Adanya beberapa emiten yang sahamnya dihentikan sementara atau disuspensi oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI), lantaran tidak memenuhi kewajiban membayar iuran pencatatan tahunan atau initial listing fee mendapatkan perhatian serius dari Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) karena menjadi beban bagi emiten setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menerapkan iuran tahunan. Dimana ketentuan iuran emiten kepada OJK diatur dalam PP 11 Tahun 2014 tentang pungutan oleh Ototritas Jasa Keuangan.

Menurut Keua AEI, Franky Welirang, iuran tahunan yang dipungut tersebut dinilai tidak adil dan hanya menjadi beban emiten sehingga daya saingnya menjadi lemah. “Iuran tersebut menjadi beban bagi perusahaan listed sehingga tidak bisa bersaing dengan perusahaan non-listed. Pasalnya, beberapa emiten merasa bukan perusahaan finance, tapi dianggap seperti finance. Sehingga ada pungutan dan sementara perusahaan yang non terbuka tidak dipungut,"ujarnya di Jakarta, Kamis (23/2).

Franky menegaskan, iuran OJK tersebut cukup adil hanya pada perusahaan di sektor keuangan. Sebab OJK juga memungut iuran kepada perusahaan keuangan non-listed."Jadi beban sih tidak, tapi fairness (keadilan). Memangnya perusahaan semen dagang uang. Perusahaan semen yang tidak Tbk tidak dipungut. Tapi kalau bank asuransi, leasing yang Tbk dan tidak, dipungut. Adil enggak?," tanndasnya.

Menurut catatannya, pernah ada anggotanya yang merupakan emiten membayar iuran tahunan OJK hingga Rp 300 juta.