NERACA

Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga mengajak sekitar 50 pimpinan perusahaan asal Perancis yang tergabung dalam Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) untuk meningkatkan investasi di Indonesia sekaligus bermitra dengan pelaku industri dalam negeri. Sektor-sektor yang akan dijajaki kerja sama, antara lain industri galangan kapal, perawatan pesawat, dan kereta api.

“Mereka lebih banyak ingin mengetahui peluang dan kepastian hukum untuk berinvestasi di Indonesia serta kebijakan di sektor industri seperti impor barang,” kata Menperin usai bertemu dengan Presiden MEDEF Pierre Gattaz beserta delegasi dan Duta Besar Perancis untuk Indonesia Jean-Charles Berthonnet di Kementerian Perindustrian, Jakarta, disalin dari siaran pers,

Pada pertemuan tersebut, Airlangga menjelaskan, pemerintah Indonesia berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif serta kemudahan berusaha melalui deregulasi dan paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan. “Kami optimistis, perekonomian di Indonesia akan lebih membaik tahun ini. Apalagi adanya penurunan harga gas industri dan harga komoditas mulai bangkit,” tuturnya.

Airlangga sempat mengutip data Organisasi Pembangunan Industri PBB (UNIDO), yang menunjukkan nilai tambah industri Indonesia pada 2015 berkontribusi 1,93 persen terhadap nilai tambah industri dunia. Nilai ini sama dengan Inggris serta lebih besar dari kontribusi Rusia (1,77 persen), Meksiko (1,70 persen), dan Kanada (1,45 persen).

Airlangga juga menyampaikan beberapa kawasan industri di Tanah Air yang siap diisi oleh investor karena telah didukung dengan fasilitas penunjang seperti pelabuhan dan infrastruktur lainnya. “Misalnya, mereka yang ingin mengembangkan industri galangan kapal, kami tawarkan di kawasan industri Bitung, Sulawesi Utara. Kemudian, untuk pengembangan industri perawatan pesawat atau MRO, bisa di kawasan industri Bintan, Kepulauan Riau,” sebutnya.

Di samping itu, lanjut Airlangga, terdapat Kawasan Industri Sei Mangke, Sumatera Utara yang difokuskan pada pengembangan oleo chemical, Kawasan Industri Dumai, Riau dan Kawasan Industri Berau, Kalimantan Timur yang akan dibangun menjadi Palm Oil Green Economic Zone (POGEZ), serta Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah dan Kawasan Industri Konawe, Sulawesi Tenggara yang menjadi pusat pengembangan industri smelter berbasis nikel.

“Dalam tiga tahun ke depan, kami juga mendorong percepatan pembangunan kawasan industri di Tanjung Buton, Tanah Kuning, Gresik, Kendal, dan Serang,” ungkap Airlangga. Hingga saat ini, sebanyak 73 kawasan industri yang telah beroperasi di seluruh Indonesia.

Menperin berharap, peningkatan investasi ini akan menambah kemitraan pelaku industri Indonesia dan Perancis. “Contohnya, Airbus dengan PT DI. Saat ini, juga tengah dijajaki kerja sama Airbus dengan Lapan dalam pembangunan pusat enjiniring. Untuk pengembangan kereta api, bisa dengan PT INKA. Selain itu, Michelin akan meningkatkan akses pasar di Indonesia untuk membangun bisnis retreading dan bisnis ban bekas,” ujarnya.

Ketua KADIN Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, yang turut mendampingi Menperin, menyambut baik pertemuan bilateral ini karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi dengan adanya peningkatan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja. “Kami akan memfasilitasi kerja sama kedua belah pihak, apabila pengusaha Perancis ingin mencari mitra lokal untuk menjalankan usahanya di Indonesia,” tandasnya.

Perlu diketahui, Perancis merupakan investor negara Eropa ketiga terbesar di Indonesia setelah Inggris dan Swiss, sementara secara keseluruhan Perancis menduduki peringkat ke-16 dalam daftar peringkat realisasi investasi Penanaman Modal Asing di Indonesia. Total nilai investasi Perancis di Indonesia dari tahun 2014-2016 sebanyak USD 352 juta dengan jumlah 671 proyek. Pada tahun 2016, investasi industri Perancis di Indonesia lebih difokuskan pada sektor baja, permesinan, dan elektronika.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan, pihaknya telah menerapkan program vokasional yang sesuai dengan kebutuhan industri melalui SMK dan pendidikan tinggi di lingkungan Kemenperin. “Karena di Austria, Swiss, dan Jerman, sebagai negara yang industrinya cukup maju, mereka menerapkan waktu belajar di SMK selama empat tahun dan usia 16 tahun sudah magang. Bahkan, Kadin dan industri di sana yang menyiapkan kurikulumnya,” ujar Airlangga sebagaimana disalin dari siaran pers.