Berbagai kasus korupsi besar yang secara kasat mata bukan saja murni masalah hukum melainkan sarat nuansa politik, bahkan sebelumnya hampir tidak tersentuh dengan alasan klasik yaitu belum cukup bukti. Namun contoh kasus Bank Century kini jadi pelajaran penting, dimana secara politis DPR sudah menyatakan banyak bukti.

Apalagi hasil audit forensik skandal bailout Bank Century yang diumumkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pekan lalu, tentu menambah pekat wajah penegakan hukum yang bersinggungan dengan kekuasaan. Bagi elit penguasa yang menginginkan kasus tersebut terlokalisasi hanya sampai pada figur tertentu, hasil audit itu tentu menggembirakan. Sebaliknya, para anggota DPR yang masuk dalam kelompok pendorong penuntasan kasus ini, temuan-temuan BPK itu dianggap tidak terlalu signifikan.

BPK memang merasa bekerja maksimal, sebaliknya para politikus yang tidak puas dengan proses hukum Century yang mencapai Rp 6,7 triliun itu menganggap tekanan kekuasaanlah yang membuat audit forensik tersebut tidak menyentuh dugaan mereka selama ini. Ini menggambarkan betapa dalam banyak segi hukum bekerja masih dengan pertimbangan kepentingan politik. Para anggota DPR pasti paham, bagaimana mereka juga sering memainkan posisi politisnya untuk memberikan tekanan dalam kasus yang terkait dengan kepentingan tertentu.

Setelah BPK melaporkan hasil audit forensik, tinggal giliran KPK mengusut lebih lanjut. Hanya persoalannya, apakah aparat di bawahnya, misalnya bagian penyelidikan dan penyidikan siap secara mental menerjemahkan hasil audit BPK itu? Bukankah perlu juga memperhitungkan bahwa penyidik di lembaga itu merupakan pinjaman dari institusi lain, yang secara logika tidak mungkin terlepas penuh dari kepentingan instansi induknya?

Lalu bagaimana pimpinan KPK menghadapi aspirasi, harapan, dan tuntutan masyarakat yang makin meningkat terkait dengan pengeksposan janji di depan publik baru-baru ini? Mengingat figur Abraham Samad, Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto dapat dikatakan trio pendekar yang siap melibas korupsi dari hulu sampai ke hilirnya.

Inti persoalan dalam penekanan mereka yang menghendaki skandal Century dibuka tuntas adalah ”hulunya”, bukan sekadar ”aliran sungainya”. Karena dalam skema politik, proteksi kekuasaan cenderung akan menutup jalur ke arah sang aktor utama, seperti yang juga terbaca dari proses kasus cek pelawat yang melibatkan Nunun Nurbaetie, istri mantan Wakil Kapolri Adang Daradjatun. Melindungi hulu itu pula yang kita rasakan dari pusaran kasus korupsi dengan episentrum M. Nazaruddin. Juga termasuk skandal mafia pajak yang dioperatori oleh Gayus Tambunan.

Karena itu, Abraham Samad dkk sejatinya perlu memprioritaskan pembenahan aparat internalnya, terutama merevitalisasi komitmen mereka untuk bekerja hanya semata demi kebenaran dan keadilan, dan bukan demi hal lainnya yang belakangan ini dikesankan terhadap KPK, hingga menurunkan kredibilitasnya di mata publik.

Kita menyadari bahwa pimpinan KPK dan jajarannya tetap sebagai manusia biasa, bukan manusia setengah dewa. Namun jika mereka mampu mewujudkan janjinya dalam  penegakkan hukum yang berkeadilan sekaligus mencegah kerugian negara, kesan tebang pilih seperti yang dituduhkan saat ini tentu dapat dihilangkan.

Semuanya itu kembali pada perimbangan kekuasaan, yang akhirnya juga ditentukan oleh permainan antar penegak hukum. Skeptisitas penyelesaian suatu perkara secara tuntas, adil, dan memancarkan rona  independensi hukum, menjadi realitas di tengah kondisi yang saling siap ”membuka kartu truf”. Jadi jangan heran, bila ada upaya mengulur-ulur waktu, dan intervensi kekuasaan pada aspek tertentu bukan merupakan kecenderungan yang bisa ditutupi. Banyak kejanggalan proses hukum yang secara ”terbuka” akhirnya bisa terbaca oleh masyarakat awam.