NERACA

Jakarta---Besarnya anggaran taktis 2011 guna memperlancar tugas pimpinan DPR cukup mengejutkan. Karena mencapai Rp69 miliar. "Pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan DPR RI mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.48 milar pada tahun anggaran 2011, kalau ditambah anggaran lain-lain sampai Rp 69 miliar,” kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi kepada wartawan di Jakarta,21/12

Menurut Uchok, alokasi anggaran pimpinan ini diperuntukan untuk pelaksanaan kegiatan pimpinan yang terdiri dari satu ketua, dan 4 wakil ketua DPR sebesar Rp 48 miliar, kegiatan Pimpinan DPR dalam rangka pengawasan terhadap penanggulangan bencana alam mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp 18 miliar. "Alokasi anggaran untuk kegiatan musyawarah pimpinan (Muspim) sebesar Rp 902 juta, alokasi anggaran untuk kegiatan Badan Musyawarah (Bamus) sebesar Rp 842 juta, dan alokasi anggaran untuk dukungan pelaksanaan kegiatan pimpinan sebesar Rp 293 juta," beber Uchok.

Alokasi anggaran pimpinan DPR yang paling besar menghabiskan anggaran paling besar pada tahun anggaran 2011 ini, dipegang oleh wakil ketua DPR/KORKESRA Taufik Kurniawan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12,8 milar. Sedangkan rangking kedua untuk potensi menghabiskan anggaran yang paling besar dipegang oleh wakil ketua/KORPOLKAM Priyo Budi Santoso dengan alokasi sebesar Rp 11,8 miliar.

"Ranking ketiga untuk potensi menghabiskan anggaran yang paling besar dipegang wakil ketua DPR/KORKEU Anis Matta sebesar Rp 8,7 miliar, serta rangking yang keempat untuk potensi menghabiskan anggaran paling besar diduduki oleh wakil ketua DPR/KORINBANG Pramono Anung sebesar Rp 7,7miliar, selanjut yang terakhir, rangking nomor buncit potensi menghabiskan anggaran paling besar ditangan ketua DPR dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7,4 miliar," beber Uchok.

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Ali mengakui anggaran tugas pimpinan DPR memang sebesar Rp 48 miliar berkaitan langsung dengan kegiatan pimpinan DPR.

"Kalau pimpinan rasanya sih semua bekerja untuk negara melaksanakan kerja sesuai aturan. Kita tidak melihat biaya. Biaya itu konsekuensi dari kegiatan,"ungkapnya

Lebih jauh kata Marzuki,  biaya yang dikeluarkan sangat wajar. Karena ini bagian dari konsekuensi kinerja DPR. " Biaya itu konsekuensi kita kegiatan. Lihat saja berapa banyak surat ke kementerian hasil saya kunjungan ke daerah. Saya buat ke mana-mana,"tandasnya

Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menuturkan anggaran tugas pimpinan DPR tak habis terpakai. Untuk bidang Kesra sebesar Rp 12 M, tahun 2011 ini baru terserap Rp 2 miliar. " Untuk kunjungan ke luar negeri muhibah Rp 3,9 miliar saya belum pernah pakai. Jadi ini sisa," ujarnya

Lebih jauh Taufik memberi gambaran biaya pengawasan Haji yang dilakuka DPR. “Untuk pengawasan haji sebesar Rp 4,4 miliar saya juga tidak pakai. Jadi anggaran 2011 tidak terserap sepenuhnya," tambahnya. **cahyo