Oleh : Firdaus Baderi

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Era kepemimpinan Kementerian BUMN sekarang di bawah Dahlan Iskan tampaknya akan memberikan dinamika perubahan yang signifikan. Para direksi badan usaha milik negara (BUMN) diminta tidak cengeng, sebaliknya harus menjadi pekerja keras sehingga membawa kemajuan perusahaan ke arah yang lebih baik.

"BUMN merupakan korporasi bukan instansi, sehingga dibutuhkan direksi yang benar-benar tangguh," ujar Dahlan di sebuah seminar di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (22/12).

Pengalaman saat Dahlan menjadi Dirut PLN (persero) tampaknya mewarnai gaya kepemimpinannya. Mengelola korporasi memang sangat berbeda dengan mengelola instansi pemerintah yang kental dengan nuansa birokrasi. Artinya, menjadi pemimpin korporasi tidak boleh lagi berperilaku seperti pemimpin instansi.

Ini tentu memerlukan sebuah dinamika perubahan yang serba cepat untuk mendukung sikap kepemimpinan Dahlan tersebut. Tidak hanya membutuhkan pemimpin perusahaan yang handal mengelola bisnis BUMN, namun juga orang-orang yang bisa mengubah peta bisnis BUMN untuk lima tahun ke depan.

Menyimak pendapat Guru Besar FEUI Prof. Dr. Rhenald Kasali, perubahan hingga ke tataran pelaksana hanya bisa diciptakan oleh seorang ”Cracker”, yaitu orang yang mampu bisa melihat celah, patahan, letusan, retak, sekaligus memanfaatkannya menjadi peluang karena ia mampu menerobosnya.

Rhenald yang pernah bekerja di jajaran kementerian juga merupakan pribadi mirip Dahlan, yaitu pemimpin yang cerdas, pekerja keras dan low profile. Sehingga tidak mengherankan jika model ”Cracker” ini akan dicemburui atau bahkan dimusuhi oleh para kompetitornya yang senang mempertahankan kondisi mapan ala birokrat (comfort zone).

Sekarang tinggal bagaimana Dahlan mampu menciptakan banyak ”Cracker” sebagai pemimpin BUMN yang handal dan mau bekerja lebih berat dari rata-rata leader karena membongkar tradisi industri dan persaingan bisnis di masa depan yang efisien dan menguntungkan buat negara.

Adalah benar para direksi BUMN supaya tidak gampang mengeluh, meminta petunjuk, meminta arahan dan meminta dibuatkan keputusan. Karena Kementerian BUMN sendiri sudah mengeluarkan kebijakan pelimpahan sebanyak 18 kewenangan kementerian kepada pihak korporasi.

Begitu pula sama halnya dengan gaya kerja komisaris BUMN ke depan harus berubah. Jangan lagi bersikap ”banci” dalam membuat pernyataan atau keputusan yang nantinya dijadikan pedoman direksi BUMN. Ini peringatan bagi para komisaris yang sebelumnya kebanyakan dari mantan petinggi TNI/Polri, untuk lebih berbenah diri meningkatkan kompetensinya sejalan dengan gaya kepemimpinan Menteri BUMN itu. Semoga!