Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  dalam rapat kerja pemerintah di Bogor pekan ini, terlihat geram terhadap persoalan birokrasi yang dapat menghambat pembangunan infrastruktur nasional, termasuk penilaian kerja lamban Pemprov DKI Jakarta dalam hal proyek transportasi. Ini merupakan tamparan buat kalangan birokrat supaya mereka introspeksi diri di wilayahnya masing-masing.

Kita melihat salah satu masalah yang disoroti adalah disharmoni koordinasi antara pusat dan daerah. Beberapa proyek dan rencana infrastruktur terkendala akibat terputusnya garis komando pusat ke daerah. Sementara pemerintah pusat berkeinginan rencana induk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (P3EI) dapat segera dirampungkan, dan diimplementasikan secara terintegrasi demi mencapai target pembangunan ekonomi. Pembangunan dan proyek infrastruktur adalah usaha yang sangat kompleks, berisiko tinggi, dan memiliki pengembalian investasi jangka panjang. Investor juga membutuhkan jaminan kemudahan, kejelasan, dan kepastian hukum di sini.  

Tanpa hal-hal tersebut, sulit meyakinkan investor untuk turut serta membangun dan membiayai pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, dan pembangkit tenaga listrik di Indonesia. Upaya pembenahan birokrasi demi memberikan kepastian terhadap pembangunan infrastruktur mendesak untuk dilakukan. PP No 38/ 2007 sebenarnya secara tegas telah mengatur pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pada pasal 7 Ayat 2 dinyatakan, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang,dan perencanaan pembangunan. 

Meski pembagian tugas telah diatur, hambatan (bottleneck) dan ketidaksinkronan kebijakan kerap terjadi. Birokrasi pemerintah pusat dan daerah perlu didesain ulang untuk sinkronisasi dan mempercepat penciptaan iklim investasi yang kondusif. Dengan demikian, setiap investor dapat diberikan kepastian izin yang dibutuhkan. Beberapa indikator menunjukkan daya saing pelayanan publik kita masih kurang kompetitif dibandingkan dengan Negara tetangga di kawasan ASEAN.

Menurut survei Doing Business 2011, walau terdapat penurunan jumlah hari yang dibutuhkan untuk memulai usaha di Indonesia dari 151 hari (2005) menjadi 47 hari (2011), negara pesaing ternyata mampu mencatatkan kinerja yang lebih baik seperti Singapura (3 hari), Malaysia (17 hari),Thailand (32 hari), dan Vietnam (44 hari). Kita masih beruntung, permintaan domestik yang sangat tinggi mampu menarik aliran modal dari luar negeri untuk investasi langsung asing.  

Pembangunan infrastruktur perlu dipahami sebagai kebutuhan nasional (pusat dan daerah). Belajar dari sejumlah negara seperti China dan India, keberpihakan pengambil keputusan (policy maker) akan sangat menentukan lancar tidaknya penyelesaian pembangunan. Mengingat skala dan time horizon sangat panjang untuk infrastruktur, dibutuhkan tidak hanya political dan goodwill, tapi juga pembenahan proses dan kualitas birokrasi. Baik pemerintah pusat maupun daerah perlu berbagi risiko dan tanggung jawab atas sejumlah proyek infrastruktur. 

Hal ini diperlukan lantaran program infrastruktur seperti pembangunan konektivitas yang sudah dicanangkan perlu melibatkan pemerintah daerah dalam perencanaan dan implementasinya.Keterlibatan pemerintah daerah dibutuhkan untuk meningkatkan komitmen dan rasa memiliki terhadap rencana tata ruang dan infrastruktur. Koordinasi perlu dilakukan secara intens antara pusat-daerah demi menjamin terselenggaranya sejumlah proyek infrastruktur strategis. Hal ini membutuhkan komunikasi dan saling memahami antara pusat dan daerah. Debirokratisasi melalui penataan kerja dan pemangkasan jalur birokrasi perlu segera dilakukan. Sistem e-government yang sukses dilakukan sejumlah pemerintah daerah perlu menjadi best practice dan diterapkan secara nasional. 

Sejumlah riset di berbagai negara menunjukkan dampak positif dari penerapan e-government terhadap kualitas pemrosesan dokumen dan kebijakan yang diambil oleh birokrat,baik di tingkat pusat maupun daerah. Kualitas komunikasi antara pusat dan daerah juga akan lebih mudah dilakukan melalui perangkat teknologi dan informasi. Persoalan mendasar lainnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di jajaran pemerintahan. Di China dan Singapura sadar benar, birokrat harus diisi oleh figur  terbaik demi menjamin kualitas keputusan publik. Tidak ada jalan pintas dalam hal ini sehingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara PAN) dan Reformasi Birokrasi perlu melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas birokrat. 

Bagaimanapun, reformasi birokrasi perlu diteruskan dan diperbaiki dengan fokus pada peningkatan skill, daya analisis,dan keberpihakan para penyelenggara administrasi pemerintah terhadap kepentingan nasional. Karena tanpa ada upaya seperti ini, persoalan disharmoni kebijakan di era desentralisasi akan semakin mengemuka di kemudian hari dan berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.