NERACA

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk bersiap jika ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan fasilitas pembiayaan kepada segmen di bawah Kredit Usaha Rakyat, atau yang didesain dengan nama kredit super mikro. Direktur Bisnis dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) BRI Muhammad Irfan di Jakarta, Senin (20/2), mengatakan, perseroan sudah memiliki pemetaan skema kredit untuk profil berbagai usaha sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bahkan, kata Irfan, saat ini BRI memiliki pangsa pasar kredit mikro yang luas untuk nilai kredit di bawah Rp5 juta. "Jika pemerintah mencanangkan kredit super mikro, kami siap menjalankan," kata dia.

BRI memiliki segmen kredit mikro berplafon maksimal Rp200 juta dengan jangka waktu pembiayaan maksimal lima tahun. Sedangkan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), BRI memiliki tiga segmen KUR yakni KUR Mikro, KUR Ritel, dan KUR TKI. Segmen KUR Mikro memiliki plafon kredit terendah yakni Rp25 juta per debitur. Bunga untuk KUR adalah sembilan persen.

Sebelumnya, dalam pembahasan dengan Komisi XI DPR, 13 Februari 2017, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan akan mendesain kredit super mikro dengan rencana jangka waktu pembiayaan enam bulan dan bunga kredit yang lebih rendah dari KUR. Irfan mengatakan BRI akan siap, jika misalkan bunga kredit super mikro jauh lebih rendah dari bunga KUR. "Kami ikut saja," ujarnya. Namun, hingga saat ini, kata Irfan, BRI belum mendapat perintah langsung dari pemerintah untuk penerapan kredit super mikro tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah serius mengkaji pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjangka waktu enam bulan dengan bunga sebesar 4,5 persen atau disebut Kredit Super Mikro untuk masyarakat. Menurut Darmin, kredit ini akan lebih leluasa dan mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama yang memiliki mata pencaharian di sektor pertanian.

Pasalnya, sistem kredit yang ditawarkan jauh lebih singkat dan memiliki bunga yang lebih rendah dari apa yang ditawarkan pemerintah saat ini, yakni berjangka waktu selama setahun dengan pengenaan bunga sebesar 9 persen. "Petani keuntungannya banyak, karena tidak perlu pinjam dalam jangka setahun. Kalau setahun lumayan bayar bunganya 9 persen sedangkan 6 bulan hanya 4,5 persen," ujar Darmin, beberapa waktu lalu.

Ia mencontohkan, para petani memiliki sistem kerja setiap enam bulan sekali atau mengikuti jangka waktu pergantian musim untuk masa tanam dan masa panen. Oleh karenanya, para petani membutuhkan permodalan setiap enam bulan untuk menyiapkan masa tanam. Terkait hal ini, Darmin memberi sinyal bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI yang akan diminta oleh pemerintah untuk melakukan uji coba kredit super mikro.

Pasalnya, berdasarkan realisasi penyaluran KUR 2016, BRI tercatat memiliki akses paling besar dalam mengalirkan dana KUR kepada masyarakat, yakni mencapai Rp69,45 triliun atau sekitar 73,56 persen dari total realisasi penyaluran KUR di tahun lalu yang mencapai Rp94,4 triliun. Selain itu, berdasarkan catatan jumlah debitur, BRI mampu mengungguli beberapa bank lain dalam menggaet debitur, yakni mencapai 3,99 juta debitur sepanjang tahun lalu dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) hanya sekitar 0,32 persen atau jauh di bawah target yang ditetapkan pemerintah sebesar lima persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah juga sedang menyusun skema kredit super mikro agar debitur masih tetap mampu melunasi pinjaman kreditnya, meskipun jangka waktu pembiayaannya singkat. Sri menegaskan bantuan kredit ini bukan merupakan hibah karena merupakan dana investasi yang harus dikembalikan sehingga pemanfaatannya harus sesuai dengan tata kelola yang berlaku. "Kalau desainnya sudah 'firm', nanti kita bisa menyalurkan dana ke kelompok lebih rendah dari KUR, tapi dengan tetap menjaga kemampuan dananya tetap bergulir," katanya.