NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memulai pelatihan keuangan terhadap 204 tenaga penyalur serta keluarga penerima bantuan sosial melalui skema baru yakni skema nontunai. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S Soetiono di Makassar, Selasa, mengatakan edukasi keuangan tersebut diberikan kepada agen penyalur bantuan sosial nontunai (bansos), pendamping, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan keluarga penerima manfaat (KPM).

"Pengelolaan dana bantuan harus sebaik mungkin dan diterima, selain untuk memenuhi kebutuhan pokok, dana bantuan sebaiknya dapat disisihkan dengan menabung," kata Titu, sapaan akrab Kusumaningtuti, melalui keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (22/2).

Edukasi keuangan tersebut, lanjut Titu, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman agen penyalur bansos, pendamping, TKSK, dan KPM mengenai pengelolaan keuangan dan berbagai produk keuangan mikro seperti rekening tabungan, tabungan emas, asuransi mikro, dan kredit mikro.

"Peran agen, pendamping, dan TKSK dalam penyaluran dana bansos sangat besar, khususnya dalam memberikan edukasi dan pendampingan bagi para penerima bansos agar dapat memanfaatkan sebaik-baiknya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga menabung dan kegiatan produktif lainnya," kata Titu.

OJK merencanakan sebanyak 30 program edukasi keuangan di 24 kota dengan target peserta Instruktur PAP TKI dan CTKI yakni agen dan pendamping bansos, masyarakat di pedalaman di daerah sungai dan perbatasan wilayah Indonesia.

Selain itu, guru dan dosen, UMKM, perempuan, pemerintah daerah dan penyuluh. Metode edukasi yang akan digunakan adalah pelatihan, edukasi komunitas dan "outreach" program. Edukasi tersebut, kata Titu, juga mendorong peserta menjadi agen literasi dan inklusi keuangan untuk melakukan edukasi dan pendampingan pengelolaan keuangan bagi KPM.

Pemilihan Makassar sebagai lokasi edukasi keuangan didasarkan pada hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2016 yang menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan Kota Makassar sebesar 28,36 persen berada di bawah rata-rata indeks literasi keuangan nasional, yaitu 29,66 persen.

Penyaluran bantuan sosial secara nontunai dilaksanakan pada Program Bantuan Pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar (PIP) yang akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada akhir Februari 2017.