Oleh: Ambara Purusottama

School of Business and Economic

Universitas Prasetiya Mulya 

Belum lama ini pemerintah menerima kritik pedas dari salah satu pengamat ekonomi ternama negeri ini. Menurutnya pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini ugal-ugalan dan tidak terkendali. Faktor pembiayaan menjadi sorotan karena target pendapatan yang tidak realistis dan sulit untuk dicapai. Selain itu, pemerintah dianggap mengorbankan perusahaan BUMN untuk mengatasi persoalan yang terjadi. Terbatasnya instrumen pendanaan yang menjadi opsi pemerintah menjadi alasan utamanya yang lebih dikarenakan minimnya wawasan masyarakat akan pembiayaan.

Bukan rahasia bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia saat ini. Pemerintah juga mengarahkan pembangunan ke Indonesia timur yang sebelumnya minim perhatian dengan tujuan agar perekonomian menjadi lebih merata. Dengan potensi daerah yang begitu besar, Indonesia timur menjadi sasaran pembangunan pemerintah agar denyut perekenomian bergerak lebih cepat. Pembangunan infrastruktur menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah agar target perekonomian nasional sesuai dengan yang diharapkan.

Kesulitan pendanaan bukanlah cerita baru dalam proses pembangunan. Bukan rahasia bahwa ujung tombak pendanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah masih berasal dari APBN. Jumlah yang besar dan risiko yang tergolong minim menjadi alasan utama pemerintah mendorong pembangunan menggunakan APBN. Penerimaan APBN selalu menjadi masalah bagi bangsa ini dari sulitnya mencapai target penerimaan hingga defisit yang berlebihan. Tahun lalu, rasionaliasi harus dilakukan agar pemerintah dapat tetap fokus menjalankan program utamanya.

Ketika pemerintah dituding ugal-ugalan dalam mendorong pembangunan, pada saat yang sama pemerintah tidak diberikan pilihan. Cara pandang bangsa ini yang selalu konservatif dengan selalu mengedepakan sumber daya yang dimiliki menjadi penghambat pembangunan. Untuk mengakselerasi pembangunan tidak lagi cukup dengan menggunakan dana pribadi yang dimiliki. Pilihan pendanaan lain seolah haram untuk dieksekusi. Ketidaktahuan masyarakat akan konsep pendanaan menjadi biang keladi dan menempatkan pemerintah menjadi serba salah.

Hutang sejatinya bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan bangsa ini untuk menggenjot perekonomian ke tingkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, data menyebutkan bahwa rasio hutang Indonesia terhadap PDB hanya 27%. Dengan data tersebut saja seolah bangsa ini terjerat hutang yang begitu besar dan dihantui kebangkrutan dalam waktu dekat. Faktaya, ketidaktahuan masyarakat mampu menggiring pemerintah agar tetap pada skema pendanaan yang ada seperti saat ini dan membuat sulit keluar dari jebakan cara pandang yang tidak benar.

Kritikan yang dilontarkan sejatinya dapat menjadi pembelajaran yang baik bagi masyarakat. Agresivitas pemerintah dalam membangun harus diimbangi dengan kemampuan pendanaan yang memadai. Pemerintah tidak bisa lagi terjebak pada kemampuan APBN dan menolak peran alternatif pembiayaan lainnya. Pengelolaan yang baik adalah kunci dalam optimalisasi pengelolaan keuangan negara ini. Masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka dan tidak lagi terjebak pada cara pandang yang salah serta menyesatkan seperti yang terjadi saat ini.