NERACA

Semarang - Pemerintah menetapkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2017 sebesar sembilan persen atau sama dengan tahun lalu. "Kami dari komite pembiayaan tetap mempertahankan suku bunga sembilan persen, walaupun fed fund rate sudah naik kami tetap yakin sembilan persen masih menciptakan laba untuk bank," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Iskandar Simorangkir, seperti dikutip Antara, Kamis (23/2).

Melihat besarnya antusiasme masyarakat untuk mengakses KUR pada 2016, pada tahun ini pemerintah meningkatkan plafon KUR dari realisasi tahun lalu. Dia mengatakan secara nasional realisasi penyaluran KUR pada 2016 mencapai Rp94,4 triliun, sedangkan untuk tahun ini target penyaluran Rp110 triliun. "Tahun ini kami optimistis KUR dapat tersalurkan secara optimal mengingat pada bulan Januari 2017 saat plafon disetujui sudah mulai banyak yang mengakses, di sisi lain kami juga sudah memperbolehkan perbankan menyalurkan KUR ini," katanya.

Iskandar mengatakan dari seluruh perbankan maupun lembaga keuangan lain yang menjadi penyalur KUR, sejauh ini BRI masih mendominasi penyaluran KUR tersebut. "Dari data kami BRI masih menjadi nomor satu, memberikan kontribusi hingga 78 persen dari total penyaluran tahun lalu," katanya.

Untuk tahun ini, total ada 38 bank yang menjadi penyalur KUR dan lima lembaga pembiayaan yang saat ini sedang diproses. Dia mengatakan dari rencana penyaluran KUR Rp110 triliun, saat ini yang sudah disetujui Rp106,6 triliun. "Jadi masih ada 'space' Rp3,4 triliun, untuk bank, lembaga pembiayaan, koperasi yang masih membutuhkan kami buka," katanya.

Dengan suku bunga sembilan persen/tahun, "non performing loan" (NPL) atau kredit macet untuk penyaluran KUR tahun lalu hanya 037 persen. "Orang bilang kredit usaha kecil rawan macet tidak terbukti. Kami jamin dengan Askrindo dan Jamkrindo lancar semuanya," katanya.

Sebelumnya, memang ada rencana pemerintah untuk menurunkan bunga KUR menjadi 7 persen. Namun menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, hal itu akan berdampak ke perbankan. “Kami bukan tidak bisa turunkan tingkat bunga, tapi bisa teriak seluruh bank. Dengan 9% saja, itu sudah berteriak bank-bank karena bisa-bisa tidak punya nasabah,” ucapnya.

Darmin mengatakan, dana corporate social responsibility (CSR) yang disalurkan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan KUR harus dibedakan. Ia menekankan, yang ada di daerah-daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah dana CSR yang memang memiliki bunga yang murah. “Bunganya murah, tapi ya jumlahnya Rp 300 miliar. Itu di mana-mana ada. Di Jatim ada, tapi ya angkanya tidak besar,” katanya.

Pada penyaluran KUR 2017, pemerintah ingin meningkatkan penyaluran di sektor produksi menjadi 40% dari yang sebelumnya hanya 22%. "Maka 2017, kami ingin supaya pertanian, perburuan, kehutanan, perikanan, industri pengolahan bukan lagi 22,6% tapi bisa sampai 40%, bukan berarti yang lain tidak produktif," katanya. Dari APBN, pemerintah menganggarkan Rp 9,43 triliun dengan subsidi bunga KUR Rp 9,22 triliun, dan imbal jasa pelaksanaan untuk periode tahun lalu yang belum terselesaikan administrasinya sebesar Rp 403,3 miliar.