NERACA

Jakarta - Ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono menilai perebutan penempatan posisi Dirketur Utama PT Pertamina selalu menjadi hal yang saling tarik ulur antara kepentingan partai politik yang dibackup habis oleh "para mafia migas" maupun elite elit politik yang selama ini usahanya selalu menjadi benalu di Pertamina atau lintah migas yang meyedot kekayaan negara. “Saat ini muncul lagi isu kalau yang akan ditempatkan sebagai Dirut Pertamina adalah Dirut Krakatau Steel yang masih aktif, tentu saja ini akan jadi blunder lagi karena secara filosofi jenis bisnis yang dipimpin Dirut PT KS dengan jenis bisnis Pertamina itu beda sekali,” ungkap Arief di Jakarta, Selasa (14/3).

Makanya, menurut dia menempatkan orang sebagai Dirut BUMN seperti Pertamina yang bisnis minyaknya terpuruk karena turunnya harga minyak dunia, harus dipertimbangkan benar oleh pemerintah. “Karena jika ternyata perolehan laba pertamina anjlok dibanding tahun sebelumnya maka yang akan menanggung beban disesalkan oleh rakyat adalah pemerintah itu sendiri,” jelasnya.

Arief yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra mengatakan posisi Dirut Pertamina boleh saja diisi oleh orang luar pertamina sepanjang orang tersebut punya leadership yang kuat, mampu memotivasi seluruh pekerja untuk bisa bekerjakeras bersama sama, mampu mempersatukan Direksi yang ada, terbukti handal dalam menjalankan BUMN yang ada, mampu membuat terobosan bisnis yang bisa membuat Pertamina menghasilkan laba besar tanpa mengandalkan kepada harga minyak dunia yang terpuruk saat ini.

“Sebagai info A1 dari orang yang paling dekat dan paling bisa dipercaya oleh Presiden Joko Widodo selama ini yang tinggal di Solo, sebenarnya saya sudah dapat info kalau Pak Joko Widodo itu menginginkan Pertamina dipimpin oleh orang yang berasal dari Legacy Pertamina sendiri yang memiliki prestasi tinggi dalam menejemen Pertamina disaat pasar minyak dan gas mengalami krisis dengan banyaknya perusahana minyak dunia yang tutup dan mengarah pada chapter eleven (bangkrut),” tukasnya.

Menurut dia, siapapun yang menjadi Dirut Pertamina maka dia punya kewajiban membuat Pertamina mampu terbukti meningkatkan laba besar dan mampu melayani ketersediaan minyak dan gas bagi rakyat. Dan yang tak lupa, kata Arief, Dirut harus mampu mewujudkan satu harga BBM dan elpiji di seluruh wilayah indonesia.

Dan diharapkan juga, katanya, orang tersebut tetap fokus dalam mencegah timbulnya pratek mafia di Pertamina yang bisa merugikan negara, juga menjaga agar program transformasi di Pertamina bisa selesai dengan baik. “Menurut info yang saya dapat, orang yang akan ditempatkan Pak Joko Widodo di Pertamina sangat independent dan tidak punya kepentingan dengan parpol dan elit elit politik serta mafia impor minyak,” imbuhnya.

Saat ini, menurut dia, pilihan Presiden Joko Widodo sudah ditangan Menteri BUMN, karena itu FSP BUMN Bersatu meminta pihak parpol dan elit politik yang dibeking mafia migas serta kelompok “papa minta saham Freeport” untuk tidak bermanuver dan memaksakan kehendak yang bisa nanti ditolak karyawan Pertamina dengan aksi mogok nasional. “Biarkan Kementerian BUMN yang diberi tugas untuk mensupervisi Pertamina dan mencari orang yang pantas memilih Dirut Pertamina yang professional yang nantinya disampaikan ke Presiden Jokowi,” pungkasnya.