Ketua Ombudsman RI - Layanan Publik Butuh Partisipasi Masyarakat

Prof Amzulian Rifai 

Ketua Ombudsman RI

Layanan Publik Butuh Partisipasi Masyarakat

Jambi - Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai menyatakan upaya mendorong keberhasilan pelayanan publik harus didukung peran serta masyarakat yang aktif dan tertib aturan serta memiliki respon yang positif terhadap kinerja sumber daya manusia layanan terkait.

"Meski sulit mencapai pelayanan sempurna, minimal layanan prima bisa dicapai. Namun itupun harus didukung peran aktif masyarakat untuk tertib aturan dan prosedur. Tanpa itu setangguh apapun layanan publik tak akan maksimal," kata Amzulian Rifai pada diskusi di Kampus Universitas Jambi (Unja) Jambi, Selasa (21/2).

Pada kegiatan yang bertajuk "Sosialisasi tentang Pelayanan Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanaan Publik dan Pengawasan Pelayanan Publik" itu dihadiri sekitar 500 peserta di Aula Rektorat Unja. Hadir pula Wakil Rektor 4 Prof Zulkifli Alamsyah serta Ketua Ombudsman Provinsi Jambi.

Menurut Amzulian, peran dan dukungan masyarakat terhadap pelayanan publik sangat menentukan sehingga terjadi sinergitas. Kegagalan atau penyimpangan pelayanan publik selama ini, kata dia tidak hanya dari SDM lembaga pelayanan itu saja tapi juga dari kurangnya peran serta publik yang terkadang membuka celah penyalahgunaan wewenang.

"Sejauh ini semangat untuk peningkatan layanan publik dan peran serta publik terus meningkat. Bila masih ada ketidaksesuaian, maka itu harus terus dikikis dan diluruskan," ujar dia.

Ia menyebutkan, laporan terkait layanan publik ke Ombudsman masih didominasi layanan pemerintahan, kepolisian, kejaksaan serta BUMN. Hal itu wajar, kata dia karena lembaga itu bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat."Lembaga yang banyak dilaporkan ke ombudsman belum tentu jelek, dan institusi yang tidak banyak dilaporkan juga belum tentu baik. Yang jelas adanya respon itu positif, ada dinamika dan itu semua untuk perbaikan pelayanan publik," kata dia.

Ia mencontohkan banyaknya laporan ke ombudsman yang mengadukan pelayanan di pemerintahan dan polisi, karena institusi itu melayani langsung masyarakat. Di lain pihak lembaga ombudsman juga memiliki kriteria dan syarat dalam merespon laporan. Ant

 

 

 

 

BERITA TERKAIT

Wakil Ketua MPR RI - Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran

Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR RI Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI…

Ketua MPR RI - Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo…

Menko Polhukam - RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan

Hadi Tjahjanto Menko Polhukam RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan…

BERITA LAINNYA DI

Wakil Ketua MPR RI - Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran

Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR RI Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI…

Ketua MPR RI - Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo…

Menko Polhukam - RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan

Hadi Tjahjanto Menko Polhukam RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan…