NERACA

Jayapura - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua dan Papua Barat Misran Pasaribu mengatakan realisasi kredit usaha rakyat (KUR) di dua provinsi tersebut mencapai Rp1,338 triliun. "Perkembangan realisasi KUR di Papua dan Papua Barat sangat menggembirakan, realisasi KUR Papua mencapai Rp1,338 triliun atau meningkat Rp734 miliar atau 221,20 persen dibandingkan realisasi 2015," ujarnya di Jayapura, seperti dilansir Antara, Selasa (21/2).

Sementara realisasi KUR di Papua Barat juga sangat signifikan, yaitu Rp388 miliar atau meningkat Rp267 miliar (tumbuh 220,14 persen). Misran yang berbicara pada acara Pertemuan "Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan Papua dan papua Barat Tahun 2017" menyatakan pertumbuhan realisasi KUR di dua provinisi tersebut adalah yang tertinggi di Indonesia. "Pencapaian ini jauh lebih baik dibanding pertumbuhan realisasi nasional yang hanya 17,53 persen," kata dia.

Dia menyebut mayoritas reaalisasi KUR pada 2016 disalurkan kepada sektor perdagangan. Untuk 2017 pihaknya akan mendorong sektor perikanan dan pertanian yang akan lebih diprioritaskan. "Meski demikian, penyaluran KUR di sektor prioritas yaitu pertanian dan perikanan masih perlu ditingkatkan agar seluruh masyarakat UMKM dapat terus bertumbuh dan memberikan sumbangsih pada ekonomi daerah," katanya.

Misran pun menuturkan bila tingginya pertumbuhan KUR di Papua dan Papua Barat adalah salah satu wujud dari dukungan pihak perbankan untuk mensukseskan program pemerintah. "Kami memberi apresiasi kepada bank-bank penyalur KUR dan lembaga penjamin yang ada di Papua dan Papua Barat yang telah mendukung program prioritas pemerintah di 2016," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi asli Bumi Cenderawasih untuk memanfaatkan secara maksimal kredit usaha rakyat. Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan pemanfaatkan secara maksimal KUR ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua yang menjadi pelaku usaha.

"Tahun ini pemerintah pusat menunjuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk mengelelola dana KUR yang diperkirakan mencapai Rp3 triliun khusus untuk Provinsi Papua," katanya. Menurut Lukas, pelaku usaha usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi asli Papua diharapkan mampu mencairkan dana itu untuk mengembankan usaha. "Meski begitu, diharapkan pelaku usaha usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi asli Papua yang hendak mencairkan dana KUR harus benar-benar memiliki usaha," ujarnya.