Pengantar Redaksi:

Menjelang berakhirnya tahun 2011 dan menghadapi 2012, tim wartawan Harian Ekonomi NERACA mulai hari ini (27/12) menampilkan serial tulisan evaluasi dan prospek mengenai perbankan, industri dan perdagangan, bursa, ekonomi makro dan mikro.

Oleh: Firdaus Baderi

Persoalan perbankan di Indonesia memang masih pelik. Di satu sisi, kinerjanya cukup menyakinkan. Namun, di lain sisi, kontribusinya pada perekonomian nasional banyak dipertanyakan. Indikator seperti masih tingginya suku bunga kredit mencerminkan kondisi yang memprihatinkan. Padahal suku bunga acuan BI Rate saat ini cukup rendah yaitu 6%, sementara suku bunga kredit perbankan masih rata-rata di atas 12% per tahun.

Dengan demikian, sebenarnya ada semacam kegagalan transmisi kebijakan moneter. BI Rate tidak mampu menjadi acuan bagi suku bunga kredit perbankan. Lalu apakah ada indikasi sebagian besar bank di negeri ini mempraktikkan kartel dalam menetapkan suku bunga?

Industri perbankan di Indonesia pada tahun ini membukukan keuntungan yang signifikan dan beroperasi secara sangat hati-hati. Namun ditengarai perbankan tidak melakukan kegiatan operasionalnya secara efisien.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution dalam keterangannya di hadapan pemimpin redaksi media cetak dan elektronik di Jakarta belum lama ini menyatakan, perbankan Indonesia mampu menghasilkan keuntungan paling besar di antara negara-negara di Asia Tenggara.

Hingga September 2011, tingkat rasio  return on asset (ROA) industri perbankan mencapai 3,11%. Sementara tingkat ROA industri perbankan di kawasan ASEAN selama 2007-2010 rata-rata sebesar 1,14%. Ini jelas akan mengundang investor asing datang ke Indonesia untuk membeli bank, mengingat prospek keuntungannya sangat besar ketimbang di negara lainnya. Bahkan, kepemilikan saham asing di sini bisa mencapai 90%.

Sementara kehati-hatian industri perbankan Indonesia tercermin dari rasio kecukupan modal atau CAR perbankan yang mencapai 16,7% dan rasio kredit macet atau non performing loan (NPL) hanya 2,7% (gross) pada triwulan ketiga taun ini.

Namun perbankan Indonesia tidak efisien. Menurut Darmin, hal ini tercermin dari rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) perbankan di Indonesia yang mencapai 87,22%.

Sementara rasio BOPO perbankan di kawasan ASEAN berkisar antara 40%-60%. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

BOPO yang tinggi mencerminkan kondisi bank yang tidak efisien sehingga bank cenderung mengurangi penyaluran kredit untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan mengalihkan investasinya dalam surat berharga atau pendapatan berdasarkan komisi. 

Investasi Surat Berharga

Menurut  pakar perbankan Harvard University Prof. Jay Rosengard Ph.D dalam majalah The Economist mengungkapkan, kondisi perbankan Indonesia meski dilihat dari ukuran apa pun, terlihat berkinerja baik, tetapi mereka cenderung tidak menyalurkan kredit.

Salah satu pertanyaannya, dalam kondisi perbankan komersial nasional relatif likuid, solvent, dan profitable, sementara perekonomian secara makro juga baik, mengapa terjadi credit crunch, terutama di sektor usaha kecil dan menengah?

Tentu saja jawabannya cukup kompleks terkait beberapa faktor. Pertama, konfigurasi perbankan saat ini berpangkal pada restrukturisasi perbankan pascakrisis 1997/1998. Dari sisi regulasi, perbankan diatur sedemikian rupa supaya memenuhi prinsip kehati-hatian. Namun, dampak yang tidak diharapkan (unintended consequences), salah satunya, perbankan jadi terlalu hati-hati, sehingga tidak berani menyalurkan kredit.

Trauma akan kredit macet membuat mereka berpikir dua tiga kali ketika akan menyalurkan kredit. Fenomena ini disebut sebagai penghindaran terhadap risiko (risk averse). Risk averse yang terlalu tinggi tentu saja kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Apalagi, situasi tersebut terjadi dalam konteks ketika sektor perbankan menguasai hampir 80% sektor finansial, sementara sektor finansial masih terlalu kecil skalanya terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kedua, ada persoalan dengan kedalaman finansial (financial deepening) di negara kita. Rasio liquid liabilities terhadap PDB mengalami penyusutan pascakrisis. Pada 1997 rasionya mencapai 50%, tapi pada 2009 turun menjadi sekitar 38%. Bandingkan dengan Malaysia yang pada 2009 rasionya mencapai 1,13%, sementara Vietnam 1,33%, Thailand 0,86%, dan India 0,78%.

Demikian pula diukur dari tingkat penyaluran kredit perbankan terhadap PDB yang kini rata-rata 29%, jauh lebih rendah ketimbang Malaysia, Thailand dan Singapura yang rata-rata mencapai di atas 100% pada tahun ini.

Jadi, dari gambaran tersebut, peran perbankan dan sektor keuangan secara umum dalam ekonomi masih relatif kecil sehingga kemampuan memompa likuiditas guna menopang pertumbuhan perekonomian nasional juga terbatas.

Sederhananya, likuiditas dalam ekonomi masih sangat bergantung pada perbankan. Dengan begitu, sesuai dengan prinsip ekonomi, biaya mendapatkan dana dari bank cenderung mahal.

Selain beberapa faktor makro, ada beberapa faktor mikro yang menghambat efisiensi perbankan. Perbankan menikmati penghasilan yang relatif tinggi bukan dari “core business”-nya, menyalurkan dana. Dari 10 bank terbesar berdasarkan aset, pendapatan perbankan dari investasi berkisar 30%-40%.

Berdasarkan data neraca per September 2011, terungkap perilaku perbankan yang masih cenderung mengincar SBI dan SUN (surat utang negara) sebagai obyek penyaluran dananya. Kepemilikan obligasi serta besaran penempatan dana pada Bank Indonesia (BI) membuat bank menerima penghasilan yang cukup besar dengan risiko kecil. BCA misalnya, berada di posisi tertinggi, sekitar 30% dari total asetnya.

PermataBank dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) berada di posisi berikutnya, sebesar 17%. Dilihat dari proporsi kepemilikan obligasi, Bank Mandiri memimpin sekitar 30% dari total aset. Disusul BNI sebesar 20% dan BCA 19%.

Makin besar penempatan dana perbankan pada BI dan kepemilikan obligasi, proporsi penyaluran pinjaman pun akan semakin menurun. Di antara 10 bank terbesar, BCA memiliki komposisi paling rendah dalam hal pinjaman, sebesar 42,2% terhadap total aset, sementara Bank Tabungan Negara (BTN) berada pada posisi paling tinggi sekitar 73,5%.

Kasus Perbankan
Dalam upaya menggerakkan bisnis secara nation-wide yang memang memberikan peluang bagi pertumbuhan bisnis perbankan, banyak bank terlihat berlomba untuk menggelontorkan kredit kepada berbagai bidang usaha. Bukan hanya pembiayaan yang agresif untuk berbagai bisnis konstruksi, manufaktur dan perdagangan kelas besar yang terpantau dari ramainya sejumlah mega proyek yang dibiayai oleh kredit sindikasi perbankan, tetapi juga bank-bank berlomba untuk menyasarkan kreditnya ke kalangan sektor mikro dan UKM.

Namun di tengah gencarnya bisnis bank yang sedang digarap dewasa ini, perbankan tetap harus mewaspai sejumlah risiko yang mungkin bisa terjadi setiap saat. Melewati semester pertama 2011, terungkap risiko reputasi sempat mencuat ke permukaan ketika kasus Melinda Dee, debt collector dan penyalahgunaan dana nasabah mulai terbongkar, hingga Citibank dan Bank Mega terkena sanksi dari Bank Indonesia dengan masing-masing kasusnya selama tahun 2011.

Bisnis wealth management kini dalam pantauan cukup ketat oleh BI supaya tidak menjadi media pencucian uang. Segmen yang sempat gencar sebagai target bisnis bank-bank besar sekarang sarat dengan peraturan, padahal potensi pasarnya jelas ada dan sedang bertumbuh pesat. Inilah dampak dari risiko yang terjadi jika perbankan kurang prudent.

Yang perlu diwaspadai lagi adalah kelompok negara G-20 tahun ini merilis data dari 29 bank global yang berpotensi menimbulkan dampak sistemik apabila mengalami kebangkrutan, atau lazim disebut bank yang bersifat too big to fail.

Ke-29 bank tersebut harus meningkatkan core tier 1 capital ratio mereka di atas mandat dari Basel III. Dalam daftar tersebut ada 8 institusi perbankan asal Amerika Serikat, 17 bank dari Eropa, 3 institusi keuangan Jepang dan 1 dari China.

Indonesia sebagai anggota G-20 tentu harus memperhatikan ancaman tersebut. Selain masalah perbankan internasional, ancaman tingginya suku bunga perbankan di dalam negeri akibat bank tidak efisien, merupakan fenomena risiko perbankan tahun ini.