Oleh : Toni Ervianto, Alumnus Pascasarjana Program KSI di UI. Saat ini, bergabung di Cersia

Propinsi Aceh telah melaksanakan Pilkada Bupati dan Walikota sebanyak 21 daerah, dan juga melaksanakan Pilkada Gubernur Aceh dengan aman dan lancar pada 15 Februari 2017, dimana masyarakat Aceh menunjukkan antusiasme mereka yang tinggi untuk menggunakan hak pilihnya. Semua penduduk Aceh yang memiliki hak pilih merasakan mereka dapat memilih pemimpin baru mereka untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Aceh, dan melalui terpilihnya pemimpin yang tepat, diharapkan pemimpin hasil Pilkada 2017 di Aceh akan “sangat berguna”, karena pemimpin yang berkapabilitas dan berguna adalah contoh yang baik. Hal tersebut dapat dilihat ketika kandidat atau pemimpin akan serius menerapkan syariah Islam, kata Roni seperti dikutip Biro Antara. Pemimpin masa depan Aceh baik Gubernur, Bupati dan Walikota adalah seseorang yang tidak suka melakukan intimidasi, karena intimidasi dan kekerasan harus dihentikan selamanya di Aceh. Memang, berdasarkan UU No. 11/2006 menjamin Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekkah mempunyai status khusus di Indonesia dan pemerintahan Aceh dapat menegakkan syariah Islam.

Sebelumnya, Bawaslu telah menempatkan Aceh  berada di tempat kedua dalam daftar provinsi yang “rawan” dengan nilai 3.327, dibelakang Papua Barat yang menempati ranking pertama dengan nilai 3.381. Banten berada di ranking ketiga dengan skor 3.147, Sulawesi Barat di ranking keempat dengan skor 2.367 dan Jakarta di ranking kelima dengan skor 2.297. Kerawanan di Aceh terlihat dari sisi keamanan dimana adanya fakta banyak kandidat kepala daerah berasal dari mantan GAM dan sebelumnya dalam Pilkada-Pilkada di Aceh selalu diwarnai dengan insiden kekerasan dan intimidasi yang melibatkan para kandidat dan masa pendukungnya.

Dalam Pilgub Aceh, ada 6 pasangan calon, dimana 4 diantaranya adalah mantan petinggi GAM seperti Zaini Abdulah, Muzakir Mana, Irwandi Yusuf dan Zakaria Saman.  Zaini adalah petinggi GAM yang dekat dengan almarhum Hasan Tiro, pemimpin utama GAM, sementara Muzakir Manaf adalah mantan Panglima TNA GAM. Zakaria adalah mantan Menhan GAM, sedangkan Irwandi Yusuf adalah mantan elit GAM di era konflik. Alhamdullilah dan karena pertolongan Tuhan, maka dalam Pilkada 2017 di Aceh, semua orang dapat melaksanakannya secara lancar, tanpa kekerasan dan tanpa konflik. Keberhasilan Pilkada di Aceh adalah kemenangan bagi masyarakat Aceh itu sendiri.

            Menyuarakan pendapat yang sama, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaporkan bahwa proses Pilkada pada 15 Februari 2017 di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar berjalan dengan lancar. Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Tatang Sulaiman menyatakan, pihaknya tidak menerima laporan apapun terkait adanya konflik atau kerusuhan selama Pilkada, dan pihaknya memantau masyarakat Aceh sangat antusias mengikutinya dengan mendatangi TPS-TPS.

Cerminan Pertumbuhan Demokrasi

Sebelumnya, Perludem mencatat selama periode kampanye Pilkada Aceh telah terjadi 26 insiden termasuk kekerasan dan vandalisme. Ada insiden dimana granat sempat dilemparkan. “Kabupaten yang sering mengalami insiden kekerasan antara lain Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie,” kata Direktur Perludem, Titi Anggraeni.

Sepanjang berita atau informasi di sosial media, media elektronik dan media cetak nasional dan lokal pada umumnya melaporkan bahwa proses Pilkada 2017 di Aceh berjalan dengan sukses dan aman, baik untuk Pilgub, Pilkada Bupati ataupun Pilkada Walikota. 

Fakta ini telah menunjukkan bahwa di Aceh telah semakin berkembang semangat dan nilai-nilai demokrasi. Walaupun sebelumnya dilaporkan telah terjadi kekerasan, vandalisme dan intimidasi selama masa kampanye, namun akhirnya pelaksanaan Pilkada Aceh dapat dilaksanakan secara aman tanpa adanya insiden yang dinamakan dengan kecurangan pemilu atau “an election fraud”.

Kondisi ini patut diapresiasi karena masyarakat Aceh dengan entusiasme dan energik untuk mematuhi dan mengikuti hajatan politik 5 tahunan tersebut. Hal ini juga menunjukkan betapa dalamnya rasa nasionalisme dan penghormatan mereka terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan negara.

Bagaimanapun juga, keberhasilan Pilkada Aceh 2017 adalah pelajaran berharga bagi masyarakat Indonesia lainnya, hal ini disebabkan karena pertama, masyarakat Aceh memiliki semangat besar untuk merubah taraf kehidupannya dengan memilih pemimpin yang tepat dan dapat dipercaya. Fakta ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Aceh telah menggunakan sejumlah informasi sebelum mereka memutuskan untuk pergi ke TPS dan memilih pemimpin yang tepat. Hal ini berarti masyarakat Aceh tidak mau memilih pemimpin yang arogan, kontroversial, dan bodoh untuk menjadi pemimpinnya.

Kedua, melalui hasil Pilkada Aceh 2017, masyarakat Aceh memiliki persepsi yang sama bahwa mereka menginginkan dihentikan seterusnya praktik-praktik kekerasan di Aceh. Masyarakat Aceh akan konsentrasi dalam mempercepat proses pembangunan di provinsinya, kabupaten maupun kota-kotanya karena melalui keberhasilan pembangunan di Aceh dapat memotong akar kriminalitas dan separatis untuk muncul kembali. Masyarakat Aceh juga memperkuat komitmen mereka untuk setia dan loyal kepada NKRI. Sehingga, melalui hasil Pilkada ini, masyarakat Aceh ingin menghapus semua potensi-potensi separatis untuk muncul kembali. Oleh karena itu, siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah di Aceh hasil Pilkada 2017, apakah mereka yang didukung GAM dalam pencalonannya ataupun kader GAM yang terpilih sebagai kepala daerah baru hendaklah untuk menghormati dan menghargai komitmen masyarakat Aceh tersebut.