Pendapatan Kota Depok Harusnya Rp5 Triliun

Penilaian Ketua Komisi V DPR

NERACA

Depok - Untuk mempercepat bergeraknya laju pembangunan sektor ekonomi, maka fostur pendapatan dalam APBD Kota Depok harusnya sudah bisa mencapai Rp5 triliun dari APBD tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar antara Rp2,7 triliun hingga Rp3,2 triliun. Sehingga, dana APBD yang dikelola Wali Kota sebagai kepala daerah bisa lebih bermanfaat bagi warga Depok. Demikian rangkuman Neraca saat mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR-RI yang dipimpin Ketuanya DR. H. Mahfud Abdurahman di Kota Depok, pekan ini.

"Potensi sumber pendapatan keuangan untuk belanja APBD, dalam membiayai berbagai program kegiatan, sangat potensial," ujar Mahfud menjawab Neraca saat satu lift bersama Wakil Wali Kota Pradi Supriatna didampingi Kadis Perhubungan Gandara Budiana,

Mahfudz juga mengungkapkan, pihaknya melakukan kunker sebagai lanjutan dari kunjungan pada Januari 2017. 

Menurut dia, banyak masukan usul program dan kegiatan diajukan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga dan Kantor), yang menjadi masukan Komisi V. Kegiatannya memiliki potensi yang mampu menggerakkan percepatan pembangunan berbagai infrastruktur ekonomi Depok.

"Kita akan upayakan berbagai program kegiatannya, dapat dialokasikan dalam APBN Perubahan 2017 dan dilanjutkan untuk kegiatan program lainnya pada APBN 2018 nanti,” ujar Ketua Komisi V ini menjelaskan.

Sementara Pradi Supriatna saat mengantar rombongan meninjau ke berbagai proyek APBN yang tertunda."Kita berharap agar kepala OPD dapat menjalankan tupoksinya dengan maksimal penuh tanggung jawab. Makin cepat lebih bagus yang bermanfaat bagi warga Depok," jawabnya kepada Neraca.

Pradi menambahkan, percepatan, pembangunan ekonomi yang bermanfaat langsung bagi warga Depok, juga mampu mendorong lebih cepat terciptanya kesempatan usaha dan bekerja bagi warga Depok.

Pradi mengatakan, Komisi V DPR-RI melakukan kunker ke Depok, karena ingin menyerap usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terkait permasalahan yang memerlukan dukungan Pemerintah Pusat, agar segera terselesaikan dan diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Depok. 

Dirinya pun berharap, agar usulan dari Pemkot yang sudah disampaikan untuk segera dikaji dan dapat terealisasi dengan cepat.“Kami berharap  usulan dapat terealisasi untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Depok,” terang dia.

Dalam kesempatan terpisah, Dosen Ekonomi Keuangan Universitas Pancasila, Drs. H. Murthada Sinuraya MM, bahwa pernyataan janji Komisi V tersebut, harus diimbangi oleh para Kepala OPD yang punya kemampuan merealisasikannya."Peluang yang diberikan Komisi V, kuncinya adalah di Wali Kota Depok sebagai kepala daerah, untuk mampu membuat program dan kegiatan ekonomi bersinergi dengan Kepala OPD nya," ujar Pakar Ekonomi Keuangan khususnya tentang APPD.

Dikatakan, potensi sumber Pendapatan yang Rp5 triliun, bisa diperoleh sumbernya dari PAS, APBD Provinsi, APBN dan sumber sah lainnya."Syaratnya Wali Kota harus transparan mengalokasikan perolehan dana-dana tersebut pada format belanja APBD pada sektor riil bermanfaat dirasakan warga Depok," katanya.

Artinya, lanjut Murthada, peruntukan dana pendapatannya jangan fostur format anggarannya , hanya dirasakan dan bermanfaat bagi 8000 pegawai dari 2,1 juta jiwa penduduk Kota Depok."Misalnya program kegiatannya dengan membuka sentra ekonomi di 63 kelurahan yang disesuaikan dengan potensi yang ada di masing-masing kelurahan," tutur Murthada kepada Neraca. Dasmir