NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono meminta Presiden Jokowi harus tegas dalam membuat keputusan di sektor ESDM, pasalnya hal itu akan punya implikasi yang negatif dan dapat mengamggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi nasional. Dalam persoalan posisi Dirut untuk Pertamina, Arief juga meminta Presiden harus tegas dan tidak mudah di intervensi oleh para mafia migas yang sudah pada tengkurap setelah Petral yang jadi sarang mafia impor crude oil dan BBM dibubarkan.

“Dimana ada sebuah gerakan yang disponsori oleh mafia impor minyak berintial MR, GY yang coba coba melalui seorang menteri kabinet kerja yang ingin memulai kembali pratek mafia impor minyak, dengan mendorong calon Dirut Pertamina yang mudah diatur dan Jadi kaki tangan para mafia,” tukasnya, seperti dikutip dalam keterangan, Selasa (28/2).

Calon Dirut tersebut, kata Arief memang dari legacy pertamina yang masih aktif, akan tetapi kinerja dan prestasinya di Pertamina belum mumpuni untuk posisi orang nomor satu di Pertamina. “Jadi kalau Pertamina terus dikuyo kuyo dan bukan dipimpin oleh Dirut yang mengerti tentang alur bisnis dan transformasi Pertamina ,dan sudah teruji dan punya prestasi bagus, serta berani menolak intervensi gerombolan mafia impor minyak.

“Maka jangan harap semua program Pak Joko Widodo untuk menciptakan ketahanan energi akan terealisasi .Yang Ada Mafia Migas yang tersangkut "papa minta saham Freeport" serta Pengemplang Pajak GY come back ngerampok negara lewat Pertamina,” katanya.

Persoalan kontrak karya Freeport yang tidak diperpanjang pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Arief menilai memperpanjang pelaksanaan ekspor konsentrat harus dengan sejumlah syarat, yakni pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta membuat pernyataan kesediaan membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun. Syarat lain adalah kewajiban divestasi hingga 51 persen.

“Ini Pak Joko Widodo juga harus hati hati dan jangan mau diadu adu sama Amerika Serikat karena akan berakibat fatal bagi perekonomian dan politik lokal Papua dan nasional yang bisa mengarah pada ancaman disintegrasi dan pengulingan Pak Joko Widodo- JK. Karena pemerintah Amerika Serikat itu sangat memproteksi perusahanan multinasional nya yang berinvestasi diluar Amerika Serikat ,dan ini akan berdampak pada hubungan Indonesia dan USA,” jelasnya.

Menurut dia, posisi Jokowi harus cerdas terkait dengan group penganggu Freeport dan berusaha mengacaukan investasi Freeport hampir sama dengan group "Papa Minta saham Freeport" yang ingin memojokan Pak Joko Widodo untuk diadu domba dengan pemerintah Amerika Serikat serta mendiskreditkan Pak Joko Widodo dimata investor luar negeri terkait tidak adanya jaminan investasi yang panjang di Indonesia selama era Joko Widodo. “Jadi kan aneh juga kenapa Gas Tangguh Yang di Jual murah murah ke China Kok juga tidak dimasalahkan oleh Menteri ESDM untuk dilakukan rekontrak Karena sangat rugi Indonesia memberikan pengelolahan Gas,” jelasnya.