Jakarta -Di tengah ancaman melebarnya defisit transaksi berjalan (current account deficit-CAD),  Presiden Jokowi meminta Kementerian Perdagangan untuk lebih banyak melakukan penetrasi ke pasar tujuan ekspor‎ yang baru. Karena selama ini banyak negara yang punya potensi besar untuk dijadikan pasar bagi produk Indonesia, tetapi belum digarap secara serius.

NERACA

Presiden menuturkan, selama ini produk-produk dalam negeri hanya dikirim ke negara-negara mitra dagang yang sejak lama bekerja sama dengan Indonesia. Padahal, masih banyak negara lain di luar mitra dagang utama yang harus digali potensi pasarnya.

"Kita ini di sini juga monoton terus. Kita tidak bisa melakukan penetrasi, mencoba melawan penetrasi kepada pasar-pasar yang baru. Kita selalu berkutat pada pasar-pasar tradisional kita, pasar-pasar lama kita, Amerika, Jepang, China, Eropa. Kita ngerti pasar-pasar itu gede. Ini juga perlu dikembangkan di pasar-pasar itu," ujarnya di Istana Negara, Selasa (21/2). 

Jokowi mencontohkan, pasar di Benua Afrika memiliki potensi sebesar US$ 550 miliar. Namun ekspor produk Indonesia ke kawasan tersebut hanya sekitar US$ 4,2 miliar. "Potensi pasar Afrika ada US$ 550 miliar. Bill ekspor kita ke sana baru US$ 4,2 miliar dari US$ 550 miliar. Ini potensinya masih gede sekali. Lihat Eurasia, negara-negara ini pernah kita lihat, enggak serius, enggak memberikan perhatian yang serius pada mereka. Sekitar US$ 251 miliar, nilai ekspor kita US$ 1 miliar saja enggak ada, masih besar sekali," tutur dia.

Juga masih ada pasar di kawasan Timur Tengah dan India yang masih bisa digarap oleh Indonesia. Untuk Timur Tengah, misalnya, dari potensi pasar sebesar US$ 975 miliar, ekspor produk Indonesia ke kawasan itu baru sekitar US$ 5 miliar.

"Timur Tengah kita sudah, beberapa sudah masuk ke sana, tapi peluangnya jad masih gede sekali. US$ 975 miliar kita baru masuk US$ 5 miliar. Ini peluang-peluang masih banyak sekali, ajak UKM-UKM kita itu berpameran yang sudah memiliki standar kualitas, packaging. Ajak mereka ke sana. India, tidak pernah sama sekali kita serius di pasar ini. US$ 375 miliar, kabar terbaru US$ 10 miliar. Itu pun saya kira yang banyak ini komoditas batu bara dan CPO," ujar Presiden. 

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan agar Indonesia jangan meremehkan pasar-pasar di negara berkembang seperti Pakistan, ‎Bangladesh dan Sri Lanka. Ketiga negara ini juga punya potensi besar untuk dijadikan sasaran dari produk-produk Indonesia.

"Pakistan, jangan dianggap sepele pasar-pasar seperti ini, ini gede. Dari US$ 44 miliar, baru masuk US$ 2 miliar. Bangladesh US$ 41 miliar baru masuk US$ 1 miliar. Sri Lanka US$ 19 miliar baru masuk US$ 0,3 miliar. Gede sekali di pasar-pasar kita yang belum pernah kita sentuh sama sekali karena kita bekerja apa rutinitas linier," ‎ucap dia.

Peran Maksimal Dubes

Untuk mengembangkan pasar-pasar ini, tutur Jokowi, dirinya meminta Kemendag untuk memaksimalkan peran duta besar dan ‎Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) yang ada di negara-negara lain.

‎"Bagaimana ITPC harus bisa bernegosiasi, bisa bertransaksi kalau aturan yang tidak memperbolehkan gimana supaya bisa. Pasar-pasar baru banyak sekali yang tidak pernah kita urus. Jangan biarkan swasta menerobos sendiri, biayanya terlalu besar, tidak mungkin. Pasti negara dulu yang hadir. Negara masuk, melihat. Nantinya atase perdagangan, fungsi-fungsi dari ITPC kita, fungsi-fungsi dari Dirjen Luar Negeri yang membawahi direktur-direktur yang banyak," tutur Jokowi. 

Presiden juga mengingatkan jajaran Kemendag, terhadap pentingnya upaya meningkatkan pelayanan dan meninggalkan cara-cara kerja lama yang tidak produktif. Apalagi jika pemerintah hendak mewujudkan visi besar menyongsong seratus tahun kemerdekaan dengan menuju Indonesia Emas 2045.

"Kebiasaan-kebiasaan seperti itu harus kita hilangkan. Kita menuju pada optimisme 2045, harus diubah semuanya. Perubahan itu dimulai dari kita, mulai dari pejabat-pejabat kita," ujarnya. 

Sebagai upaya untuk memulai mewujudkan visi besar tersebut, sejumlah arahan diberikan Kepala Negara kepada Kementerian Perdagangan dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi. Ketersediaan stok bahan pangan dalam negeri merupakan hal yang pertama kali disinggung oleh Presiden.

Selain upaya menerobos pasar luar negeri, Jokowi mengatakan ketersediaan stok bahan pangan yang mencukupi kebutuhan masyarakat amat menentukan stabilitas harga di pasar. Maka itu, informasi aktual mengenai ketersediaan stok disebut oleh Presiden amat krusial. Ia pun meminta Kementerian Perdagangan untuk beralih menuju dunia digital dengan mengembangkan aplikasi yang dapat memantau harga bahan pangan hingga ke daerah-daerah.

Harga bahan pangan yang melambung tinggi memang tidak semata disebabkan hanya karena ketersediaan stok bahan pangan yang tidak mencukupi. Sebab, selama ini banyak disinyalir adanya rantai distribusi pangan yang tidak efisien. Untuk itu, Kepala Negara meminta hal tersebut untuk diperhatikan betul. 

Kritik Presiden kepada Kemendag tersebut terkait erat dengan upaya pemerintah meningkatkan hasil ekspor Indonesia di tengah ancaman melebarnya current account deficit (CAD) pada tahun ini, dibandingkan tahun lalu sebesar US$16,3 miliar atau menyusut rasionya terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 1,8%.

CAD tahun lalu lebih kecil dibandingkan 2015 yang mencapai US$17,5 miliar atau 2,06% terhadap PDB. Namun demikian, perbaikan CAD pada tahun lalu terjadi akibat siklus ekonomi. Meski CAD tercatat menyusut, neraca pendapatan primer dalam CAD masih negatif Rp29,7 miliar. Bahkan, angka ini lebih besar dibandingkan 2015 sebesar Rp28,4 miliar. 

Untuk diketahui, neraca pendapatan primer menggambarkan utang plus bunga yang harus dibayar suatu negara. ”Secara struktural memang masih ada masalah di Indonesia. Itulah mengapa kita butuh reformasi struktural,” ujar Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Yoga Affandi di Bandung ,akhir pekan lalu. 

Selain itu, lanjutnya, neraca perdagangan jasa juga tercatat masih negatif. Surplus neraca perdagangan barang pada tahun lalu yang mencapai US$8,78 miliar tidak diimbangi dengan neraca perdagangan jasa yang mencatat defisit. ”Ini karena kegiatan ekspor impor kita yang masih menggunakan jasa maskapai asing,” ujarnya.  

Menurut Yoga, masalah struktural tersebut juga tergambar pada neraca pembayaran tahun lalu yang surplus karena ditopang terutama oleh investasi portofolio daripada investasi langsung. Hal itu menggambarkan Indonesia masih mengandalkan surat utang untuk membiayai kegiatan ekonomi. 

”Secara struktural memang perlu diperbaiki dan ini membutuhkan waktu,” tuturnya. Persoalan struktural ini, lebih lanjut Yoga menjelaskan, berpotensi membuat CAD melebar. Proyeksi ekonomi yang tahun ini lebih baik diprediksi akan mendorong kegiatan impor bahan baku/ penolong, modal, dan konsumsi. Indonesia selama ini masih membutuhkan teknologi dari luar untuk mempercepat laju PDB. ”Proyeksi CAD masih akan berubah-ubah tapi yang penting masih di bawah 3% terhadap PDB,” ujarnya. bari/mohar/fba