Menkeu Diminta Berikan DAU Pakai Data BPS

Kepala BKD Kota Depok Nina Suzana

NERACA
Depok - Badan Keuangan Daerah. (BKD) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) RI, dalam menetapkan dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemerintah Daerah, dengan menggunakan data penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS). Bukan menetapkannya berdasarkan data Dinas Kependudukan yang berakibat berkurangnya DAU hingga ratusan miliar rupiah. Demikian dikemukakan Kepala BKD Kota Depok, Nina Suzana kepada Neraca di ruang kerjanya akhir pekan kemarin.

"Tahun-tahun sebelumnya Kota Depok dapat DAU masih gunakan data BPS. Tapi ketika Kemenkeu gunakan data jumlah penduduk berdasarkan data dari Dinas Kependudukan, maka perolehan pendapatan APBD dari DAU berkurang sekitar Rp200 Miliar," ujar Nina Suzana yang juga menjabat Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Depok.

Menurutnya, jika Menkeu pada APBD 2017 ini pakai data BPS dalam menetapkan DAU, maka Pemkot Depok bisa mendapatkan DAU sekitar Rp 1 Triliun. Hal ini sangat besar dampak ekonominya dalam mempercepat pembangunan Ekonomi Daerah.

Dampak lainnya, lanjut Nina Suzana, berakibat Penetapan total APBD Murni 2017 menurun yang tidak pernah terjadi pada tahun-tahun Anggaran APBD sebelumnya."Diharapkan Menkeu bisa mengembalikan dasar penetapan DAU dan Dana Alokasi Khusus atau DAK pakai data BPS, bukan pakai data dinas Kependudukan," katanya berharap.

Dikatakan, kalau kondisi nya tidak berubah, maka daerah yang Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbatas, akan mengalami kelesuan ekonomi. Bahkan, akan banyak pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertunda mangkak. 

Menurut pengamatan Neraca, ada beberapa pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, Terminal dan lainnya, saat ini terhenti pembangunannya, karena Sumber Dana dari APBN berkurang juga ada yang tidak dianggarkan lagi.

Nina Suzana meyakinkan, jika Menkeu kembali gunakan penetapan DAU dan DAK pakai data BPS, optimis Pemkot Depok bisa Menetapkan Total APBD nya Hingga mencapai sekitar Rp5 Triliun. Selain itu, Nina Suzana juga optimis PAD Kota Depok yang telah ditargetkan Rp1 Triliun pada APBD 2017, bisa ditingkatkan lagi. Karena dipacu pertumbuhan ekonominya dari dana-dana APBN, APBD Propinsi dan dana sah lainnya.

Menurut sumber pengamat ekonomi Neraca, dampak positifnya, jika pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat, makan lapangan usaha, kesesempatan kerja akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan,"Artinya jika pemerintah Pusat adil dalam pemberian DAU dan DAK maka sangat significant dalam mempercepat laju pertubuhan ekonomi daerah dan Nasional," tutur sumber Neraca tersebut yang tidak mau disebutkan namanya. Dasmir