NERACA

Jakarta – Jual beli jabatan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai terkuak boroknya ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Klaten Sri Hartini. Kasus tersebut menjadi pintu masuk buat penegak hukum untuk membongkar kasus jual beli jabatan di lingkungan ASN lainnya. Bahkan, berdasarkan riset Madrasah Antikorupsi Pemuda, praktik rente jabatan ASN mencapai triliunan rupiah.

“Ada potensi jual beli jabatan dengan jumlah transaksi sebesar Rp44 triliun,” kata Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Simanjutak usai bertemunya sejumlah pengurus PP Muhammadiyah di Istana Presiden, Jakarta, Senin (20/2). Menurut Dahnil, dalam riset yang dilakukan di sepuluh kabupaten/kota, ditemukan adanya potensi jual beli jabatan ASN mulai dari Rp400 juta sampai dengan Rp1 miliar.

Terhadap laporan hasil riset Pemuda Muhammadiyah itu, Dahnil menjelaskan bahwa Presiden Jokowi serius menanggapinya. Presiden, lanjut Dahnil, berkomitmen untuk terus melawan praktik korupsi dan pungutan liar. “Jadi kawan-kawan sekalian, pada prinsipnya Pak Jokowi ingin melawan itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Deputi Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan, selain Aparatur Sipil Negera (ASN) dan kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu mendapat sorotan terkait jual beli jabatan. “Dalam beberapa kasus, DPRD berperan sebagai calo. Mereka bisa titip, mereka juga bisa minta jatah,” kata Ade.

Namun, Ade tidak menjelaskan lebih jauh peranan DPRD dalam praktik jual beli jabatan. Selain kepala daerah definitif, menurut Ade, Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah yang menjabat saat kepala daerah definitif mengambil cuti, memilik potensi dalam jual beli jabatan. Pasalnya, kini Plt memiliki kewenangan untuk mengisi dan mengganti ASN setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Ketentuan itu tercatat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Kepala Daerah. Ade menyebutkan, pengangkatan dan mutasi eselon II hingga eselon IV harus dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN). Namun, kata dia, beberapa Plt tidak melaporkan hal itu. "Di aturan memungkinkan. Plt ini dia kan tidak sendirian. Dia pasti akan kerja sama dengan DPRD. Plt mendekat ke DPRD atau DPRD yang perlihatkan kedekatannya ke Plt untuk yakinkan bahwa dia punya pengaruh," ucap Ade.

Penjual jabatan, lanjut Ade bisa memiliki dua keuntungan sekaligus. Selain uang, penjual jabatan akan mendapatkan kepatuhan dari ASN yang membeli jabatan. "Jual beli jabatan mahar birokrasi untuk politisi. Jual beli jabatan itu tidak bayar lalu selesai. Itu cuma investasi awal. Yang kemudian birokasi itu kan patron kepada orang yang menempatkan dia. Kemudian diikuti setoran berikutnya ketika dia berkuasa," ujar Ade.

Hal yang sama juga sempat dikatakan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Lembaga tersebut menyoroti praktik jual-beli jabatan di birokrasi Indonesia yang kian memprihatinkan. Temuan KASN tahun 2016, sejumlah jabatan mulai dari tingkat kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah dihargai dengan nilai yang fantastis. Jabatan pimpinan tinggi (JPT) di tingkat kementerian/lembaga/ pemerintah provinsi misalnya, dihargai dengan nominal Rp 500 juta. Sementara, untuk JPT pada tingkat pemerintah kabupaten/kota, dihargai dengan nominal Rp 250 juta. “Ini tergantung dari besaran anggaran SKPD yang disasar. Jadi semakin besar anggarannya, semakin besar pula harganya," ujar Ketua KASN Sofian Effendi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyoroti masih adanya praktik jual beli jabatan dalam manajemen ASN. “Bahkan, beberapa waktu lalu, ada yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK. Saya ingin mengingatkan agar praktik dalam proses pengurusan pengangkatan ASN ini betul-betul hilang dan diberantas tuntas," ucap Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyoroti soal distribusi ASN yang tidak merata. Ia meminta sebaran ASN harus merata. Meratanya distribusi ASN, menurut Jokowi, bisa memberikan akses rakyat terhadap pelayanan publik yang lebih baik. Kesempatan kerja bukan hanya semakin meningkat, melainkan juga semakin merata di seluruh pelosok Tanah Air. "Jangan sampai rakyat di daerah-daerah terpencil, kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar mengalami kekurangan ASN, sedangkan di wilayah yang lain justru mengalami kelebihan," kata Jokowi.bari