak berbeda karena merupakan pertemuan pertama kali setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, dan dimulainya proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Pertemuan ini juga terjadi di tengah tahun pemilihan umum di negara Perancis, Jerman, dan Belanda - dimana sentimen anti imigrasi, pengungsi dan politik populisme meningkat di negara-negara Eropa.

Pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 tersebut didahului dengan “High Level Symposium on Global Economic Governance in a Multipolar World” pada 17 Maret 2017, dihadiri oleh para Menteri dan tokoh ekonomi terkemuka dunia. Sri Mulyani turut menjadi pembicara pada forum tersebut.

Gagal Sepakati Perdagangan

Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 itu juga gagal menyepakati pentingnya terus menjaga perdagangan dunia yang berdasarkan aturan global. Hasil tersebut sangat mengecewakan Indonesia karena memberikan tanda bahwa aturan yang mengikat secara global tidak lagi menjadi dasar hubungan ekonomi dan perdagangan dunia.

"Dengan demikian negara kuat akan mendikte dan mendominasi hubungan menurut kepentingan mereka sendiri- bukan atas kepentingan bersama. Hal ini harus diantisipasi oleh Indonesia dalam merumuskan kebijakan ekonomi ke depan," menurut siaran pers Kemenkeu itu.

Diskusi yang semula berlangsung serius pada simposium tersebut kemudian berubah menjadi lebih terbuka, ketika Sri Mulyani Indrawati melontarkan pandangannya, mempertanyakan komitmen G-20 dalam memelihara kerja sama global untuk menciptakan kestabilan keuangan global yang berlandaskan pada azas keadilan dan peraturan yang disepakati bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama yang adil.

Menurut Sri Mulyani, hubungan perdagangan dan investasi antar negara merupakan instrumen yang telah terbukti mampu memerangi kemiskinan dalam empat dekade terakhir. G-20 merupakan kawasan yang mendapat manfaat dari hubungan perdagangan dunia yang telah memacu bangkitnya ekonomi dan pengurangan kemiskinan dari Jepang, Korea Selatan, RRT, ASEAN dan India serta negara-negara di kawasan Asia Selatan.

Pertemuan G20 terlihat menjadi tidak biasa, karena Amerika Serikat dalam komunikasi kebijakan globalnya menunjukkan perubahan sangat mendasar dengan pandangan -pandangan bahwa hubungan perdagangan dan investasi serta kerja sama multilateral adalah merugikan mereka.

Pandangan tersebut sangat berbeda dengan semangat kerjasama G-20 yang dilahirkan pada saat dunia mengalami krisis keuangan global yang mengancam seluruh dunia, yang berhasil mengembalikan kestabilan dan makin memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi global dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Indonesia mengingatkan bahwa G-20 harus mampu menjaga komitmen kerjasama tersebut untuk menghindari kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan satu negara dan berakibat buruk bagi negara lain. Tatanan dunia yang adil dan saling membantu untuk mencapai kesejahteraan bersama merupakan nilai dasar yang ditanamkan oleh pendiri bangsa Indonesia yang harus kita perjuangkan dalam pertemuan dan pergaulan internasional.

Pandangan ini disambut positif oleh para menteri keuangan negara-negara G-20 yang memberikan sokongannya mengenai perlunya penegasan komitmen kerjasama tersebut.  Para Menteri Keuangan sepakat untuk memasukkan pernyataan mengenai perdagangan dunia.

Lebih jauh, isu perdagangan internasional tersebut dibahas dalam diskusi mengenai perkembangan perekonomian global termasuk perekonomian Amerika Serikat. Para menteri menyerukan agar kesepakatan sistim perdagangan internasional dapat terus didukung. Salah satu bahasan yang terkait isu ini adalah komitmen untuk menghindari devaluasi nilai tukar untuk semata-mata bertujuan kompetisi perdagangan masing-masing negara.

Meski demikian kesepakatan mengenai pentingnya terus menjaga perdagangan dunia yang berdasarkan aturan global akhirnya tidak dapat disepakati. Hasil tersebut sangat mengecewakan karena memberikan tanda bahwa aturan yang mengikat secara global tidak lagi menjadi dasar hubungan ekonomi dan perdagangan dunia.

Meskipun di komunike bidang perdagangan tidak tercapai kesepakatan, para menteri mendorong negara anggota G-20 untuk mempertegas komitmen mendukung strategi pertumbuhan yang lebih kuat, berkesinambungan, berimbang dan inklusif untuk menjaga momentum pertumbuhan global dalam jangka panjang.

Oleh karenanya, semua pilihan kebijakan termasuk moneter, fiskal dan reformasi struktural, harus digunakan secara bersama-sama dan saling mendukung untuk memaksimalkan usaha mendorong pertumbuhan global tersebut.

Menurut media asing, Menteri Keuangan AS menolak meneken komitmen perdagangan bebas. Ini menandai pecahnya tradisi lama dan akibatnya adalah secara efektif mencegah perjanjian lainnya untuk disepakati. Tidak hanya itu, langkah yang akan diambil G-20 untuk menangkal perubahan iklim juga tidak disepakati lantaran ada intervensi AS.

Karena ada penolakan dari delegasi AS yang dipimpin Menkeu Steve Mnuchin, maka komunikasi para menteri keuangan G-20 terkait komitmen sebelumnya seperti mendorong perdagangan terbuka dan penolakan terhadap proteksionisme jadi terganggu. Sebaliknya, para menteri keuangan malah menerbitkan pernyataan yang bisa dikatakan “lembek,” seperti bahwa negara-negara G-20 akan bekerja untuk memperkuat kontribusi perdagangan terhadap perekonomian mereka.

Sebagai informasi, pada 2016 lalu, negara-negara G-20 menyatakan melawan segala bentuk proteksionisme. Namun pada pertemuan G-20 sekarang dipandang sebagai perselisihan terbesar antara pemerintahan Presiden AS Donald Trump terhadap komunitas internasional.

Kabarnya, delegasi AS menuntut penggantian penggunaan kata “segala bentuk” proteksionisme dengan kata-kata baru yang merefleksikan kepentingan AS dan bereferensi pada perdagangan yang “adil.”

Akan tetapi, tidak ada kesepakatan terkait hal itu. Misi Trump untuk mengedepankan kepentingan AS, yang dikenal dengan slogan “America First” sudah terlihat sejak masa awal pemerintahannya.

Bahkan AS keluar dari keanggotaan Kemitraan Trans Pasifik (TPP) dan mengajukan kebijakan pajak baru untuk barang-barang impor ke AS. Trump pun sebelumnya menuding raksasa ekspor dunia, yakni China dan Jerman soal surplus perdagangan mereka. China pun berang terhadap  tuduhan Trump tersebut. bari/mohar/fba