PT Askes Bidik Laba Rp1,6 Triliun

Jakarta - BUMN asuransi, PT Askes (persero) mentargetkan perolehan laba Rp1,6 triliun pada tahun 2011. Sementara pendapatan diharapkan mencapai Rp9,3 triliun, atau melebihi target yang sebesar Rp8,9 triliun. Untuk tahun 2012, perseroan mentargetkan pendapatannya naik menjadi Rp10,6 triliun, namun laba tetap Rp1,6 triliun. "Karena premi naik, tapi tarif juga kita naikkan, jadi sama," jelas Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Askes I Gede Subawa dalam konferensi pers kinerja Askes di Kantor ASKES Regional IV, Jakarta, Jumat (23/12).

Dari sisi kepesertaan, Askes memperkirakan pada tahun 2012 tidak ada tambahan mengingat adanya moratorium penerimaan PNS. Peserta Jamkesmas Askes hingga triwulan III-2011 tercatat sebanyak 76,4 juta jiwa.

Terkait pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Subawa mengaku tidak ada hal spesifik yang berubah. Hanya saja BUMN asuransi harus bekerja lebih giat karena volumenya akan bertambah. "Mungkin di tahun pertama dan kedua tidak akan sempurna tapi di tahun ketiga saya jamin sempurna. Yang perlu ditambah adalah kapasitas server, jadi sekarang sudah ada 800 titik sambung, ketika jadi 2 kali 800 titik sambung setelah BPJS," urainya.

Ia menjamin setelah adanya BPJS, pelayanan Askes tidak berubah. Askes bahkan ingin meningkatkan indeks kepuasan peserta yang pada tahun 2011 ini sebesar 87,2% dan ditingkatkan lagi setelah ada BPJS menjadi 88%. "Pelayanan tidak berubah karena hak-hak peserta tidak boleh dikurangi. Hak peserta saat ini tidak boleh dikurangi. Paling tidak pelayanan yang diberikan, jenis dan cakupan pelayanan sama dengan PNS saat ini. Baik itu untuk rakyat miskin dan peserta lainnya, minimum sama dengan sekarang," katanya.

Mengenai jumlah premi yang akan dibayarkan nanti, menurut Subawa hal ini tergantung pada pola pembiayaan. Dengan adanya BPJS ini Askes akan mendesak pemerintah, terutama Kemenkes, untuk mendesain atau membuat suatu pola pembiayaan yang terstandarisasi yang berlaku untuk seluruh Indonesia. "Dengan demikian maka pembiayaan kesehatan kita di Indonesia semakin transparan," imbuhnya.

Menurut dia, BPJS itu berada di pihak peserta serta memperjuangkan hak peserta sehingga tidak dikenakan iuran terlalu banyak. Namun, peserta akan memperoleh manfaat yang memadai dan melebihi harapan mereka. (mohar)

 

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…