PPA Kaji Aset Tujuh BUMN - Banyak Tak Produktif

NERACA

Jakarta----Pemerintah mendesak PT Perusahaan pengelola aset (PPA) mengelola aset menganggur milik 7 BUMN. Alasanya aset-aset 7 BUMN tersebut sudah tak produktif lagi. "Ada tujuh BUMN yang sedang dikaji kementerian BUMN agar dikaji aset nya oleh kami, hal ini dikarenakan ada beberapa aset korporasi BUMN yang tidak produktif dan sudah keluar dari core bisnisnya," kata Direktur Utama PPA, Boyke Mukijat kepada wartawan di Jakarta.

Menurut Boyke, tujuan pengelolaan asset itu tidak lain untuk meningkatkan kinerja BUMN. Pasalnya, aset yang nganggur itu sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan baik supaya terus produktif. "Nanti kami (PPA) akan mengkaji lagi aset-aset tersebut baik digunakan untuk apa, dijual atau bagaimana atau bisa juga kerjasama dengan pihak lain," tambahnya

Sayangnya, Boyke tidak merinci ketujuh BUMN tersebut, tapi ada beberapa yang sudah pasti yakni dari PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT PLN. "Saya tidak ingat rincinya yang tujuh BUMN itu. Ya, yang jelas Pertamina, KA dan PLN," ujarnya.

Namun selain dari permintaan dari kementerian BUMN, ada juga perusahaan negara lain yang meminta langsung kepada PPA seperti PT Pos Indonesia dan PT Garuda Indonesia Airlines Tbk (GIAA). "Tidak semua permintaan dari kementerian, ada juga yang lasung datang ke kami, seperti Garuda dan Pos Indonesia, rata-rata yang ingin dikelola adalah tanah dan gedung yang tidak produktif lagi," ungkapnya.

Seperti Garuda, rencananya kedua belah pihak akan mengelola aset tanah di Belitung yang rencananya akan dibuat resort bintang 5+. "Ada juga Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) ada beberapa tanah perkebunannya yang kita coba nanti bagusnya dibuat apa. Ada juga PT Pos yang ingin bebeberapa gedungnya yang terletak di tempat prime seperti Jakarta, yang sudah tidak produktif agar bisa dikelola peruntukannya di bidang properti," tandasnya.

Ditempat terpisah, Auditor Utama Keuangan Negara V, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Ilya Avianti memperingatkan sejumlah BUMN yang telat tandatangani kontrak Public Service Obligation (PSO) atau penugasan pemerintah dengan cara pemberian subsidi.

Menurut Avianti, ada beberapa BUMN yang sering terlambat dalam menandatangani kontrak tugas dari pemerintah tersebut. "Untuk itu kami (BPK) tidak mau lagi pada 2012 ada perusahaan BUMN yang telat tandatangani kontrak subsidinya," paparnya

Pasalnya, kata Ilya, BPK tahun depan akan lebih ketat dalam mengawasi anggaran PSO di BUMN, mulai dari subsidi minyak dari Pertamina, subsidi beras dari Bulog, subsidi kereta api, dan lainnya. "Dan selama ini BUMN Pelni, dan Kereta Api yang sering telat tandatangani PSO. Pasalnya direkturnya baru tandatangani kontak PSO di bulan terakhir yakni pada Oktober atau Desember. Padahal kontrak tersebut sudah siap sejak Januari sampai September," ungkapnya.

Menurutnya, tentunya prilaku ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). "Maka kami minta jangan banyak becandanya, tolong dicatat," tandasnya. **cahyo

Related posts