Jakarta - Presiden Jokowi mengingatkan kepada semua aparat instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah agar selalu memberikan pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat. "Saya ingatkan agar semuanya hati-hati. Layani dengan baik, layani dengan cepat karena yang namanya Saber Pungli itu bekerja," ujarnya di Pasar Hongkong, Singkawang, Jumat malam (17/3).

NERACA

Presiden menanggapi positif adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur bersama Bareskrim Polri terhadap praktik pungli di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudra Sejahtera (Komura) di Samarinda dengan nilai Rp 6,1 miliar.

"Kita melihat Rp 6,1 miliar itu adalah angka yang besar, dan pasti itu sudah dilihat lama. Itu yang ketahuan lho ya. Hati-hati saya ingatkan," tegas Presiden.

Patut diketahui, bahwa pemerintah terus berusaha meningkatkan pelayanan dengan melakukan berbagai perbaikan. Mengingat saat ini, pungutan liar masih menjadi salah satu permasalahan besar yang menyebabkan terganggunya sistem pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. "Ini perlu kita ingatkan semuanya, bahwa kita ini ingin memperbaiki sistem yang ada," ujarnya.

Kepala Negara juga berharap OTT tersebut menjadi pelajaran bagi aparat pemerintah untuk bekerja secara proporsional dan profesional sehingga Indonesia bisa terbebas dari pungutan liar.

Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Tim Saber Pungli) dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar adalah upaya pemerintah memberantas pungutan liar (Pungli) yang terjadi di sektor pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan apresiasi kepada Bareskrim Polri karena berhasil melakukan OTT) terhadap dugaan tindak pidana pemerasan, korupsi, pencucian uang dan premanisme di Pelabuhan Palaran Samarinda.

"Saya mengapresiasi tindakan Bareskrim Polri terhadap operasi tangkap tangan di Pelabuhan Palaran dan saya minta agar tidak segan-segan menindak segala bentuk pungutan liar," tegas Budi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/3).

Menhub menyatakan akan melakukan tindakan tegas jika terdapat pegawai Kementerian Perhubungan yang ikut terlibat dalam OTT di Pelabuhan Palaran Samarinda. Menurut dia, Presiden memberikan perhatiannya terhadap kejadian OTT dan meminta agar kejadian seperti ini tidak terulang.

"Kejadian ini merupakan suatu praktik di mana competitiveness dari perekonomian kita menjadi lemah. Bapak Presiden selalu mengingatkan agar kita dapat meng-improve diri menjadi lebih baik agar tidak ada peristiwa OTT lainnya. Oleh karenanya kita support Polri untuk menindaklanjuti kasus ini sampai tuntas," ujarnya.

Budi berharap kejadian ini dapat menjadi pembelajaran semua pihak serta dapat memberantas praktik pungli dalam pelayanan jasa transportasi. "Ke depannya kita akan susun aturan baru kepabeanan yang lebih mudah, murah dan diharapkan dapat merangsang iklim investasi yang lebih baik," tutur dia.

Proyek Mangkrak

Pada bagian lain, Presiden menjelaskan bahwa saat ini terdapat 34 pembangkit listrik yang mangkrak. Salah satunya adalah pembangkit listrik yang lokasinya bersebelahan dengan PLTG MPP Parit Baru.

Jokowi juga berpesan agar berhati-hati apabila akan meneruskan pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak. Selain itu, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu masalah hukumnya sudah beres dan pembangkit listrik tersebut harus dibangun sesuai dengan kualitas yang diinginkan.

"Saya tidak mau nanti kapasitasnya hanya 30 persen atau 40 persen, untuk apa? Saya bisa ngecek yang triliun," ujar Presiden saat peresmian delapan PLTG MPP dengan total kapasitas 500 MW dan sembilan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Barat, yang dipusatkan di PLTG MPP Parit Baru (Pontianak) yang berlokasi di Desa Jungkat, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (18/3).

Usai meresmikan delapan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Mobile Power Plant (MPP) dengan total kapasitas 500 Mega Watt (MW), Jokowi menyempatkan meninjau ke lokasi proyek pembangunan pembangkit listrik yang sudah mangkrak selama beberapa tahun itu.

Didampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut PLN Sofyan Basir, dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Kepala Negara berjalan menyusuri bangunan proyek pembangkit listrik tersebut.

Kepada wartawan, Presiden menyatakan telah memerintahkan kepada jajarannya untuk menyelesaikan sejumlah proyek yang terbengkalai. "Ya ada 34 kan, sudah sering saya sampaikan kalau bisa diselesaikan ya diselesaikan, tidak apa-apa," ujar Presiden seperti dikutip laman satuharapan.com.

Namun, Kepala Negara berharap agar penyelesaian proyek mangkrak tersebut dikerjakan secara profesional dan transparan. "Sehingga listrik keluaran betul-betul bisa dipakai masyarakat, untuk pabrik, untuk industri, untuk pariwisata," ujarnya.

Sebelumnya beberapa waktu lalu, Presiden juga menanggapi langsung keluhan masyarakat Maluku mengenai kurangnya pasokan listrik yang memadai di Pulau Manise itu. Presiden sempat berdiskusi dengan Ketua dan Anggota DPRD Maluku dan Kota Ambon terkait hal tersebut dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Maluku pada 8 hingga 9 Februari 2017.

"Tadi malam saya diskusi dengan Ketua dan anggota DPRD Maluku dan Kota Ambon, saya mendapat keluhan mengenai listrik yang kapasitasnya kurang. Tadi pagi kita juga merasakan mati beberapa jam," ujarnya saat meninjau proyek PLTU 2x15 MW Desa Waai, Maluku Tengah, Kamis (9/2).

Dalam diskusi tersebut, sebenarnya sudah pernah ada rencana pembangunan pembangkit listrik di daerah tersebut. Hanya saja pembangunan tersebut tidak berlanjut. "Oleh karena itu saya memutuskan untuk melihat seperti apa kondisinya, apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Tapi mengenai proses hukumnya saya belum tahu, akan saya cek dulu," ujarnya.

Wilayah Tulehu, Maluku Tengah yang dekat dengan PLTU tersebut memiliki potensi geothermal yang semestinya dapat dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik. Oleh karenanya, pembangunan pembangkit listrik di wilayah tersebut diharapkan tidak menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya.

"Yang jelas kalau di sini memakai bahan bakar batu bara sudah tidak benar, harusnya memakai geothermal karena potensi di sini ada, di Tolehu itu ada," kata Presiden.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengatakan bahwa PLTU tersebut seharusnya menjadi sebuah pembangkit listrik independen di mana nantinya PLN akan membeli listrik yang dihasilkan. Namun proyek tersebut kemudian menjadi mangkrak karena tidak kunjung dikerjakan.

"Tidak dikerjakan. Saya kira sekarang sudah jadi masalah hukum. Ini mangkrak mulai tahun 2014," tegas Jonan. Terkait dengan rencana ke depan mengenai apakah pembangunan tersebut akan dilanjutkan atau tidak, Jonan mengatakan akan terlebih dahulu bertanya kepada PLN mengenai kesanggupan mereka.

Dia menyatakan, bahwa setiap pulau di Indonesia haruslah memiliki pembangkit listrik independen agar dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

"Indonesia itu negara kepulauan, jadi tidak mungkin ada jaringan nasional. Bisa ada, tapi biayanya mahal dan tidak relevan. Karena itu setiap pulau harus punya pembangkit independen sendiri-sendiri," ujarnya. bari/mohar/fba