Oleh : Dr. Agus S. Irfani

Lektor Kepala FE Univ. Pancasila

Kinerja perekonomian suatu negara hendaknya tidak hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan PDB semata, melainkan perlu mempertimbangkan pula pada kemampuannya menyejahterakan masyarakat. Marilah kita lihat potret realitas perekonomian kita di penghujung tahun ini. Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi kita yang telah mencapai 6,5% ini masih kita temukan 30,02 juta atau sekitar 12,49% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, 11,05 juta jiwa di perkotaan dan 18,97 juta jiwa di pedesaan.

Angka pengangguran terbuka di Indonesia hingga saat ini masih mencapai 8,12 jiwa. Data lain menunjukkan bahwa setiap tahunnya Indonesia “mengekspor” 4,3 juta orang tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, belum termasuk jumlah TKI ilegal yang kini sedang banyak bermasalah di negeri orang. Betapa mirisnya hati kita menyaksikan tayangan di media massa tentang masih maraknya aksi unjuk rasa kaum pekerja yang menuntut pemenuhan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum provinsi (UMP) yang kerapkali berbuntut kericuhan.

Sekadar perbandingan data April 2011, pendapatan per kapita per tahun kita $3.018, China $4.382, Taiwan $18.458, Thailand $4.992, Malaysia $8.423, Singapura $43.117, Jepang $42.820, Korea Selatan $20.591. Pertanyaannya adalah “apakah yang salah di perekonomian negeri ini?”  Ataukah jumlah penduduk kita yang 238 juta jiwa ini terlalu besar?  Jumlah penduduk China sekarang ini 1.357.022.986 jiwa atau sekitar 5,8 kali penduduk Indonesia tetapi mampu menghasilkan pendapatan per kapita yang lebih besar dari Indonesia.

Fakta lain yang harus kita sadari adalah bahwa perekonomian di negeri kita tercinta ini terkategori sebagai ekonomi biaya tinggi (high cost economy) yang antara lain dipicu oleh tidakkepastian hukum dan lemahnya kedaulatan ekonomi. Ketidakpastian hukum menyumbang terjadinya berbagai bentuk praktik korupsi, kolusi, pungutan liar (pungli), dan penyalahgunaan birokrasi. Hal ini berdampak pada lambannya pembangunan infrastruktur ekonomi, terutama transportasi, yang selanjutnya memicu tingginya biaya produksi dan distribusi industri.

Ironisnya, tingginya biaya produksi di Indonesia ini bertentangan dengan realitas melimpahnya sumberdaya alam nasional sebagai hulu bahan baku produksi dan sangat murahnya upah pekerja Indonesia, bahkan masih terkategori yang termurah di dunia. Lalu, di mana salahnya?

Berdasarkan data yang ada, sumbangan biaya transportasi terhadap proses produksi di Indonesia mencapai 30%, sedangkan standar rata-rata di dunia adalah 10% dan di negara-negara lain kontribusi tersebut  paling tinggi 12%. Dengan demikian, biaya transportasi di Indonesia setidaknya masih lebih mahal 18% dibanding rata-rata di negara lain.

Biaya logistik di Indonesia juga termasuk yang tinggi. Kontribusi biaya logistik terhadap total biaya produksi di Indonesia mencapai sekitar 17%. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Jepang (5%), Filipina (7%), Singapura (6%), dan Malaysia (8%). Sementara itu data lain menunjukkan bahwa rasio biaya logistik terhadap PDB di Indonesia sangat tinggi hingga mencapai 27%. Rasio yang sama di Amerika Serikat (9,9%),  Jepang (10,6%), dan Korea Selatan (16,3%). Ekonomi biaya tinggi ini jelas melemahkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional dan melemahkan daya saing faktor produksi Indonesia sehingga kurang menarik bagi investor asing di sektor riil (foreign direct investment).