NERACA

Jakarta – Meskipun di dalam Undang-Undang diperbolehkan bagi pemerintah menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) lewat penerbitan surat utang, namun hal tersebut merupakan pilihan terakhir dan begitu juga dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pasalnya, banyak alternatif pembiayaan lain yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan di Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, pembangunan infrastruktur bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana dari berbagai lembaga keuangan. Mulai dari perbankan, pasar modal, hingga swadaya masyarakat sendiri.”Pemerintah tidak hanya menggunakan APBN, banyak sumber pembangunan, tidak hanya dari APBN. Ada lembaga-lembaga keuangan, apakah itu perbankan, capital market, maupun masyarakat secara umum," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (20/2).

Di sisi lain, defisit terhadap APBN cenderung terjadi setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena belanja negara dirancang lebih besar dari penerimaan di dalam postur APBN. Defisit juga cenderung melebar karena penerimaan meleset.”Kadang suatu negara memiliki kewajiban belanja di saat penerimaan turun. Belanja negara cuma ada dua pilihan, dipotong atau ditambah utang," kata Sri Mulyani.
Untuk meminimalisir ketidaksesuaian antara penerimaan dan belanja, Sri Mulyani melakukan reformasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Reformasi perpajakan yang dimaksud meliputi struktur organisasi, penghitungan perpajakan, dan optimalisasi pendataan wajib pajak dan potensi penerimaan negara lainnya.”Indonesia berharap pada penerimaan dan kita lakukan reformasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," tutup Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyampaikan, dalam porsi APBN ada belanja yang tidak mungkin untuk dimodifikasi lagi karena sudah diamanatkan dalam Undang-undang (UU). Di antaranya pendidikan 20%, kesehatan 5%, serta baru berjalan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah.”Banyak belanja negara yang sudah jadi komitmen undang-undang. Kalau sudah punya komitmen tidak ada ruang untuk manuver seperti pendidikan 20%, kesehatan 5%, DAU dan DAK yang sudah disesuaikan dengan domestic netto kita," ujar Sri Mulyani.

Investasi pemerintah terhadap pendidikan dengan mengalokasikan 20% dari APBN diharapkan bisa memperbaiki perekonomian Indonesia dengan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). "Investasi kita baik perekonomian maupun SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan diharapkan akan lebih besar dampaknya terhadap beban kewajiban dari sisi utang negara " jelasnya.

Indonesia mempunyai pengalaman buruk dengan utang di saat krisis ekonomi 1998, namun demikian kondisi tersebut bukanlah hal yang harus dihindari. Pasalnya, negara majupun tidak pernah lepas dari utang. Kata Sri Mulyani, rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di sekitar level 28%. Ini menandakan posisi utang Indonesia masih dalam kategori aman dibandingkan rasio utang negara lain yang lebih tinggi.

Hal tersebut tidak lepas dari pengendalian defsit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di bawah 3% terhadap PDB setiap tahunnya. Untuk 2016 saja, realisasinya mencapai 2,41% terhadap PDB.”Indonesia di 2017 diperkirakan defisit 2,41% APBN dan rasio utang terhadap PDB 28%," ujarnya.

Indonesia, menurut Sri Mulyani, masih lebih baik dibandingkan India. Rasio utang terhadap PDB di India mencapai 69%. Tentunya agak sedikit mengkhawatirkan meskipun ekonomi India tumbuh 6-7%. "Pertumbuhan ekonomi India sekitar 6,8-7% defisit APBN 7,2%, artinya India hanya dalam waktu tiga tahun kenaikan utangnya 25%, seperti seluruh utang Republik Indonesia," tuturnya.

Hal lain juga terjadi di Yunani, dengan rasio utangnnya mendekati 200% dengan defisit APBN mencapai 4,2% per tahunnya. Sri Mulyani juga menegaskan negara yang lebih kaya dari Indonesia tidak lepas dari utang. Misalnya, rasio utang Jepang yang mencapai 250% dari PDB. Padahal penduduk Jepang pada umumnya berusia tua yang berarti produktivitasnya semakin berkurang. bani